Kosongnya Solar dan Pertalite di Banjarmasin, karena Level PPKM Menurun namun Konsumsi Meningkat Drastis

Sales Area Manager (SAM) PT. Pertamina Banjarmasin, Drestanto Nandiwardhana, ketika memberikan Keterangannya kepada wartawan,  mengenai kosongnya BBM Solar dan Pertalite di Banjarmasin, Kamis, (28/10/21). (foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Sales Area Manager (SAM) PT. Pertamina Banjarmasin, Drestanto Nandiwardhana, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kalsel, mengenai masalah kosongnya bahan bakar minyak (BBM) solar dan pertalite, sehingga membuat anteran panjang di beberapa SPBU,  kepada wartawan menjelaskan, hal ini disebabkan karena level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sekarang sudah menurun, namun konsumsi masyarakat akan BBM tersebut meningkat drastis, Kamis, (28/10/21) siang.

Menurut Drestanto Nandiwardhana, kota Banjarmasin sekarang berada di level II, hal inilah yang membuat masyarakat banyak melakukan aktivitasnya ke luar rumah dan banyaknya sekolah yang melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Yang jelas level PPKM sekarang sudah turun, yang kemarin level IV sekarang sudah level PPKM II. Kemudian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai berjalan, sehingga konsumsi bahan bakar naik drastis di bulan Oktober. Insya Allah kami antisipasi dalam tiga minggu sudah bisa normal lagi, karena memang kapal-kapal kami lewat laut yang kadang-kadang terkendala cuaca dan gelombang,” ujar Drestanto Nandiwardhana.

Karena level PPKM yang sudah turun dan aktifitas masyarakat sudah sangat normal, maka kebutuhannya sekarang naik dibandingkan bulan  Juli, Agustus dan September. “Pada waktu level IV itu kan jam delapan malam saja jalan sudah sepi, nah itu konsumsi BBM turun drastis,’ jelas Drestanto Nandiwardhana.

Diungkapkan Drestanto Nandiwardhana, sebenarnya untuk Pertamax dan Pertalite itu tidak ada kuotanya, berapa pun kebutuhan akan dipenuhi. Di level IV ini tidak ada kekurangan pasokan, tetapi justru permintaan yang menurun.

“Sekarang level PPKM nya turun, sehingga permintaannya yang sudah normal lagi. Itulah yang lagi kita normalkan lagi kondisinya di lapangan, mudah-mudahan, tidak lebih dari tiga minggu sudah dapat normal kembali,” ujar Drestanto Nandiwardhana.

Diakuinya, pertalite dan pertamax memang bahan bakar yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, karena jenis motor dan mobil pemakaiannya pertalite dan pertamax.

Sedangkan untuk solar disalurkan sesuai  kuota BPH Migas, karena solar barang ada subsidi, jadi sesuai dengan kuotanya dan memang terbatas sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, tetapi untuk pertalite dan pertamax tidak ada kuotanya.

Untuk kebutuhan pertalite dan pertamax se Kalsel sehari sekarang ini sekitar 1.750 kilo liter, baik pertalite dan pertamax gabungan. Padahal pada saat masih PPKM level IV kemaren hanya 1.400 sampai 1.500 saja, memang ada kenaikan yang cukup tinggi.

Disinggung masalah pelansir yang membeli BBM menggunakan derigen, Drestanto Nandiwardhana, menjelaskan, ada pelansir yang membeli dalam jumlah normal 60 liter itu dibolehkan, pelansir bisa membeli di SPBU A lalu pindah ke SPBU B, lalu ke SPBU C, siapa yang bisa mengawasinya, ujarnya.

Terkait juga masalah gas LPG tiga kilo yang juga sulit dicari, dijelaskannya, kalau memang hanya untuk KK yang miskin dan UMKM itu sangat cukup, cuma di tempat kita banyak yang pura-pura mengaku miskin, katanya.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut dari Pemda  masing-masing kabupaten sudah membuat kartu kendali. Kartu kendali itu untuk KK yang miskin dan UMKM, supaya mereka yang miskin dan UMKM terlindungi haknya untuk mendapatkan gas tiga kilo.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel,  Sahrujani, nampak memberikan Keterangannya, mengenai kosongnya BBM solar dan pertalite di Banjarmasin, kepada wartawan, Kamis, (28/10/21). ( (Foto/Mzr)

Komisi III DPRD Kalsel, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana antrian truk dan mobil-mobil lain menjadi pemandangan yang sangat aneh di Kalsel. Tapi ini alasannya klasik dan sering terjadi berulang-ulang. Sehingga diperlukan RDP dengan pihak pertamina dan Hiswana Migas untuk mencari opsi-opsi penyelesaian.

Menurut Ketua Komsi III Sahrujani,  dari pihak pertamina akan mengupayakan ada penambahan kuota, mudah-mudahan sampai dengan bulan Desember, untuk bisa meredam keadaan tidak melebihi dari yang sudah ada. Dan tentunya DPRD Kalsel akan merekomendasikan ke satgas tentang BBM ini. Mau dicari solusi dengan mencontoh di Bangka Belitung, yaitu memakai fuel card yang memuat data peribadi (calon pemegang kartu BBM), Nama, NIK KTP, alamat, No, HP/WA.

“Jadi nanti dicoba, akan ditrayel untuk membeli solar dengan memakai kartu yang pembayarannya lewat bank, seperti ATM. Itu jangka pendeknya. Ke depan, tadi ada saran dari Hiswana Migas, bahwa yang terjadi itu hanya di Kalsel, yang antrean seperti ini. Di Kalteng juga terjadi, cuma tidak seperti Kalsel,” kata Sahrujani.

“Perbedaan harga subsidi dan non sibsidi sangat jauh sekali, nanti kami akan ke BPH Migas akan mencoba, pertama, untuk penambahan kuota dulu di wilayah Kalsel dengan bahan yang disampaikan pihak Pertamina untuk Kalsel mohon ditambah karena kebutuhan,” jelas Sahrujani.

“Yang kedua, membuat program pakai Fuel  Card/ dengan memakai kartu. Jadi setiap pembelian dicoba dikoordinir dengan jatah memakai kartu. Sama seperti di Kota Banjarmasin, kalau memberi gas melon kan pakai kartu. Nah ada opsi-opsi seperti itu dan juga jangan terlalu jauh dari harga subsidi  dan non subsidi, tapi ini kan kebijakannya dari BPH migas. Kami akan mencoba dengan Komisi II, nanti untuk membicarakan persoalan-persoalan ini, karena hubungan dengan perdagangannya di Komisi II, tentunya ini akan kita bawa rapat di lintas komisi untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi,” papar Sahrujani.

Menanggapi masalah solar, menurut Sahrujani, artinya harus ada upaya dari kawan-kawan di Komisi VII untuk membicarakannya dan kami Komisi III juga akan membicarakan ke BPH Migas mengkoordinasikan dengan Komisi II,  nantinya untuk bisa menambah kuota untuk Kalsel.  “Kalsel kan penyumbang devisa juga, jadi harus ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan kajian dan data yang ada,” imbuh Sahrujani.

Terkait pembelian BBM dengan derigen apakah dibolehkan atau ada peraturan yang melarang, dikatakannya, bahwa kalau pembeliannya 60 liter itu memang dibolehkan saja. Tetapi secara aturan itu tidak dibenarkan, tetapi itulah fenomena yang sedang terjadi di tempat kita, kondisinya seperti itu, ujarnya.

Menanggapi masalah pembelian BBM dengan pembayaran sistem kartu, ada di daerah lain yang sudah melakukan pola seperti itu.  “Kita merekomendasikan kepada satgas pemerintah provinsi untuk dicoba, paling tidak di daerah lingkar sini dulu, ada empat SPBU yang kebutuhannya untuk angkutan barang dan makanan. Akan kita coba trayel, disarankan ke satgas yang tentunya harus ada kajian lebih dahulu,” akhir Sahrujani. (Ais/Mzr)

Loading

Check Also

Asia Hanya Diwakili Jepang, Ini 25 Negara Penduduknya Paling Ramah di Dunia

Jakarta, Mediaprospek.com – Mengutip dari Travel + Leisure, Rabu (17/7/2024) yang berdasarkan sebuah studi terbaru, …