Pencairan Gaji ASN dan Anggota DPRD Kalsel Dibayarkan Tidak Sampai Bulan Februari  

(Foto/Ist)

Banjarmasin, mediaprospek.com – Pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 dibayarkan tidak sampai bulan Februari, walaupun ada keterlambatan sekitar 2 atau 3 hari di bulan Januari yang seharusnya dibayarkan tanggal 4 Januari.

“Kalau tidak ada kendala Insya Allah tanggal 5 atau 6 Januari sudah masuk ke rekening masing-masing,” ujar Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kalsel, Idrus MPd kepada wartawan, Minggu (03/01/2021).

Keterlambatan ini terangnya, dikarenakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih dalam proses penyempurnan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk sementara mekanisme proses pembayaran gaji ini papar Idrus, dikerjakan secara manual menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tentunya semua itu lanjutnya, berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan menginput data Sistem Prosedur Pengelolaan (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) diteruskan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Itulah tahapan yang harus dilalui sebelum bisa cairkan. Semoga proses ini lancar tidak ada kendala sehingga hak mereka bisa dibayarkan tepat waktu,” tutur Idrus.

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel ini juga menyampaikan, agar diketahui bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 itu adalah hari pertama masuk kerja setelah libur tahun baru, maka pada hari itu pula baru bisa dikerjakan. Selain itu adanya penyempurnaan Aplikasi SIPD masih dalam proses di Kemendagri, maka administrasi gaji ini dipastikan tidak sampai bulan Februari.

“Yang jelas ketelatan pembayaran gaji ini tidak sampai masuk bulan selanjutnya, kami juga bekerja sesuai aturan untuk itu kita bersabar karena telatnya tidak lama juga,” tukas Idrus.

Kemudian perihal Pegawai Tidak Tetap (PTT), honorer atau tenaga kontrak tidak termasuk dalam klausul pembayaran gaji aplikasi ini karena para pekerja bantu ini dibayarkan setiap akhir bulan.

Sebelumnya Fraksi PKS DPRD Provinsi Kalsel mendesak Pemprov Kalsel untuk membayar tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honor tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas direalisasikan di Januari 2021, jangan sampai nantinya ada keterlambatan pencairannya sehingga berdampak pada prekonomian mereka, sebab ada kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi karena hal ini juga berpengaruh pada kinerja juga.

“Sudah menjadi rahasia umum, hampir setiap awal tahun anggaran selalu terjadi keterlambatan pembayaran, bahkan kadang dicairkan di triwulan kedua tahun berjalan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel, H. Ardiansyah didampingi

Sekretaris Firman Yusi, SP dan anggota, Gt. Rosyadi Ilmi, Hariyanto dan Imam Kanapi kepada wartawan Minggu (27/12/2020).

Pihaknya berharap ada terobosan baru yang efektif guna menyelesaikan persoalan tersebut, agar persoalan lama tidak terjadi terus menerus atau terulang kembali. Harus ada perbaikan sesuai kaidah aturan, terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini kosentrasi utama pemerintah adalah pemulihan ekonomi.

Artinya, menurut Fraksi PKS optimis dan yakin Pemprov konsisten terkait permasalahan tersebut karena ini juga bagian dari upaya pemulihan ekonomi agar perputaran uang kembali membaik

“Kami yakin pemprov bisa mengatasi masalah ini, bukan hanya soal kesejahteraan ASN nemun juga tenaga kontrak yang teratasi,” tandas pria murah senyum ini. (Prospek/Mzr//Dik)

 

 821 total views,  2 views today

Check Also

Peduli Korban Banjir Kalsel, Periska PT.Tri Buana Mas Salurkan Paket Logistik

( Foto/Ist) Marabahan, mediaprospek.com– Banjir besar yang menimpa sejumlah kawasan di sepuluh kabupaten dan kota …