Diharapkan Tidak Ada Lagi Perda tentang Pajak dan Retribusi, yang Dieliminir oleh Pemerintah Pusat

Banjarmasin, mediaprospek.com—Ir. H. Danu Ismadi Saderi, MS selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) mengatakan bahwa dengan terbitnya Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kalimantan Selatan ini, diharapkan tidak ada lagi Perda tentang Pajak dan Retribusi yang dieliminir oleh Pemerintah Pusat. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersifat close list dalam arti daerah tidak bisa mendapatkan jenis pajak dan retribusi baru jika tidak sesuai dengan potensi daerah dan ketentuan yang lebih tinggi.


Kedua, Diharapkan dengan ditetapkannya Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kalimantan Selatan ini Pendapatan Asli Daerah akan meningkat, namun dengan harapan tarif yang dikenakan tidak membebankan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru, sehingga sektor riil bisa bergerak dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.

Ketiga, Hal-hal yang tidak tercantum dalam Rancangan Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diatur dan dicantumkan dalam peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
Keemnpat, Diharapkan dengan telah terintegrasinya berbagai pungutan retribusi jasa usaha dalam Perda, sejalan dengan itu aset dan kekayaan miliki daerah juga dapat tercatat dan teradministrasikan serta dapat dikelola dengan baik dan tertib sesuai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 332 total views,  3 views today

Check Also

Semangat ASPPI Kalsel Bina Desa Wisata Tiwingan Lama

Bupati Kabupaten Banjar, H. Saidi Mansyur saat menerima kunjungan kerja Asosiasi¬† Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.