Bang Dhin Minta Pemprov Kalsel Kaji Ulang Wacana Penggabungan Perangkat Daerah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin,.S.E.,M.AP (Foto/HumasDPRDKalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Adanya wacana penggabungan Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin,.S.E.,M.AP. Wacana Penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, menurutnya perlu diperhatikan dari segi optimalisasi fungsi dan tugas kerja organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah serta kebutuhan terkini dalam pembangunan daerah.

“Pengkajian, penataan, dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang telah terbentuk sebagai upaya optimalisasi tugas dan fungsi memang perlu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam pembentukannya seperti efisiensi, efektivitas dan fleksibilitas. Tetapi hal tersebut juga harus disesuaikan dengan sejumlah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan terkini dalam masifnya perkembangan jaman,” pungkasnya, Kamis, (25/03/2021).

Sebagaimana diketahui Pembentukan Badan Litbang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan fungsi pelaksanaan pengkajian kebijakan dan penelitian, pada perspektif strategis litbang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Keberadaan lembaga litbang di daerah dilandasi dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur secara teknis mengenai kedudukan, tata kelola dan kelembagaan yang jika diartikan bahwa pemanfaatan dan pemajuan penelitian berbasis ristek harus didukung untuk memperkuat posisi pembangunan nasional dalam menghadapi situasi global.

Eksistensinya pun bahkan terakomodir dalam Pasal 121 UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2019 bahwa untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian di daerah, Pemerintah Daerah membentuk sebuah badan,” Pungkasnya.

Jika mengevaluasi permasalahan Balitbangda dapat diurai pada SDM / Peneliti, minimnya anggaran penelitian, sarana dan prasarana. Oleh karena itu Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, agar ke depan dilakukan penguatan dan pemberdayaan berupa komitmen bersama dalam dukungan anggaran, karena hal ini menjadi aspek penting untuk menjalankan fungsi kelitbangan.

Menggabungkan Balitbangda dan Bappeda menurutnya, justru malah akan mengecilkan cakupan fungsi dalam penelitian dan pengembangan secara luas, karena orientasi penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan harus dipisahkan yang outputnya dapat dilihat berupa rekomendasi berbasis penelitian dan instrument perencanaan dalam Pembangunan Daerah. (Rilis)

Loading

Check Also

Sepeda Listrik Marak Versus Motor Listrik yang Wajib Ber-STNK

Jakarta, Mediaprospek.com – Fenomena baru terjadi, sepeda listrik sekarang digemari masyarakat Indonesia yang keberadaannya mulai …