Gebrakan Paman Birin di Tahun 2022, Bikin “Bergerak” Lebih Dahsyat Lagi

Sampaikan Raperda : Penjelasan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dalam rapat paripurna DPRD Kalsel terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis, (28/10/21) di Banjarmasin. (foto/Fadly/Lazuardi).

Banjarmasin, mediaprospek.com– Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Sahbirin Noor, usai rapat paripurna DPRD Kalsel, kepada wartawan, mengatakan pada tahun 2022 dalam program kernya ke depan akan membuat gebrakan “Bergerak, lebih dahsyat lagi, Kamis, (28/10/21) di Banjarmasin.

Motto “Bergerak” merupakan semangat kinerja yang digagas oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dalam memimpin Kalsel selama lima tahun terakhir, yang hasilnya banyak meraih prestasi di tingkat nasional. Di periode yang kedua ini, Ia ingin kinerja jajarannya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, selain meningkatkan kinerja dan prestasi itu.

“Yang jelas pada paripurna yang telah kita laksanakan, berjalan dengan baik dan tentunya di tahun 2022 ada yang harus kita bikin lebih dahsyat lagi. Dahsyat ini dalam pengertian kita harus bergerak, bekerja, membangun banua kita yang tercinta ini. Kita harus terus memupuk lagi kebersamaan, kerjasama, gotong-royong, semuanya, supaya ada kekuatan dahsyat yang muncul, untuk menuju pada kesejahteraan. Kunci kita dari awal merdeka sampai hari inikan menuju sejahtera bersama,” kata H.Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin ini.

Sebelumnya pada rapat paripurna dengan agenda, berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD Provinsi  Kalimarntan Selatan Nomor 419/DPRD/ KP/ 2021 tentang materi dan jadwal Kegiatan DPRD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  bulan  Oktober  tahun  2021,  pada Kamis, 28 Oktober 2021, di  ruang rapat paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Kalsel. Pertama, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Perubahan Agenda  DPRD bulan  Oktober 2021.

Ketua DPRD Kalsel, Dr. (HC). Supian, HK, S.H, M.H, menyematkan tanda keanggotaan DPRD Kalsel kepada Pengganti Antar Waktu (PAW), Nor Fajri saat pelantikan. (foto/Fadly/Romi).

Kedua, Pengucapan sumpah / janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024.

Ketua DPRD Kalsel, Dr. (HC). Supian, HK, S.H, M.H, menyerahkan SK keanggotaan DPRD Kalsel kepada Pengganti Antar Waktu (PAW), Nor Fajri, saat pelantikan. (foto/Fadly/Sarkani).

Ketiga, Penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Dalam sambutannya, pada rapat paripurna di hadapan Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kalsel, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, H. Sahbirin Noor, menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022.

Proses awal dari rancangan APBD, telah dilakukan melalui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pemerintah provinsi  Kalimatan Selatan (Pemprov Kalsel) , dengan DPRD Kalsel. Kemudian melahirkan kesepakatan bersama pada tanggal 23 september 2021 lalu.

Salah satu Anggota DPRD Kalsel, H. Suripno, S.H, M.H, yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis, (28/10/21) di Banjarmasin. (foto/Mzr).

H. Sahbirin Noor menandaskan atas dasar kesepakatan itu, maka KUA-PPAS menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA), yang kemudian disusun dalam bentuk rancangan APBD.

Adapun penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

  1. Mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
  4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, disebutkan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah, serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Salah satu Anggota DPRD Kalsel, H. Hormansyah, yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis, (28/10/21) di Banjarmasin. (foto/Mzr).

“Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah, sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup, serta memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah,” ujarnya.

“Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib, terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayaan minimal, dengan berpedoman pada analisa standar belanja, standar harga satuan regional dan/atau satuan standar teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

H. Sahbirin Noor menjelaskan rancangan APBD tahun anggaran 2022 disusun sebagai berikut :

  1. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggraan 2022 sebesar Rp5.564.601.747.410,00 (lima trilyun lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah)
  2. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.529.601.747.410,00 (lima trilyun lima ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah)
  3. Berdasarkan jumlah pendapatan daerah dan jumlah belanja daerah dimaksud, terdapat selisih lebih (surplus) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk menutupi selisih kurang dari pembiayaan daerah.

Jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, diluar pendapatan/belanja yang bersumber dari dana dak fisik dan dak non fisik.

“Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 yang kami sampaikan, dengan harapan sesuai dengan kewenangan dan kebersamaan di antara pemerintah dengan dewan. Rancangan APBD ini dapat diproses dan dibicarakan sesuai dengan jadwal dan tata tertib DPRD,” ungkap H. Sahbirin Noor.

“Saya mengajak  para hadirin sekalian, mari kita menggali dan mengoptimalkan potensi daerah. Bekerja dengan sepenuh hati, untuk membangun provinsi yang kita cintai ini, sehingga menjadikan Kalsel  Maju (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai gerbang ibukota negara.  Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Nor Fajri, SE, yang telah menjadi bagian dari anggota DPRD provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (Ais/Mzr).

 

Loading

Check Also

Jelang Tur Pramusim ke Klub di Amerika Serikat, Pelatih Barcelona Hansi Flick Didamping Thiago Alcantara

Mediaprospek.com – Thiago Alcantara segera kembali ke dunia sepak bola usai Barcelona mengkonfirmasi bahwa dia …