Komisi II Monitoring UPPD di Kabupaten HST dan Tapin

Komisi II DPRD yn\ang diketuai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin, SE, M. AP, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai, dalam rangka evaluasi pendapatan daerah dan monitoring pelaksanaan kegiatan kesamsatan. Jum’at (4/6/2021). (Foto/humasdprdkalsel/ya).

Barabai, mediaprospek.com– Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai, dalam rangka evaluasi pendapatan daerah dan monitoring pelaksanaan kegiatan kesamsatan. Jum’at (4/6/2021).

Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin, SE, M. AP.

M. Syaripuddin, SE, M. AP, atau Bang Dhin akrab disapa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait dengan realisasi pendapatan daerah serta pelaksanaan kegiatan kesamsatan yang saat ini berjalan. “Selain itu juga ingin mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa segera menyiapkan solusi ke depannya,” ungkap Bang Dhin.

Kedatangan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan disambut baik Kepala UPPD Barabai Wahid Ramadhan, S.Sos beserta jajarannya.

Wahid Ramadhan mengatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak UPPD dalam menyikapi kondisi masa pandemi covid-19 yaitu dengan terus membuka layanan pembayaran pajak, walaupun tidak semua program layanan dapat terus dibuka karena harus memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) yang ditetapkan Pemerintah, yakni hari pelayanan yang masih sangat terbatas untuk pelayanan Samsat keliling.

“Segenap jajaran UPPD Barabai sejalan dengan keinginan dari Komisi II untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan  kemudahan bagi para wajib pajak sehingga tetap terus berupaya melakukan inovasi-inovasi ataupun langkah-langkah koordinasi  yang nantinya mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Prov. Kalsel H. Haryanto menambahkan bahwa kunjungan ini melanjutkan evaluasi penerimaan pajak di beberapa UPPD, karena kondisi ekonomi akibat covid dan juga banjir besar yang terjadi di awal tahun sangat berpengaruh pada daya beli kendaraan bermotor sehingga pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), jauh dari target dibanding dengan tahun lalu.

“Kami berharap UPPD Barabai terus mengoptimalkan potensi-potensinya karena masih sedikit, baik pajak-pajaknya maupun penerimaannya. Kita berharap koordinasi dengan teman -teman perizinan di Kabupaten itu maksimal sehingga  dapat memiliki data yang lengkap dan bisa di tindaklanjuti,” ujar kader PKS tersebut.

Dalam kesempatan kali ini rombongan komisi II PPRD Provinsi Kalimantan selatan juga turut menyambangi UPPD Kabupaten Tapin, disambut oleh Kepala UPPD Kabupaten Tapin R.M.E. Surya Jaya, M.AP beserta jajarannya, yang juga dihadiri oleh Kasatlantas dan Jasa Raharja Tapin.

Dalam paparannya, Surya Jaya mengatakan bahwa kondisi pandemi covid 19 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah di UPPD Rantau, hal ini dapat terlihat dari persentase realisasi pendapatan di tahun 2019 jika di bandingkan dengan realisasi di tahun 2020 relatif cukup stabil, namun tentunya apabila kondisi ini berlangsung terus menerus maka lambat laun akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar kewajiban pajaknya.

Adapun kendala yang saat ini dirasakan oleh UPPD Rantau yaitu terkait dengan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional yang diberikan sangat terbatas, bahkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka penagihan dan peninjauan kepada perusahan-perusahaan menggunakan uang pribadi untuk membiayai transportasinya.

“Harapannya ada dukungan dari Komisi II selaku mitra kerja untuk dapat memberikan tambahan anggaran operasional UPPD Rantau pada APBD Perubahan secara proporsional sesuai dengan target yang diharapkan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Prov. Kalsel H. Burhanuddin, S.Pd, mengungkapkan pada dasarnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan, “Salah satu tugasnya mencarikan solusi keuangan daerah dan Rantau ini merupakan salah satu daerah yang boleh dikatakan potensial untuk mendapatkan PAD,” ungkapnya.(humasdprdkalsel/ya).

 

 3,091 total views,  1 views today

Check Also

Pulihkan Perekonomian Banua, KPw BI Kalsel Gelar Festival Ekonomi Syariah KTI Tahun  2021

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring, ketika memberikan sambutannya pada Opening …