APBD P Diharapkan Dapat Memperbaiki Kondisi Daerah dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Berbagai  Sektor

Banjarmasin, mediaprospek.com–Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur (Wagub) H. Muhidin, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (APBD P) Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021, Kamis,  (16/09/2021).

H.Muhidin di hadapan para pimpinan Forkopimda dan segenap anggota Dewan yang hadir serta para undangan, mengatakan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini, diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah dalam menangani pandemi covid-19, baik di sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan.

“Di sisi lain, perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini, juga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan,” tandas H. Muhidin.

Dengan disetujuinya Raperda semakin mantap untuk melanjutkan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif, menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2021 semakin matang dan tepat sasaran,” kata H. Muhidin.

“Akumulasi dari berbagai saran, masukan dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021, telah kita sepakati bersama, dengan adanya pernyataan persetujuan dewan ,” ujar H. Muhdin.

Dengan    persetujuan ini, terkandung makna dan arti penting, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kembali dapat menyelesaikan salah satu tugas dalam rangkaian pengelolaan keuangan daerah, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, memajukan pembangunan, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Untuk menetapkan suatu rancangan peraturan daerah (Raperda), menjadi peraturan daerah (Perda) bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Apalagi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja  daerah, yang hakekatnya merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan publik, sebagai upaya peningkatan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Namun demikian, karena adanya saling pengertian dan kesadaran yang mendalam, kerjasama yang harmonis, serta keselarasan pandang antara pihak eksekutif dan legislatif, maka berbagai dinamika yang berkembang dan timbul dalam proses pembahasan, telah dapat dirumuskan secara arif dan bijaksana, dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 ini,” jelas H. Muhidin.

“Dinamika dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini, hendaknya dapat kita ambil hikmahnya, khususnya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat dalam melewati pandemi covid-19, yang masih kita hadapi pada tahun ini dan mungkin masih kita rasakan pada tahun 2022,” tambah H. Muhdin.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, Banggar dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menyelesaikan tugasnya dalam rangka harmonisasi dan koordinasi penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah, serta menyetujui perubahan APBD tahun anggaran 2021,” tutup H. Muhidin. (Ais/Mzr)

 

 

 

Check Also

Warga Minta Renovasi Rumah Ibadah dan Perbaikan Jalan

Berfoto bersama : Usai dilaksanakannya reses, warga Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, berfoto bersama dengan Ketua …