Dalam rangka Meningkatkan PAD Komisi II Monitoring UPPD Sekalsel

(Foto/Istimewa)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Kunjungan kerja Komisi II DPRD Prov Kalsel ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru diterima langsung oleh Kepala UPPD Ismail, jajaran Polres Kotabaru dan Perwakilan Jasa Raharja beserta Bank Kalsel bertempat di aula rapat Jumat (20/03/2020).

Sekretaris Komisi II DPRD Prov Kalsel HM. Iqbal Yudianoor, mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan rombongan Komisi II DPRD Prov Kalsel yaitu dalam rangka silaturahmi sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan ke samsatan ke seluruh UPPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berada di UPPD selaku instansi pemungut pajak tersebut.

Komisi II DPRD Prov Kalsel, kata Iqbal, dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap upaya optimalisasi sektor pendapatan sebagai sumber dalam membiayai pembangunan daerah, dengan terus berupaya untuk mendorong Pemprov Kalsel, dalam melakukan intensifikasi pajak yang ada maupun digalinya potensi sumber-sumber pendapatan lain di luar kendaraan bermotor.

“Seperti halnya pajak rokok dan pajak air permukaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai perlunya perhatian serius kepada UPPD, yang merupakan ujung tombak dalam penerimaan pendapatan di daerah, yang mestinya harus didukung dengan sarana dan prasana yang memadai serta sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Iqbal.

Menanggapi hal itu kepala UPPD Ismail, dalam paparannya menyampaikan hal-hal antara lain,  layanan Samsat kotabaru meliputi, Samsat Induk Kotabaru, Samsat Kantor Pembantu Serongga, Samsat Kantor Pembantu Sengayam, Samsat Kantor Pembantu Lontar, Samsat Payment Point dan Samsat Keliling. Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sepanjang tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut, Target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sepanjang tahun 2015 s.d 2019 sebagai berikut :

Realisasi perolehan PKB berdasarkan pada masing-masing  Kantor Samsat Pembantu dapat di informasikan sebagai berikut :

Kantor Samsat Induk :

Perolehan PKB

Periode tahun 2017             Rp. 17.653.937.550

Periode tahun 2018             Rp. 19.855.229.344

Periode tahun 2019             Rp. 19.124.833.500

 

Perolehan BBNKB :

Periode tahun 2017             Rp. 18.723.576.775

Periode tahun 2018             Rp. 28.114.392.851

Periode tahun 2019             Rp. 29.145.938.800

 

Samsat Pembantu Serongga

Perolehan PKB :

Periode Tahun 2017           Rp. 4.807.202.200

Periode Tahun 2018           Rp. 5.188.476.100

Periode Tahun 2019           Rp. 5.772.175.500

 

Samsat Pembantu Sengayam

Perolehan PKB :

periode tahun 2017 Rp. 172.327.600

Periode tahun 2018  Rp. 345.754.100

Periode tahun 2019  Rp. 564.301.600

 

Samsat Payment Point

Perolehan PKB :

periode tahun 2017             Rp.   457.774.900

Periode tahun 2018             Rp. 1.227.777.600

Periode tahun 2019             Rp. 1.531.529.900

 

Samsat Pembantu lontar :

Perolehan PKB periode tahun 2019 sebesar Rp. 58.865.000

 

Samsat Keliling

Perolehan PKB :

Periode tahun 2017             Rp. 272.640.200

Periode tahun 2018             Rp. 479.202.400

Periode tahun 2019             Rp. 2.278.882.300

 

Data Perkembangan jumlah pendaftaran kendaraan baru :

Tahun 2017 : R2/ R3         = 6.315 unit dan R4            = 740 unit

Tahun 2018  : R2/R3         = 8.823 unit dan R4            = 860 unit

Tahun 2019 : R2/R3          = 8.251 unit dan R4            = 908 unit

 

Data pajak air permukaan :

Bagi Hasil dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2019 :

Jenis Penerimaan

Jumlah Pembagian

 

PBBKB

Rp. 98.995.048.356

 

PKB & BBNKB

Rp. 20.392.210.480

 

Pajak Rokok

Rp.10.205.334.820

 

Pajak Air Permukaan

Rp. 150.609.823

 

Total

Rp.129.743.194.479

 

Menanggapi paparan tersebut, Iqbal mengatakan, beberapa hal yang menjadi poin-poin yang disampaikan dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, perlunya ada terobosan dari UPPD dalam hal memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap pengurusan pajak 5 (lima) tahunan yang selama ini menjadi hal yang memberatkan karena harus mengurusnya ke Banjarmasin.

“Dengan adanya kantor samsat pembantu yang telah dimiliki oleh UPPD Kotabaru tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa harus datang ke Samsat Induk karena jaraknya yang jauh dari tempat tinggal dan dengan sendirinya mampu menampah perolehan pajak yang selama ini potensinya tidak terserap,” kata Iqbal.

Iqbal menandaskan, perlu adanya duduk bersama antara Pemerintah Provinsi bersama dengan pihak kepolisian terkait dengan penyelenggaraan payment point yang di beberapa tempat di tahun 2019 kemarin terhenti pelaksanaannya.

“Terkait dengan Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor, perlu adanya data yang valid terkait besaran pajak yang di setorkan karena tentunya dikarenakan perusahaan menghitung dan melaporkan pajaknya secara sendiri tentunya ada kecenderungan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ujar Iqbal.

“Perlu adanya langkah-langkah yang diambil oleh UPPD maupun kepolisian terkait dengan kendaraan yang beroperasional di wilayah Kalimantan Selatan namun plat nomor polisinya bukan dari Kalimantan Selatan agar dapat menjadi potensi pendapatan daerah, tambah Iqbal.

“Dikarenakan SAMSAT merupakan satu kesatuan dari 3 komponen yang ada didalamnya baik Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan Jasa Raharja sehingga harapannya ada titik temu antara keinginan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian,” jelas Iqbal. (Jal/Mzr)

 539 total views,  1 views today