Hari ini Ketua DPRD Kalsel Himbau Lagi Kedua Para Calon untuk Bisa Saling Menahan Diri

Ketua DPRD Kalsel DR (HC) Supian HK, S.H, M.H,  (Kanan) didampingi H. Puar Junaidi. (Kiri). (foto/Mzr)

 Banjarmasin, mediaprospek.com-Ketua DPRD Kalsel DR (HC) Supian HK, S.H, M.H,  mengatakan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 9 Juni nanti, agar kedua belah pihak yaitu para pasangan calon (paslon) 01 dan 02 untuk bisa saling menahan diri, jangan terlalu over dalam menanggapi masalah memanasnya opini medsos di dunia maya. Karena hal ini sangat rentan menimbulkan kesalahpahaman yang di mana para calon mungkin tidak mengetahuinya.

H. Supian HK menandaskan, medsos ini opininya sangat meresahkan masyarakat, seperti pada pemasangan spanduk yang tidak sesuai ketentuan peraturan, yang merupakan ranahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi hal ini dilakukan oleh tim sukses. “Maka di sini peran Bawaslu dinilai sangat lemah dalam penegakkan peraturan jelang PSU,” katanya kepada para wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/05/2021).

Menanggapi masalah pertambangan batubara yang sangat rawan di Kalsel, H. Supian HK, mengatakan, permasalahan tersebut adalah merupakan wewenang pusat dalam mengeluarkan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan bukan wewenang Pemerintah Daerah.

Menurutnya lagi, pada tahun 2016-2017 lalu, sewaktu Ia menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalsel, telah menyarankan kepada Gubernur untuk mencabut izin pertambangan yang tidak  layak di Kalsel, di mana saat itu ada sebanyak 963 izin perusahaan pertambangan dan akhirnya sudah sebanyak 625 izin yang telah dicabut. “Ini merupakan langkahnya sebagai wakil rakyat untuk menyelamatkan Kalsel dari carut marut pertambangan batubara,” ujar H. Supian HK.

Maka oleh karena dari itu, saya menghimbau agar kedua belah pihak agar saling dapat menahan diri agar jangan saling menjatuhkan, jangan saling membuka aib,” ulang H. Supian HK.

H. Puar Junaidi selaku wakil rakyat, menambahkan, mengenai masalah memanasnya kedua belah kubu, Ia menyarankan agar calon tersebut jangan tendensius kepada orang, yang akhirnya bisa memberikan informasi yang menyesatkan. “Padahal masalah perizinan pertambangan di Kalsel adalah permasalahan 20 tahun yang lalu, bukan permasalahan sekarang,” katanya.

“Mengenai himbauan jangan menerima politik uang, menurutnya adalah sangat bagus sekali, tapi ini merupakan wewenang KPU dan Bawaslu. Namun jika dilakukan oleh individu calon, maka ambisi paslon tersebut tidak konstitusional,” Kata H Puar Junaidi. (Mzr)

Loading

Check Also

Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Hengkang dari Wilayah Palestina

Mediaprospek.com – Kembali, pengadilan tertinggi PBB pada Jumat (19/7/2024) memutuskan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina …