Percepatan Pembangunan : Siti Noortita Ayu Febrian Roosani atas menyampaikan Penjelasan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerjasama Antar Daerah pada Rapat Paripurna internal, Kamis (4/11/2021) di Banjarmasin, (Foto/Bobby).

Pentingnya Raperda tentang Kerjasama Antar Daerah untuk Akselerasi Pembangunan

Banjarmasin, mediaprospek.com–Penjelasan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dra. Hj. Rachmah Norlias yang disampaikan oleh Siti Noortita Ayu Febrian Roosani atas Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerjasama Antar Daerah pada Rapat Paripurna internal, Kamis (4/11/2021) di hadapan Ketua dan Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Prov. Kalimantan Selatan, yang juga hadir secara virtual, mengatakan secara dasar aspek filosofis, sosiologis dan yuridis Raperda sangat layak untuk disetujui dikarenakan akan menjadi instrumen mempercepat akselerasi pembangunan.

Siti Noortita Ayu Febrian Roosani menjelaskan, usulan Penyusunan Peraturan Daerah bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kerja sama Daerah.

“Contoh konkrit pelaksanaan program kerjasama daerah yang sudah ada di Kalsel yaitu Program Banjar Bakula. Pembentukan Kota Metropolitan Banjarbakula ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan konsep pengembangan daerah yang akan menjadi pasar pertumbuhan ekonomi baru namun secara regulasi di tingkat provinsi belum ada aturan mengenai Perda Kerjasama Antar Daerah. Sehingga baik amanah peraturan lebih tinggi dan aspek sosiologis urgensi aturan ini sangat penting hadir kedepannya,” kata Siti Noortita Ayu Febrian Roosani.

Sebelumnya, setelah melalui pembahasan secara intensif melalui rapat internal Komisi I guna menindaklanjuti kesepakatan dengan eksekutif  terkait dengan legislasi daerah dan sekaligus memenuhi kewajiban selaku salah satu lembaga pembentuk peraturan di daerah,” ujar Siti Noortita Ayu Febrian Roosani.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dra. Hj. Rachmah Norlias saat hadir pada Rapat Paripurna internal, Kamis (4/11/2021), (Foto/Mzakir)

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan karena begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menetukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut.

Dengan mengingat peran strategis yang dimainkan Pemerintah Daerah dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah dalam mekanisme kerjasama, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

Adapun sikap dan saran Komisi I :

  1. Bersikap usulan inisiatif Rancangan Perda tentang Kerjasama Antar Daerah yang berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah memberikan peluang untuk mengatur Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
  2. Komisi I menyatakan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk berperan proaktif mempercepat akselerasi pembangunan melalui perwujudan Raperda inisiatif ini.
  3. Komisi I mengharapkan agar dewan dapat mempertimbangkan dan menerima usulan Raperda tersebut. (Ais/Mzr).

 

Loading

Check Also

Asia Hanya Diwakili Jepang, Ini 25 Negara Penduduknya Paling Ramah di Dunia

Jakarta, Mediaprospek.com – Mengutip dari Travel + Leisure, Rabu (17/7/2024) yang berdasarkan sebuah studi terbaru, …