Untuk Samakan Persepesi, Kalsel Perlu Pergub Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Untuk BLUD

Kegiatan Rapat Persamaan Persepsi Pembahasan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan,Selasa (14/9/2021) siang.( Ist)

 Banjarbaru, mediaprospek.com–Untuk memberikan pelayanan yang optimal  terhadap masyarakat, Badan Layanan Umum daerah (BLUD) di Kalsel yakni Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan, seperti RSUD Ulin, RSUD Dr, Ansyari Saleh, RSU Jiwa Sambang Lihum, BLUD Banjarbakula (SPAM dan TPA),  perlu adanya persamaan persepsi kebijakan yang mengatur  pengadaan barang dan Jasa pada BLUD melalui Peraturan Gubernur Kalsel. Hal ini karena dianggap selama ini  memiliki kebijakan besaran jenjang pengadaan yang berbeda.

Apalagi kebijakan yang dipakai pada umumnya sudah lama dan tidak bisa memenuhi  kreteria kebijakan yang baru, sehingga menghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi kebijakan yang mengatur  pengadaan barang dan Jasa pada BLUD.

Wacana ini dibahas pada Rapat Persamaan Persepsi Pembahasan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan,Selasa (14/9/2021) siang.

Seperti yang dilansir, kalselpos.com, Rapat dibuka  Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kalsel, DR. Rahmaddin  MY, A.Ks, M.Si.

Pada kesempatan itu, Rahmaddin menyampaikan, landasan dilaksanakan kegiatan, yaitu Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan yakni Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Terutama pada pasal 61 terkait Pengecualian Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan juga berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah, terkait pasal 76, 77 dan 78, terkait pengadaan barang dan jasa pada BLUD.

Saat ini masing-masing BLUD di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kebijakan terkait jenjang nilai pengadaan barang atau jasa yang berbeda,  “Untuk itu, perlu adanya keselarasan masing masing BLUD sebagaimana surat Kemendagri No. 188.34/5415/OTDA tanggal 23 Agustus 2021, terkait rancangan Pergub jenjang nilai pengadaan barang dan jasa BLUD,” sebut Rahmaddin.

Berbagai masukan dari Biro Hukum Setprov Kalsel terkait kebijakan Pergub yang akan disusun, mekanisme penyusunan dan tanggapan dari pelaku BLUD yakni RSU Ulin, RSUD Ansyari Saleh, RSU Jiwa Sambang Lihum serta BLUD SPAM termasuk para ahli pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov. Kalsel.

Dalam kesempatan itu hasil rapat memutuskan :

  1. Membuat Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Prov. Kalsel
  2. SKPD yang bertanggung jawab terhadap usulan Pergub Ini adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov. Kalsel
  3. Akan diadakan rapat susulan terkait pembahasan Draft Gubernur yang dimaksud. (Afe/Azn)

Check Also

Warga Minta Renovasi Rumah Ibadah dan Perbaikan Jalan

Berfoto bersama : Usai dilaksanakannya reses, warga Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, berfoto bersama dengan Ketua …