Pj. Gubernur Sampaikan Penjelasan Raperda LPPA TA 2020 pada rapat Paripurna

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (foto/HumasDPRDKalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Kamis, (17/06/2021) di Banjarmasin.

Di hadapan para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daearah (Forkopimda) dan segenap anggota dewan serta undangan yang hadir, Safrizal ZA,  mengatakan seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah, yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mutlak dijalankan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Safrizal ZA menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, pengelola keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi, yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Safrizal ZA menyatakan, DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan perda       tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 yang telah diperiksa oleh BPK RI dan diserahkan oleh anggota VI BPK RI pada juni tahun 2021. Pada acara rapat paripurna DPRD. Syukur alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya secara berturut-turut,” kata Safrizal ZA.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut, telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan penyusunan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, yang merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD, sebagaimana diatur dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah,” ujar Safrizal ZA.

“Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah ini, telah kami sesuaikan dengan hasil audit BPK RI, dengan demikian telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran,” ungkap Safrizal ZA.

“Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini, lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020,” tandas Safrizal ZA.

“Sedangkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output     program    maupun    kegiatan,    telah dijelaskan        pada        laporan      keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2020 dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD,” pungkas Safrizal ZA.

“Dalam laporan keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 7 (tujuh) macam laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan,” jelas Safrizal ZA.

“Secara singkat, kami jelaskan 7 (tujuh) macam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI. Laporan yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan,” tambah Safrizal ZA.

 

Laporan realisasi anggaran (lra) provinsi kalimantan selatan tahun anggaran 2020, sebagai berikut:

  1. Pendapatan,

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6,487,758,292,203.12 (enam triliun, empat ratus delapan puluh tujuh miliar, tujuh ratus lima puluh delapan juta, dua ratus sembilan puluh dua ribu, dua ratus tiga rupiah, dua belas sen) atau 96.54% dari yang               dianggarkan         sebesar Rp. 6,720,227,882,233.00 (enam triliun, tujuh ratus dua puluh miliar, dua ratus dua puluh tujuh juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu, dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan realisasi sebesar Rp. 2,940,404,641,480.12 (dua triliun, sembilan ratus empat puluh miliar, empat ratus empat juta, enam ratus empat puluh satu ribu, empat ratus delapan puluh rupiah, dua belas sen) atau 94.12% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3,124,107,684,907.00 (tiga triliun seratus dua puluh empat miliar seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

  1. Pendapatan Transfer,

Pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian, dengan realisasi sebesar Rp. 3,462,610,316,972.00 (tiga triliun, empat ratus enam puluh dua miliar, enam ratus sepuluh juta, tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 99.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3,497,425,993,626.00 (tiga triliun, empat ratus sembilan puluh tujuh miliar, empat ratus dua puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu, enam ratus dua puluh enam rupiah).

  1. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari pendapatan hibah, dengan realisasi sebesar Rp. 84,743,333,751.00 (delapan puluh empat miliar, tujuh ratus empat puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau 85.86% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 98,694,203,700.00 (sembilan puluh delapan miliar, enam ratus sembilan puluh empat juta, dua ratus tiga ribu, tujuh ratus rupiah).

  1. Belanja daerah,

Realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5,387,142,258,882.56 (lima triliun, tiga ratus delapan puluh tujuh miliar, seratus empat puluh dua juta, dua ratus lima puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh dua rupiah, lima puluh enam sen) atau 92.22% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5,841,770,836,294.00 (lima triliun, delapan ratus empat puluh satu miliar, tujuh ratus tujuh puluh juta, delapan ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

  1. Belanja operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan, dengan realisasi sebesar Rp. 4,299,049,135,342.42 (empat triliun, dua ratus sembilan puluh sembilan miliar, empat puluh sembilan juta, seratus tiga puluh lima ribu, tiga ratus empat puluh dua rupiah, empat puluh dua sen) atau 92.81% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4,632,235,004,820.00 (empat triliun, enam ratus tiga puluh dua miliar, dua ratus tiga puluh lima juta, empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

  1. Belanja modal

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya, dengan realisasi  sebesar Rp. 778,100,855,805.14 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar, seratus juta, delapan ratus lima puluh lima ribu, delapan ratus Lima rupiah, empat belas sen) atau 93.94% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 828,296,050,474.00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar, dua ratus sembilan puluh enam juta, lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

  1. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 309,992,267,735.00 (tiga ratus sembilan miliar, sembilan ratus sembilan puluh dua juta, dua ratus enam puluh tujuh ribu, tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau 81.31% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 381,239,781,000.00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar, dua ratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Belanja transfer, Belanja transfer adalah belanja transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota, yang direalisasikan       sebesar Rp. 1,243,584,302,639.00 (satu triliun, dua ratus empat puluh tiga miliar, lima ratus delapan puluh empat juta, tiga ratus dua ribu, enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 97.96% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1,269,500,000,000.00 (satu triliun, dua ratus enam puluh sembilan miliar, lima ratus juta rupiah).

Surplus/defisit,

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Pada akhir tahun anggaran 2020 terealisasi surplus sebesar Rp. (142,968,269,318.44) (seratus empat puluh dua miliar, sembilan ratus enam puluh delapan juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, tiga ratus delapan belas rupiah, empat puluh empat sen) dari anggaran yang direncanakan             defisit     sebesar Rp. (391,042,954,061.00) (tiga ratus sembilan puluh satu miliar, empat puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, enam puluh satu rupiah).

  1. Pembiayaan daerah,

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun transaksi pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 391,307,375,861.20 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar, tiga ratus tujuh juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu, delapan ratus enam puluh satu rupiah, dua puluh Sen) atau 100.07% dari anggaran sebesar Rp. 391,042,954,061.00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar, empat puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, enam puluh satu rupiah).

  1. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 0.00 (nol rupiah) atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0.00 (nol rupiah).

Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2020 adalah terealisasi sebesar Rp. 248,339,106,542.76 (dua ratus empat puluh delapan miliar, tiga ratus tiga puluh sembilan juta, seratus enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah, tujuh puluh enam sen), per 31 desember 2020.

Laporan yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, terdapat saldo anggaran lebih akhir tahun sebesar Rp. 248,339,106,542.76 (dua ratus empat puluh delapan miliar, tiga ratus tiga puluh sembilan juta, seratus enam ribu, lima ratus empat puluh dua rupiah, tujuh puluh enam sen) dari saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 241,042,954,061.20 (dua ratus empat puluh satu miliar, empat puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, enam puluh satu rupiah dua puluh sen).

Laporan yang ketiga adalah laporan operasional yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional (LO) tahun anggaran 2020, sebagai berikut:

  1. Pendapatan LO,

Pendapatan LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6,124,688,727,509.78 (enam triliun, seratus dua puluh empat miliar, enam ratus delapan puluh delapan juta, tujuh ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratussembilan rupiah, tujuh puluh delapan sen), yang bersumber dari :

  1. Pendapatan asli daerah-LO

Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2,883,878,529,676.57 (dua triliun, delapan ratus delapan puluh tiga miliar, delapan ratus tujuh puluh delapan juta, lima ratus dua puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh enam rupiah, lima puluh tujuh sen).

  1. Pendapatan transfer-LO,

Pendapatan transfer-lo terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian, tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2,884,610,376,972.00 (dua triliun, delapan ratus delapan puluh empat miliar, enam ratus sepuluh juta, tiga ratus tujuh puluh enamribu, sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

  1. Lain-lain pendapatan yang sah, lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 356,199,820,861.21 (tiga ratus lima puluh enam miliar, seratus sembilan puluh sembilan juta, delapan ratus dua puluh ribu, delapan ratus enam puluh satu rupiah, dua puluh satu sen).
  2. Beban- LO,

Beban–lo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5,956,542,534,320.67 (lima triliun, sembilan ratus lima puluh enam miliar, lima ratus empat puluh dua juta, lima ratus tiga puluh empat ribu, tiga ratus dua puluh rupiah, enam puluh tujuh sen) yang terdiri dari :

  1. Beban operasi

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban hibah, beban bantuan keuangan, Beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban barang dan jasa bos dan beban lainnya pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4,783,520,540,125.44 (empat triliun, tujuh ratus delapan puluh tiga miliar, lima ratus dua puluh juta, lima ratus empat puluh ribu, seratus dua puluh lima rupiah, empat puluh empat sen).

  1. Beban transfer,

Beban transfer adalah beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota, pada tahun angaran 2020 sebesar Rp. 1,173,021,994,195.23 (satu triliun, seratus tujuh puluh tiga miliar, dua puluh satu juta, sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus, sembilan puluh lima rupiah dua puluh tiga sen).

  1. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih surplus non operasional dan defisit non opersional. Pada akhir tahun anggaran 2020 terdapat defisit non operasional sebesar Rp. 4,372,420,491.63 (empat miliar, tiga ratus tujuh puluh dua juta, empat ratus dua puluh ribu, empat ratus sembilan puluh satu rupiah, enam puluh tiga sen).
  2. Surplus- defisit l0,

Surplus – defisit l0 pada akhir tahun anggaran 2020 terdapat surplus-l0 sebesar Rp. 163,773,772,697.48 (seratus enam puluh tiga miliar, tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah, empat puluh delapan sen).

Laporan yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu.

Berdasarkan laporan arus kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Saldo awal kas daerah atau 1 januari 2020 sebesar Rp. 241,042,954,061.20 (dua ratus empat puluh satu miliar, empat puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, enam puluh satu rupiah, dua puluh sen).
  2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp. 635,132,586,486.70 (enam ratus tiga puluh lima miliar, seratus tiga puluh dua juta, lima ratus delapan puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh enam rupiah, tujuh puluh sen).
  3. Arus kas bersih aktivitas investasi sebesar Rp. (627,836,434,005.14) (enam ratus dua puluh tujuh miliar, delapan ratus tiga puluh enam juta, empat ratus tiga puluh empat ribu lima rupiah, empat belas sen).
  4. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 7,298,237,481.56 (tujuh miliar, dua ratus sembilan puluh delapan juta, dua ratus tiga puluh tujuh ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah, lima puluh enam sen).
  5. Saldo kas akhir per 31 desember 2020 sebesar Rp. 248,341,191,542.76 (dua ratus empat puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh satu juta, seratus sembilan puluh satu ribu, lima ratus empat puluh dua rupiah, tujuh puluh enam sen) yang terdiri dari saldo kas akhir kas bendahara umum daerah sebesar Rp. 44,972,940,321.31 (empat puluh empat miliar, sembilan ratus tujuh puluh dua juta, sembilan ratus empat puluh ribu, tiga ratus dua puluh satu rupiah, tiga puluh satu sen) dan saldo kas pada badan layanan umum daerah rumah sakit daerah Rp. 158,588,444,671.01 (seratus lima puluh delapan miliar, lima ratus delapan puluh delapan juta, empat ratus empat puluh empat ribu, enam ratus tujuh puluh satu rupiah, satu sen).

Laporan keuangan yang kelima adalah neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 desember 2020, sebagai berikut:

  1. Aset

Posisi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp. 18,485,483,588,359.40 (delapan belas triliun, empat ratus delapan puluh lima miliar, empat ratus delapan puluh tiga juta, lima ratus delapan puluh delapan ribu, tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, empat puluh sen).

  1. Kewajiban

Posisi kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,542,865,787,836.38 (satu triliun, lima ratus empat puluh dua miliar, delapan ratus enam puluh lima juta, tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu, delapan ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh delapan sen).

  1. Ekuitas

Posisi ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan selisih aset dan kewajiban pemerintah per 31 desember 2020 sebesar Rp. 16,942,617,800,523.00 (enam belas triliun, sembilan ratus empat puluh dua miliar, enam ratus tujuh belas juta, delapan ratus ribu, lima ratus dua puluh tiga rupiah).

Laporan keuangan yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan perubahan ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 desember 2020, ekuitas akhir sebesar Rp. 16,942,617,800,523.00 (enam belas triliun, sembilan ratus empat puluh dua miliar, enam ratus tujuh belas juta, delapan ratus ribu, lima ratus dua puluh tiga rupiah).

Laporan keuangan yang ke tujuh adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang berisi penjelasan natarif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas,neraca dan laporan perubahan ekuitas. Dari laporan ini dapat diperoleh informasi yang cukup atas angka yang tercantum dalam 6 (enam) laporan lainnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

“Demikian penjelasan singkat mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, neraca dan laporan perubahan ekuitas yang merupakan bagian dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Penjelasan   lebih    rinci   dapat   dilihat   pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Safrizal ZA. (Mzr)

 

 1,776 total views,  5 views today

Check Also

Pulihkan Perekonomian Banua, KPw BI Kalsel Gelar Festival Ekonomi Syariah KTI Tahun  2021

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring, ketika memberikan sambutannya pada Opening …