MediaProspek Prospek
Keberatan Antigen : Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H.M. Lutfi Saifuddin (kiri) dan Kadisdik Kalsel M. Yusuf Effendi (kanan), usai rapat komisi di ruang Komsi IV, membahas anggaran untuk pendidikan tinggi (Dikti) dan swab antigen untuk para siswa dalam mengawali pertemuan tatap muka (PTM), Rabu (13/10) siang (Foto/Mzakir)
Banjarmasin, mediaprospek.com–Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. M Lutfi Saifuddin menanggapi kebijakan mengenai swab antigen terhadap para siswa dalam mengawali pertemuan tatap muka (PTM). Menurutnya, tidak ada manfaatnya sama sekali jika hanya sekali saja dilakukan. “Untuk yang sekali ini saja anggarannya tidak ada, apalagi setiap hari. Kalau Dinas Kesehatan jelas sudah pasti tidak ada anggaranya, kecuali ada bantuan dari dana BTT. Saat ini kan dunia pendidikan tidak masuk dalam nomenklatornya gugus tugas. Akhirnya bebannya mau tidak mau ke orang tua lagi. Ini kami sebagai wakil rakyat merasa sangat keberatan,” katanya.
“Bisa saja ditulis di situ bahwa Komisi IV keberatan atas adanya kebijakan bahwa wajib antigen. Antigen ini memang harusnya setiap hari, karena antigen ini berlakunya hanya 1 x 24 jam saja. Jadi tidak ada manfaatnya kebijakan itu. Harusnya tidak perlu antigen tapi yang penting vaksin,” ujar H. M Lutfi Saifuddin.
“Kalau dari laporan orang tua murid yang dibebani dengan harus antigen ini, paling tidak sekali antigen harus mengeluarkan biaya Rp.70 ribu sampai Rp.90 ribuan. Tapi manfaatnya apa, seharusnya sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakan itu harus yang memberi solusi bukan yang hanya membebani masyarakat. Dengan keberatan ini bisa jadi kami kirim surat itu ke Satgas nanti,” tandas H. M Lutfi Saifuddin, Rabu (13/10/2021) di Banjarmasin.
“Kami akan mengirim surat protes keras kepada pihak gugus tugas Covid 19 Prov. Kalsel yang telah mewajibkan para siswa SMA/SMK untuk melakukan swab antigen sebelum melaksanakan PTM. Hal ini dikarenakan, kebijakan ini pertama, tanpa diikuti bantuan anggarannya, yang kedua, kita melihat manfaat antigen ini kalau cuma satu kali itu sama sekali tidak ada manfaatnya, akhirnya akan menimbulkan beban bagi para orang tua siswa, karena pada ujung-ujungnya pasti dibebankan kepada orang tua murid. Sebaiknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gugus Tugas itu tidak membebankan rakyat kita,” pungkas H. M Lutfi Saifuddin.
Disdik Akui Swab Antigen jadi Persoalan
Kewajiban para guru dan tenaga pendidikan harus sudah divaksin telah dilaksanakan 100 persen, sedangkan vaksinasi untuk para siswa sudah rata-rata di atas 70 persen mendekati 100. Hal ini merupakan optimalisasi vaksinasi siswa yang harus dituntaskan. Ada tiga komponen yang harus bersinergi untuk melaksanakan vaksinisasi. Yang pertama dari Polda, Kedua, BIN dan Ketiga vaksinasi Bergerak dari Gubernur Kalsel.
Terkait antigen terhadap para siswa, memang jadi persoalan. Oleh karenanya, penjelasan mengenai swab antigen, hanya untuk mengawali pembelajaran tatap muka (PTM). Jika diberlakukan setiap hari jelas akan menjadi beban, darimana sumber dananya. Mengawali itupun menjadi beban juga, sehingga Disdik Kalsel minta kepada para Kepala Sekolah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), apa yang harus disepakati bersama dengan Dinkes. Dinkes bisa menyediakan bahan untuk pelaksanaan swab antigen, itulah yang dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga berharap biayanya bisa dibantu oleh Dinkes.
“Kalau setiap hari kan jelas-jelas jadi beban, memang idealnya setiap hari semestinya, tapi kita menterjemahkan surat Satgas Covid 19 yang ditandatangani Sekda selaku Ketua Harian Satgas Covid itu ada huruf d, supaya persyaratan untuk ada swab antigen, jadi kita menafsirkannya pertama, hanya untuk mengawali saja, seterusnya tidak,” ujar kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdik Kalsel) H.M. Yusuf Effendi kepada wartawan di sela-sela rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (13/10/2021) di Banjarmasin.
Adapun pola yang diterapkan Disdik Kalsel dalam pelaksanaan swab antigen tidak seperti Kab/ Kota, di mana seluruh satuan pendidikan serentak PTM. Disdik Kalsel hanya memulai ada yang hasil tindak lanjut dari Forum Gugus Tugas (FGT) kemarin diskusi yang terhimpun dengan Polda Kalsel. Kemudian juga hasil pada saat rapat dengan Satgas dengan semua pemangku kepentingan. “Jadi artinya mengawalinya ini cukup dulu satu-satu per Kabupaten. Jadi totalnya 31 satuan pendidikan,” ujar H.M. Yusuf Effendi.
Sehingga dari 31 satuan pendidikan, diharapkan sudah ditugaskan kepada pengawas di bawah Korwas (Kordinator Pengawas) untuk senantiasa memantau 30 ini mengevaluasi. Sehingga ternyata apabila hasil evaluasinya no problem artinya tidak ada yang terpapar, apalagi satuan pendidikan menjadi klaster baru penyebaran Covid ternyata tidak ada, maka ini menjadi bahan untuk selanjutnya mengambil langkah. “Untuk memproses serta seluruh satuan pendidikan, sisanya juga pada saatnya melakukan PTM, yang terpenting adalah vaksin siswa,” kata H.M. Yusuf Effendi. (Ais/Mzr).
