DPRD Kalsel Serahkan Rekomendasi LKPj ke Pj. Gubernur

Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H.usai Rapat Paripurna menyerahkan hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rabu, (28/4/2021). Yang diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, segenap anggota dewan yang hadir dan sejumlah SKPD lingkup Provinsi Kalsel. (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rabu, (28/4)

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan sejumlah SKPD lingkup Provinsi Kalsel.

Rekomendasi DPRD atas LKPj Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., dengan mengangkat rekomendasi dari empat (4) Panitia Khusus (Pansus).

Safrizal ZA dalam penyampaiannya, berharap keserasian yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dapat terus berjalan dan terpelihara, “Sehingga kita bisa melanjutkan pencapaian yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya setelah menerima dan mendengarkan rekomendasi dari DPRD.

 

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2020.

 

Rekomendasi DPRD Kalsel sesuai dengan bidang masing-masing:

  1. BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Rekomendasi bidang hukum dan pemerintahan disampaikan dengan beberapa catatan sebagai berikut :

  1. Pemenuhan secepatnya kekurangan (kuantitas dan kualitas) sumber daya manusia/pegawai (ASN) diberbagai Satuan Perangkat Daerah;
  2. Tindaklanjut penerapan Permenpan RB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi (Koord Biro Pem & Otda, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Hukum, dan Inspektorat dengan leading sector Sekda Prov).
  3. Percepatan Pemetaan batas wilayah dan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah;
  4. Tindaklanjut penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan (milik pemerintah provinsi) serta ganti rugi kepada masyarakat dengan skala prioritas anggaran/tahun;
  5. Pemberian Bantuan dan Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskindi Kalsel di naikan dari Rp. 5 juta menjadi Rp. 10 juta;
  6. Produk hukum (Perda) yang sudah lama di inventarisir, jika perlu direvisi atau  dicabut/diubah,  terutama  overlapping dengan  Undang- Undang Cipta Kerja dan tidak sesuai lagi substansi maupun konten dengan situasi sekarang;
  7. Harmonisasi dalam   regulasi   yang   akan   dibuat/diputuskan   antara biro hukum, legislative dan inspektorat daerah serta Kanwilkumham;
  8. Digitalisasi pengadaan barang/jasa, perda-perda (e-perda), dan asset-aset pemerintah provinsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
  1. Sertifikasi internal Biro Hukum dan atau Tenaga Ahli (TA) dalam pembuatan Perda dari Kanwilkumham;
  2. Adanya validasi dan autentisifikasi asset-aset milik pemerintah provinsi (baik asset bergerak maupun tidak bergerak agar produktif);
  3. Peningkatan kapasitas e-lapor, blank spot, dan pembangunan BTS di Daerah dalam belajar dan mengajar system luring, jaringan internet E-KTP maupun kegiatan BUMDes online masyarakat didaerah  apalagi yang terpencil;
  4. Komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dengan peta zonasi rawan bencana;
  5. Melakukan pemantauan atas penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan 127 temuan dari Inspektorat Daerah Provinsi;
  6. Segera membuat kesepakatan para pihak berkaitan dengan tapal batas dalam provinsi dan antar provinsi;
  1. Meningkatkan frekuensi   Pendidikan/pelatihan   dan   lain-lain   untuk meningkatkan profesionalitas ASN;
  2. Membentuk Tim Penyelesaian sengketa tanah dan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang bermasalah dalam provinsi dan antar provinsi (terutama dengan provinsi Kalteng) dengan survey udara kerjasama instansi terkait planatologi;
  3. Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat yang diberikan kepada Kab/Kota yang   dapat   nilai   A   (SAKIP);   dialokasikan   sebesar   satu persen (1%) kepada Biro organisasi Provinsi sebagai bentuk reward pembina “SAKIP” Kab/Kota;
  4. Belum maksimalnya nilai SAKIP di seluruhan Kab/Kota (30% Kab/Kota masih mendapat nilai B);
  5. Memotivasi Kab/Kota  yang  belum  mendirikan  atau  mempunyai  Mall Pelayanan Publik sebagaimana indicator utama penilaian SAKIP (Permenpan & RB);
  6. Adanya satu (1) orang Tenaga Ahli (TA) disetiap Komisi DPRD Provinsi.

 

 

  1. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN:

 

Kinerja Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditengah wabah Pandemi Covid-19 terutama bidang ekonomi dan keuangan pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang berat, terutama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. dilihat dari capaian atas target makro ekonomi tahun 2020, kinerja pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut : 1) pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi menjadi 2,94 persen, jauh dari target yang ditetapkan dan lebih rendah dari capaian nasional yang juga terkontraksi hingga di level 2,19 persen;

2) Tingkat inflasi 0,79 persen, sangat jauh dibawah target 5 persen yang ditetapkan untuk mendorong kinerja perekonomian. berdasarkan hal tersebut PANSUS II perlu memberikan catatan rekomendasi untuk diatensi oleh gubernur untuk penyempurnaan langkah-langkah pemulihan ekonomi dan keuangan daerah di masa yang akan datang. berdasarkan beberapa hal yang disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan dan beberapa rekomendasi :

1)            Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 dari dalam periode pembangunan jangka menengah provinsi kalimantan selatan, yang disusun untuk mewujudkan visi “kalsel mapan (mandiri dan terdepan), lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing”. pemerintah daerah kalimantan selatan di Tahun 2020 Sangat Kesulitan Untuk Dapat Mencapai Target Makro Ekonomi Tahun 2020 Yang Ditetapkan Di Masa Pandemi Covid19.

2)            Tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan kalimantan selatan pada tahun 2020 adalah dominasi sektor  pertambangan  serta pembangunan infrastruktur yang belum merata, yang harus dihadapi ditengah-tengah upaya pemulihan ekonomi dan optimalisasi kapasitas fiskal serta kondisi pandemi covid-19.

3)            Secara umum LKPJ Gubernur Kalimantan Selatan akhir tahun anggaran 2020 telah cukup memberikan informasi yang cukup lengkap dan mampu menggambarkan kontribusi-kontribusi positif seorang kepala daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, kendati demikian kami mengharapkan kedepan, Tim dari eksekutif dalam hal penyusunan Sistematika dan Substansi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar memperhatikan betul secara serius Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4)            Pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan perlu membangun

komitmen yang kuat untuk mewujudkan pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri dan juga pariwisata sebagai  sektor  yang  akan dijadikan tulang punggung perekonomian untuk menggantikan (shifting) dari pertambangan, termasuk dalam bentuk komitmen dukungan alokasi anggaran belanja.

5)            Dalam rangka mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan perlu mengambil langkah-langkah penyelesaian pembangunan dan beroperasinya kawasan industry (ki) yaitu ki batulicin dan ki jorong, pengembangan wilayah metropolitan banjarbakula, pembangunan pipa gas bumi trans kalimantan, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan penyelesaian proyek-proyek strategis lainnya.

6)            Dalam pengembangan agroindustri, pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan perlu: (1) menigkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk andalan daerah, baik sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industry (makanan dan minuman, khususnya cpo dan produk turunannya) serta ekonomi kreatif, (2) menyelesaikan pembangunan daerah irigasi dan (3) penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan luas cadangan pertanian pangan.

7)            Untuk mendorong pertembuhan sektor industry, konstruksi, dan perdagangan dan jasa, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran dan kinerja dinas pm-ptsp dalam menarik minat investasi investor, disamping terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan kebijakan daerah dalam memudahkan investasi.

8)            Untuk sektor pariwisata, pemerintah daerah perlu: (1)  mengembangkan kawasan pariwisata  unggulan  yakni  loksado sebagai kawasan stretegi pariwisata nasional (kspn) dan kota banjarmasin serta martapura  sebagai  dua  destinasi  pariwisata  naional (dpn), (3) mempermudah akses ketempat wisata, (3) meningkatkan promosi, (4) membenahi dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata berwawasan lingkungan, (5) melibatkan swasta dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pariwisata, dan (6) berkomitmen meningkatkan penerapan cleanliness, health, safety, environment sustainability (chase) oleh pelaku usaha di sektor pariwisata.

9)            Pemerintah daerah kalimantan selatan perlu memperhatikan optimalisasi pengelolaan dana transfer terutama dana  alokasi khusus (dak) fisik untuk membantu perluasan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata ataupun sektor industri kecil

10)          Pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan perlu untuk tetap membangun sinergitas yang kuat dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, hingga kondisi benar-benar dinyatakan  pulih seperti sedia kala.

11)          Pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan harus kreatif dalam berinovasi untuk meningkatkan ruang fiscal yang dimilikinya atau sumber-sumber pendanaan baru sehingga mampu membiayai program, kegiatan dan proyek strategisnya diluar transfer pemerintah pusat yang cenderung terbatas.

 

III.          BIDANG PEMBANGUNAN DAN INSFRASTURKTUR :

Secara Umum, pada bidang Pembangunan dan Infrastruktur di kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2020 dapat terealisasi dengan baik. Adapun terkait realisasi anggaran yang kurang dari 100% karena alasan teknis, efisiensi dan tidak terduga seperti Bencana alam contohnya banjir besar yang melanda banua kita.

Dan juga terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan pemotongan Anggaran untuk penanggulangan COVID- 19Hal hal yang lebih spesifik antara lain :

a. Terkait dengan pekerjaan fisik di wilayah pemerintah provinsi Kalimantan selatan perlu dilakukan peningkatkan kualitas pekerjaan dengan pengawasan yang lebih intensif.

b. Semua hasil dokumen perencanaan yang telah disusun agar menjadi rujukan semua  OPD/SKPD  dalam  menindaklanjuti  suatu  kebijakan yang ada di dalam RPJMD. Sebagai contoh: hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD pertahunnya. Hasil Renja RKPD dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD nya.

c. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 153 menyebutkan bahwa “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD” kemudian dijelaskan kembali pada pasal 178 bahwa penelaahan Pokok-Pokok Pikiran yang merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari Dewan berdasarkan Risalah Rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

d. Pokok Pikiran (POKIR) Anggota Dewan, sebagaimana telah didapat dari hasil kegiatan RESES Anggota Dewan yang merupakan hasil aspirasi masyarakat, dan hasilnya telah dihimpun mejadi Keputusan DPRD Provinsi Kalsel dan telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Namun dalam perkembangannya, Usulan POKIR tersebut hanya tinggal usulan. Dengan kata lain, tidak masuk  ke  dalam  RKA/DPA  SKPD.  Hal  ini  perlu  pemikiran  bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk duduk bersama, sehingga Usulan POKIR dapat ditindaklanjuti menjadi usulan yang akan dilaksanakan kegiatannya melalui SKPD terkait dengan substansi usulan secara umum maupun khususnya yang terkait bidang Pembangunan dan Infrastruktur.

 

Semua urusan yang termaktub dalam rekomendasi ini, hendaknya menjadi perbaikan untuk LKPj di tahun yang akan datang, karena indikator keberhasilan rekomendasi LKPj adalah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  di  tahun-tahun  yg  akan  datang semakin baik.

  1. Perlu adanya Penjabaran yang secara detail terkait Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2020/2021, dan dapat disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat Program Kegiatan, Nominal Anggaran, dan Lokasi Kegiatan secara detail/ Matriks
  2. Ungkapkan secara jujur permasalahan implementasi yang dihadapi serta solusi yang (akan) diambil dan dilaksanakan, pihak eksekutif tidak perlu takut untuk mengungkapkannya karena tujuan LKPj adalah untuk perbaikan penyelenggaran pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
  3. Disiplin dan komitmen untuk pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan.
  4. SOPD harus lebih mampu memilih alternatif kegiatan terbaik untuk memecahkan permasalahan / kendala yg dihadapi
  5. Kegiatan yang perlu tindaklanjut, harus ditindak-lanjuti di TA berikutnya.

 

 

  1. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

Bidang Kesejahteraan Rakyat mencakup beberapa Sektor dan urusan.

  1. Sektor Pendidikan
  2. Menurut data BPS, Angka Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 adalah 12.52. sementara target yang tercantum dalam RPJMD (Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021) pada tahun 2020 adalah 13,41. Karena itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan Indeks Angka Harapan Lama Sekolah termasuk dengan melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota dan Sekolah Keagamaan dibawah Kementerian Agama.

 

  1. Hal yang Spesifik di Sektor Ini yaitu DPRD merekomendasikan untuk :

Pada Balai Teknologi dan Informasi Pendidikan (BTIKP) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan  yang  berorientasi pada peningkatan Kompetensi Guru dalam Mengelola Proses Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti : Pelatihan, Workshop, Bimtek, serta prasarana TIK untuk memudahkan  pembelajaran  online.

  1. Sehubungan dengan telah ditiadakannya Ujian Nasional (UN)  dan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang merupakan penilaian  kompetensi  mendasar  yang  diperlukan  oleh semua siswa dalam rangka mengembangkan kapasitas diri, baik mengenai literasi membaca maupun literasi matematika/numerasi    dengan    persiapan,    pelaksanaan    dan evaluasi Asesmen Kompetensi Minimun (AKM)
  2. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rekomendasi tahun lalu berupa menyediakan beasiswa bagi siswa SMA berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan lebih tinggi (1 kecamatan 5 siswa). Adapun beasiswa yang diberikan dengan pola per Kecamatan diberikan alokasi sebanyak 5 orang siswa dengan komposisi: ilmu pemerintahan, teknologi informatika, psikologi, ekonomi dan bisnis, PGSD dan PAUD.
  3. Untuk merealisasikan Visi-Misi Pemerintah Propinsi terkait dengan KALSEL CERDAS adalah yang salah satunya adalah Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren serta menyediakan anggaran yang diberikan untuk BOSDA (Bantuan Opersional Sekolah Daerah) yang diberikan untuk Siswa di Madrasah dan Pesantren.
  4. Memperluas sosialisasi tentang Bahaya Narkoba dan Radikalisme kepada Lembaga Pendidikan dan Sekolah Keagamaan di Kalimantan Selatan.
  5. DPRD merekomendasikan agar segera untuk membuat berbagai peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak atas Pendidikan penyandang disabilitas.
  6. agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempersiapkan sekolah tatap muka. Direkomendasikan agar dapat melakukan upaya pencegahan penularan covid-19 dengan cara menyediakan formular kegiatan siswa setiap hari untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan siswa.

 

 

  1. Sektor Kesehatan

1)            Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

  1. mendorong agar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menyiapkan berbagai program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian-pencapaian    terhadap                Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang lebih baik.
  2. mengoptimalkan Inovasi Kebijakan Program Imunisasi Karena Data Badan Pusat Statistik Kalimantan  Selatan Tahun 2020, menyebutkan bahwa 92,74 % balita usia 0-59 bulan   memiliki   kartu   imunisasi   (KIA/KMS),   tetapi   hanya 56,40% balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap.
  3. perlu adanya sosialiasi dan inovasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan posyandu dan di Fasilitas Kesehatan lainnya dengan tetap mengedepankan protokol Kesehatan yang ketat terkait Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 relatif tinggi.
  4. Dalam menanggulangi wabah Covid-19, beberapa kali dijumpai data yang berbeda dalam tracing yang dilakukan oleh fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan labotarorium Kesehatan lainnya. Karena itu, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan dalam penanganan Covid 19 agar dapat berperan aktif dalam supervisi dan pengawasan yang sangat ketat terhadap 3T : tracing, testing dan treatment terhadap dinas Kesehatan kabupaten-kota serta klinik/fasilitas Kesehatan lainnya.
  5. DPRD merekomendasikan agar perlunya memaksimalkan Perlindungan terhadap tenaga Kesehatan seperti pemberian APD yang sesuai standar dalam penanganan covid-19 sehingga meminimalisir potensi tertular.
  6. DPRD merekomendasikan agar seluruh fasilitas Kesehatan di Kalimantan Selatan dapat Memenuhi Standar Pelayanan Minimum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

 

 

 

2)            Rumah Sakit Umum Daerah / Provinsi

DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan pengembangan Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan yang telah menjadi rumah sakit rujukan regional khususnya untuk melayani masyarakat di banua anam. Selain itu juga RS Umum BLUD Ulin, RSGM, RS Sambang Lihum dan RS. Dr Ansari Saleh dapat membangun koordinasi dan kerjasama yang baik terutama Kerjasama dalam pemberian pelayanan Kesehatan kepada pasien.

 

Secara Spesifik :

1).           Rumah Sakit Umum BLUD Ulin Banjarmasin ;

melakukan persiapan yang maksimal dalam pembangunan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu di Kalimantan Selatan, termasuk agar dapat meanglokasikan anggaran untuk alat pengganti fungsi jantung pada APBD Kalimantan Selatan.

 

2).           Rumah Sakit Jiwa BLUD Sambang Lihum

  1. Perlu adanya penambahan dokter spesialis jiwa.
  2. Perlu penambahan sumberdaya manusia (dokter) pada fasilitas/instalasi penunjang seperti instalasi radiologi, patologi klinik, dan patologi rehab medik.
  3. Perlu melakukan perbaikan fasilitas  Gedung  seperti  Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan fasilitas lainnya.

 

3)            Rumah Sakit Umum BLUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

  1. Agar adanya penambahan jumlah dokter spesialis pada rumah sakit milik pemerintah sesuai kebutuhan. Seperti dokter bedah, dokter kulit kelamin, dokter bedah saraf, dokter spesialis ortophedi, spesialis patologi anatomi dan spesialis urologi.
  2. DPRD juga memberikan perhatian agar sarana dan prasarana dilengkapi pada beberapa poli khususnya :

–               Poli Bedah Syaraf

–               Poli THT-KL

Hal ini penting mengingat Poli merupakan ujung tombak pelayanan / garis terdepan rumah sakit.

3. Pembangunan ruang rawat inap untuk isolasi penyakit menular dapat dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kalimantan Selatan Tahun 2022.

4. DPRD merekomendasikan agar ada pembatasan yang sangat keta tantara ruang inap umum dan ruang inap isolasi Covid-19 di Rumah Sakit Anshari Saleh.

 

 

4)            RSGM H. Gusti Hasan Aman Prov. Kalsel

  1. DPRD merekomendasikan agar tetap dapat melakukan Peningkatan Struktur Organisasi agar RSGM dapat berkembang dan menjadi pusat rujukan kesehatan gigi dan mulut di Kalimantan selatan
  2. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit terkait penetapan RSGM sebagai Rumah Sakit Pendidikan
  3. Melakukan sosialisasi dan iklan layanan kepada masyarakat untuk merawat Kesehatan gigi dan berobat gigi ke RSGM

 

  1. Sektor Sosial,    Kemasyarakatan,               Tenaga  Kerja,     Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemuda dan Olahraga

Secara Spesifik menjadi perhatian SKPD :

1).           Dinas      Pemberdayaan    Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Perlu adanya upaya yang sinergis melibatkan lintas SKPD dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya untuk menekan jumlah perkawinan anak di Kalimantan Selatan guna untuk mencapai target dalam Indeks Pembagunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta menekan angka kematian ibu (AKI) di Kalimantan Selatan.
  2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia berupa PNS yang memiliki kompetensi, keahlian dan profesional.
  3. Perlu koordinasi yang baik dengan SKPD lainnya dalam

membuat renstra SKPD dan perencanaan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan R

  1. Agar Mendorong  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Selatan  untuk menjadi kabupaten layak anak.

 

 

 

2).           Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

a.Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun 2020 yaitu sebanyak 124.902 orang atau 25,40% dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 37,5% sehingga persentase capaiannya adalah 67,73%. Data ini menujukkan bahwa kurangnya ketercapaian dari target yang telah ditentukan. Karena itu, harus ada Langkah-langkah strategis yang dibuat untuk menekan angka tersebut.

b. Perlu adanya Kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Disdukcapil dan Kementerian Sosial RI dalam penyediaan data PSKS dan PMKS yang terintegrasi.

c. Perlu adanya Panti Lansia yang diletakkan di Banua Anam (Hulu Sungai) untuk Lansia yang berasal dari Banua Anam.

d. Perlu adanya Koordinasi dengan RS Jiwa Sambang Lihum dalam penyediaan Panti Jiwa yang menampung pasien-pasien yang telah sembuh dari RS Jiwa Sambang Lihum.

e. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam mencapai target dalam Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

 

 

3).           Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Data periode Agustus 2020 mencatat bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 103,65 ribu atau ada penambahan sebesar 14,38 ribu orang. Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
  2. Penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Agustus 2020 mencapai 3,15 juta, terdapat 400 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 12,68 persen. Pengurangan jam kerja adalah dampak COVID-19 yang paling dominan dirasakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja yaitu 332.585 orang atau 83,14 persen, 28,41 ribu sementara tidak bekerja karena Covid 19, 27,72 ribu orang penangguran karena covid-19, 11,34 ribu orang bukan Angkatan kerja karena covid-19. Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dapat membuat program yang bertujuan untuk menanggulangi dampak wabah covid-19 terhadap warga Kalimantan Selatan yang kehilangan pekerjaan.
  3. DPRD merekomendasikan agar dapat meanggarkan pada APBD Kalimantan Selatan untuk melakukan perbaikan,pena peremajaan dan penambahan fasilitas penunjang (sarana dan prasarana) di Balai Latihan Kerja (BLK).

 

 

 

4).           Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Beragama di Kalimantan Selatan dengan mengacu kepada Indikator yang telah ditetapkan oleh Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hai itu dapat dilakukan dengan berbagai program perjumpaan antar umat beragama demi memupuk kerukunan dan toleransi.
  2. Perlu peningkatan anggaran pembinaan MTQ terutama dalam menghadapi Kalsel sebagai tuang rumah MTQ Nasional XXIV Tahun 2022 dengan berbagai program seperti Memperbanyak Training Centre dengan pelatihan nasional, Mengirim anak didik untuk belajar  diluar,  program  1  desa  1  hafidz  qur’an  dan  lain sebagainya.
  3. Menjadikan program pemberian beasiswa untuk penghafal quran sebagai program unggulan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, Perlu adanya peraturan Gubernur tentang beasiswa bagi Penghafal Qur’an.
  4. Perlu adanya dasar hukum dalam pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
  5. Perlu pengadaan    Al-Qur’an    berbahasa    banjar    yang    dapat dibagikan      kepada      Masjid/Musholla/Pondok      Pesantren      di Kalimantan Selatan.
  6. Meningkatkan bantuan hibah rehabilitasi sarana dan pengadaan prasarana beribadah umat beragama di Kalimantan Selatan.

 

5).           Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalsel

  1. Persentase Peningkatan Buku yang di Pinjam pada Tahun 2020 realisasinya adalah 2,74 % dari target RPJMD 5%. Capaiannya adalah 54,80, Karena itu perlu program/kegiatan yang mengajak masyarakat umum untuk meminjam buku ke perpustakaan daerah atau kebijakan lain untuk mempermudah peminjaman buku.
  2. Menyelesaikan dan memfungsikan Depo Arsip Propinsi Kalimantan Selatan.
  3. Perlu menambah tenaga arsiparis dan menaikkan tunjangan arsiparis di Propinsi Kalimantan Selatan.

 

 

6).           Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Menurut data yang tercantum dalam Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019, Kalimantan Selatan berada posisi 33 dengan angka 48,00. Dengan kata lain, Nilai IPP Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 4,17 poin dari 43,83 pada 2015 menjadi 48 pada 2018. Meskipun demikian, nilai IPP Kalimantan Selatan masih cukup rendah dan menempati posisi ketiga terendah setelah Provinsi Papua dan Provinsi Jawa Barat pada 2018. DPRD Merekomendasikan agar Dinas Pemuda dan Olahraga dapat melakukan upaya strategis dan terukur diantaranya berupa :
  2. Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk guna meningkatkan IPP

Kalsel  harus  melibatkan  segala  unsur  terutama  unsur/pihak yang langsung bersentuhan dengan IPP.

  1. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait

yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan dan  kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja,  Partisipasi  dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi sebagaimana  yang menjadi indikator IPP.

  1. DPRD merekomendasikan adanya peningkatkan penghargaan bagi Atlet berprestasi, berupa bonus yang setimpal termasuk beasiswa kepada atlet di Kalimantan Selatanserta Peningkatan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Selatan
  2. Perlu mempersiapkan secara maksimal untuk menghadapi PON termasuk dalam memberikan insentif dan menjaga kesehatan atlit asal Kalimantan Selatan.

 

 

Penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja melaksanakan amanah masyarakat dan peraturan perundang- undangan. Walaupun ditengah pandemic covid-19 ini. Namun demikian DPRD mengingatkan dan mengharapkan bahwa rekomendasi Dewan tersebut merupakan catatan strategis dalam upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk itu dalam konteksfungsi pengawasan Dewan diharapkan semua saran, masukan dan catatan penting Dewan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi kalimantan Selatan ini merupakan catatan strategis sebagai  wujud  nyata  tugas  dan  fungsi  DPRD  Provinsi Kalimantan  Selatan  pada  masyarakat  dan  merupakan  progres  report  dari Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun. Lampiran Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan secara utuh dan lengkap akan disampaikan/diserahkan dan merupakan bagian lengkap dari rekomensasi DPRD ini.(HumasDPRDKalsel/Mzr)

 

 

 

 

 

 

Check Also

Final Liga Champions: Mantan Pemain Penyerang Liverpool dan Real Madrid Sebut Eksploatasi Vinicius

Mediaprospek.com – Mantan penyerang Liverpool dan Real Madrid Michael Owen memperkirakan jalannya pertandingan final Liga …