Implementasi Kebijakkan Baru Menkes RI Dipertanyakan ?

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM. Lutfi Saifuddin, (Foto/Yudha/Ozi)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM. Lutfi Saifuddin, menyikapi terkait kebijakan baru Menteri Kesehatan RI yang tertuang dalam Permenkes RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021, yang menyatakan, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 28 Oktober 2021 hingga batas yang belum ditentukan.

Kemudian, bagi seluruh penumpang pesawat yang masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, yang berasal dari wilayah penyebaran Covid-19 yang tinggi diwajibkan melakukan  isolasi mandiri atau di tempat khusus selama lima (5) hari dan baru dapat beraktifitas kembali setelah melalui hasil tes Swab (RT-PCR) Negatif.

Menurut H. Lutfi Saipuddin, kebijakan baru ini menimbulkan tanda tanya bagi Komisi IV DPRD Kalsel, pertama kebijakan ini tentu akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat Kalsel terutama sektor perekonomian dan tentu pertanyaan besarnya bagaimana implementasinya?, Sejauh mana peran Pemerintah Pusat untuk percepatan penanggulangan pandemi ini, serta bagaimana kesiapan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 13 Kab/Kota dalam menjalankan kebijakan baru ini.

“Kita ketahui berdasarkan Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat, ada lima (5) Provinsi yang masih tinggi penyebaran pandemi Covid-19nya, yakni DKI Jakarta (1.062 kasus baru), Jawa Barat (421 kasus baru), Riau (380 kasus baru), Sumatera Barat (300 kasus baru) dan Jawa Timur (289 kasus baru),” ujar H. Lutfi Saipuddin (Lutfi Saipuddin/Mzr)

Loading

Check Also

Brigade Al Qassam Hamas dan Israel Bentrok di Gaza Utara, 12 Tentara Tewas

Mediaprospek.com – Pasukan sayap bersenjata kelompok pejuang Palestina Hamas, Brigade Al Qassam mengumumkan telah berhasil …