Pendapat Gubernur : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel) Ir. Roy Rizali anwar, ST. MT, ketika menyampaikan pendapat Gubernur Kalimantan Selatan terhadap penjelasan Raperda Kerjasama Antar Daerah dan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kamis, (18/11/21) pada sidang rapat paripurna di ruang rapat DPRD provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. (Foto/Amank/Sar)

Raperda Inisiatif Dewan Harus Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Banjarmasin, mediaprospek.com— Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, di mana pedoman ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerahnya.

Oleh karena itu disarankan perlunya dicermati kembali mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturannya, sesuai dengan kewenangan daerah provinsi, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dengan demikian, kaidah- kaidah pembentukan produk hukum daerah terpenuhi, baik dari aspek format  maupun materi muatan di dalamnya.

“Hal ini disebabkan, peraturan daerah provinsi tidak dapat diberlakukan di daerah kabupaten/kota, dalam hal peran gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat tidak dapat diimplementasikan sesuai kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan, ” kata Ir. Roy Rizali Anwar, ST. MT, di hadapan segenap anggota dewan yang hadir, pada rapat paripurna DPRD Kalsel Kamis, (18/11/21).

“Maka, berkaitan dengan objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan substansi rancangan peraturan daerah tentang kerjasama antar daerah, meliputi, pertama, materi muatan apa saja yang ingin dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan rancangan peraturan daerah, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?,” tanya Roy sapaan akrab Sekdaprov Kalsel ini.

Namun Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi atas perhatian DPRD provinsi Kalimantan Selatan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah, tentang kerjasama antar daerah.  Ini merupakan regulasi yang strategis dalam rangka penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk mensejahterakan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, kerjasama antar daerah mengenal beberapa jenis kerja sama daerah, yang meliputi kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, serta kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri.

“Nantinya kita akan melakukan penguatan pengaturan, dengan satu tujuan yakni percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. PP 28 tahun 2018 itu sendiri sebagai aturan pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya amanat ketentuan pasal 369,” ujar Roy.

“Berkaitan dengan Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif kita juga sangat mengapresiasi dan dapat dipahami alasan-alasan dan latar belakang penyusunannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah rancangan peraturan daerah ini harus memenuhi unsur-unsur tertib regulasi pembentukan produk hukum daerah. Disarankan rancangan peraturan daerah mencermati locus atau yuridiksi berlakunya, apakah pemberlakuannya untuk daerah provinsi atau meliputi daerah kabupaten/kota ?,” tanya Roy kembali.

Pada rapat paripurna tersebut, jawaban atau tanggapan DPRD Kalsel ternyata sependapat dengan Gubernur Kalimantan Selatan, mengenai dibentuknya Raperda Kerjasama Antar Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan beberapa hal yang diperlukan  pembahasan terkait, pertama, Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, diperlukan rencana, arah dan kebijakan yang bertujuan pada perwujudan bentuk penguatan pengembangan ekonomi kreatif di provinsi kalimantan selatan dan dapat diberlakukan di Kalimantan Selatan.

Ketiga, seiring dengan hal tersebut di atas, sesuai kewenangan provinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, maka perlu dibahas secara cermat agar perda ini lebih mengatur penguatan dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkas Hj. Karmila.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) DR. (HC) H. Supian, HK, SH. MH, melalui wakil Ketua DPRD Kalsel Hj. Karmila, mengatakan  DPRD Kalsel melalui tanggapan Fraksi-fraksi dewan, menyambut baik respon positif dari Kepala Daerah Kalimantan Selatan yang turut menyatakan, pertama, objek kerjasama antar daerah merupakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional dan/atau ketentuan perundang-undangan. (Ais/Mzr)

 

 

 

Loading

Check Also

Menang di All England, Kini Tim Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Piala Thomas dan Uber Cup 2024

Mediaprospek.com – Tim bulu tangkis Indonesia akan berlaga di Piala Thomas-Uber Cup 2024 yang bakal …