MediaProspek Prospek
Banjarmasin, mediaprospek.com—Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Penjelasan Gubernur Prov Kalsel Tentang Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Prov Kalsel Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan oleh H. Suripno Sumas, SH, MH, Kamis, (10/10) mengatakan bahwa perihal rancangan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dengan prinsip yang defisit, di mana pendapatan sebesar Rp. 6.996.340.856.000,00 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah dari belanja yang jumlahnya mencapai Rp. 7.346.340.856.000.00 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Sehingga kekurangannya adalah sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang menurut penjelasan Gubernur akan ditutupi dengan “pembayaran netto”.
“Kami dari fraksi PKB dalam kesempatan ini mengingatkan kepada Gubernur tentang kemungkinan resiko yang mungkin muncul akibat dari rancangan anggaran yang defisit ini. Bahwa ada solusi dengan “pembayaran netto”, itu memang pilihan, tetapi kenapa tidak langsung saja kita mensepakati prinsip anggaran yang berimbang, di mana antara pendapatan dan belanja tidak perlu selisih biaya yang terlampau besar, sehingga kita lebih realistis dalam menyusun anggaran pembangunan. Untuk ini, misalnya dengan mengurangi “Belanja Langsung”,” katanya.
“Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bisa melalui mengupayakan kenaikan pajak daerah, meningkatkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan atau yang lainnya. Alternatif lain adalah meningkatkan “dana perimbangan”, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU dan DAK atau penerimaan lainnya yang sah. Namun “Pembiayaan Netto” adalah merupakan sebuah pilihan, itu bisa kita maklumi bersama. Hanya saja jika tidak ada defisit dalam rancangan ini, maka jika ada pembiayaan netto lainnya yang bisa digunakan, tentu bisa kita rancang tersendiri, selama dalam konteks koridor yang sudah berlaku. Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan,” ujarnya. (Ais/Mzr/ tabloid prospek banjarmasin).
