Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Menjaga Sumberdaya Alam secara Menyeluruh dan Berkelanjutan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana, (Foto/Ist).

Banjarmasin, mediaprospek.com–Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana, seusai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel Banjarmasin, mengatakan, Kemampuan lingkungan menopang aktivitas kehidupan manusia secara fisik mempunyai batasan. Untuk menjaga sumberdaya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan salah satunya melalui pengelolaan jasa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup, Senin, (02/08/2021)

Hanifah Dwi Nirwana menjelaskan, instrumen ekonomi lingkungan hidup sendiri merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

“Ekosistem dan keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal dan secara umum dihargai rendah (undervalue)”, ujar Hanifah Dwi Nirwana.

“Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan evaluasi yang telah memasukkan manfaat ekosistem yang non market sebagai nilai yang harus diperhitungkan secara riil”, tandas Hanifah Dwi Nirwana.

“Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya.
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi, Pertama, Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, Kedua, Pendanaan Lingkungan Hidup dan Ketiga, Insentif dan/atau Disinsentif”, tambah Hanifah Dwi Nirwana.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan jasa lingkungan hidup ini dilaksanakan   berdasarkan pada asas, manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, transparansi, partisipasi, dan akuntabel, keberlanjutan, berbasis kearifan lokal, keterpaduan, keseimbangan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan pengelolaan jasa lingkungan hidup yaitu,
mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,
meningkatkan    kepedulian para pihak    terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup sebagai hasil dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas   sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dan
memberikan kepastian hukum dalam pembayaran jasa lingkungan hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ruang Lingkup
Pemerintah Daerah   Provinsi melaksanakan   pengelolaan jasa lingkungan hidup yang berasal dari ekoregion darat dan ekoregion laut di Daerah Provinsi berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, imbuh Hanifah Dwi Nirwana.

Adapun pihak yang terlibat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup ini adalah meliputi seluruh   aktivitas pengelolaan jasa lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  pemangku kawasan, dan setiap orang.

Jasa lingkungan hidup berasal dari ekoregion darat dan ekoregion laut di Daerah Provinsi, terdiri atas jasa pendukung, jasa pengaturan, jasa penyediaan dan jasa sosial-budaya
Pengelolaan jasa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup perencanaan, pelaksanaan, sistem informasi, kerja sama, kelembagaan, peran serta masyarakat, penghargaan, evaluasi, pembinaan dan pengendalian dan pembiayaan.

Pengelolaan Jasa Lungkungan Hidup berlandaskan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan    Hidup (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134),
Pada kesempatan diskusi pembahasan ranperda beberapa masukan penting dari anggota pansus ada tambahan  bab pendanaan, pembiayaan, insentif dan disinsentif, masukan ini akan dibahas kembali oleh Dinas LH bersama biro hukum dan tim ahli (****)

Loading

Check Also

Menang di All England, Kini Tim Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Piala Thomas dan Uber Cup 2024

Mediaprospek.com – Tim bulu tangkis Indonesia akan berlaga di Piala Thomas-Uber Cup 2024 yang bakal …