Pembongkaran Jembatan Harus dengan Perencanaan yang Tepat, Jangan Sampai Menghambat Pelayanan Masyarakat  

Banjarmasin, mediaprospek.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  (DPRD Kalsel), Dr. (HC) H. Supian HK, S.H, M.H, mengatakan pembongkaran jembatan harus dengan perencanaan yang tepat. Pihak yang ingin melakukan pembongkaran harus berkomunikasi terlebih dahulu, terlebih lagi pada instansi Pemerintahan. Pasalnya, jika dibongkar, secepatnya harus dibuat kembali sesuai dengan aturan. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

H. Supian HK, mengapresiasi normalisasi sungai yang sedang gencar dilakukan dengan melakukan pembongkaran jembatan yang menyebabkan terhambatnya aliran sungai yang mengakibatkan banjir.” Akan tetapi pembongkaran jembatan tersebut juga harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan, terutama pasca penghancuran harus dapat diantisipasi dengan pembuatan jembatan kembali sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya, Senin (1/3/2021).

“Pembongkaran jembatan berdampak itu positif untuk masyarakat dalam  menanggulangi banjir. Namun alangkah baiknya diadakan diskusi bersama terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan, dikarenakan instansi Pemerintahan memerlukan anggaran terlebih dahulu,” Ujar H. Supian HK.

“Memang tujuannya ini baik, tapi harus juga mempertimbangkan imbas pembongkaran jembatan, jangan sampai terjadi parkir di bahu jalan,” beber H. Supian HK.

“Kalau pihak swasta kemungkinan tidak ada permasalahan, karena mereka mampu membuat jembatan kembali, guna kelancaran usahanya,” ujarnya.

Selain itu, terkait penggunaan alat berat tentunya akan berakibat pada penggunaan jalan dan hal tersebut juga berakibat pada rusaknya jalan yang dilewati. Hal ini juga harus secepatnya dilakukan penyelesaian, apabila ada terdapat kerusakan. Sehingga normalisasi sungai yang berdampak baik, akan terus berkelanjutan dan tidak ada dampak yang merugikan.

Perlu diketahui pada saat ini Kalimantan Selatan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bencana, yang mana berfokus pada penanggulangan bencana di Bumi Lambung Mangkurat. Baik tata cara rumah, jangan mendekat jalan dan bibir sungai. Selain itu, apabila ada rumah yang menempati zona hijau, maka tidak akan mendapat ganti rugi. (Yud/Mzr).

 1,262 total views,  3 views today

Check Also

Ketua DPRD Kalsel Harapkan Optimalisasi Program Pembangunan Ekonomi

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., di layar TV dalam …