Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Sempurnakan Perda No 2 Tahun 2013

Kadis Bunnak Prov. Kalsel  drh. Hj. Suparmi (Foto/Mzakir)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Kadis Bunnak Prov. Kalsel)  drh. Hj. Suparmi, mengatakan, latar belakang adanya usulan Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, dimana sebelumnya, Kalsel telah memiliki Perda No 2 tahun 2013. Namun diterbitkannya sebelum dikeluarkan UU No 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan juga sebelum diterbitkannya UU No 39 tahun 2019 tentang perkebunan, juga menyesuaikan dengan perkembangan dari peraturan-peraturan yang baru, terkait dengan pembangunan perkebunan. Atas dasar itu diperlukan penyusunan kembali, karena perubahannya melebihi dari 50 persen, sehingga Pemprov Kalsel merasa harus menyusun dan menyempurnakannya kembali, mencabut atau membenahi Perda No 2 tahun 2013 tersebut.

Hj. Suparmi menandaskan, perubahan-perubahan yang diatur dalam Raperda tersebut di mulai dari ruang lingkup, perubahan aturan, terutama yang mendasari lebih melengkapi ke peraturan-peraturan baru dan terkait dengan penekanan-penekanan pembangunan perkebunan. Seperti mulai dari perencanaan pembangunan perkebunan, pembiayaan, penelitian pengembangan dan SDMnya, sampai kepada pengaturan dari perbenihannya.

“Semua lebih diatur secara konfrehensip di dalam Raperda mulai dari isu-isu lingkungannya, membangun ekonomi hijau dan sebagainya,” kata Hj. Suparmi kepada Prospek, Senin (16/11/2020) usai rapat bersama Pansus Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di lantai IV DPRD Kalsel, Banjarmasin.

“Pada prinsipnya, kami sudah menerapkan apa-apa yang ada Raperda pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalsel tersebut,” ujar Hj.Suparmi.

“Jadi sebenarnya tinggal menyesuaikan semuanya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dari sisi Pemprov. Kalsel, dalam menjalankan urusan atau membangun sektor pembangunan, kita upayakan sesuai dengan peraturan yang mendasari di atasnya. Istilah legalitasnya memang melengkapi dengan adanya Perda atau menyusun kembali Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan. Untuk implementasinya sudah kita upayakan,” ungkap Hj. Suparmi.

“Sebagaimana yang tercantum di dalam Raperda, pelaksanaannya memang sudah kita laksanakan. Adapun untuk dukungan anggaran, kita tidak hanya bergantung kepada Pemprov. Selain itu juga bisa mengusulkan anggaran melalui Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan,” terang Hj. Suparmi.

Di samping itu, juga ada pendanaan resmi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Untuk kelapa sawit, kita sudah banyak kegiatan yang diakomordir oleh dana BPDPKS, baik mulai dari peremajaan sawit pekebun, sampai kepada sarana prasarana perkebunan kelapa sawit. Juga sekarang sudah menyangkut ke pengembangan SDM,” papar Hj. Suparmi.

Hj. Suparmi membeberkan, sudah ada tiga program yang didanai dari BPDPKS dan melibatkan banyak pelaku usaha perkebunan,  baik, pelaku usaha perkebunan besar maupun swasta di Provinsi Kalimantan Selatan. Khususnya pembangunan perkebunan plasma, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekebun. Di dalam Raperda secara eklusif disebutkan wajib membangun ekonomi hijau atau menjaga kelestarian lingkungan. Raperda yang baru ini mengakomodir semaunya dan berbasis agrobisnis.

Untuk BPDPKS  tahun 2020 Kalsel ditarget sebanyak 2.800 ha, namun demikian, jelas Hj Suparmi,  kalau ada usulan dari Kab/Kota sentra sawit di Kalsel, berapa pun diterima oleh BPDPKS. Karena itu di dalam FGD didorong perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki plasma atau petani-petani swadaya bermitra dengan perusahaan tersebut, untuk bisa ikut dalam program peremajaan sawit rakyat.

“Kalau realisasi, kita secara keseluruhan sudah mencapai 2.117 ha. Total target PSM dari tahun 2017-2020 Kalsel sudah mencapai 10.517 ha. Di tahun 2021 sedang dilakukan penyisiran dan baru menerima surat dari Jenderal Perkebunan untuk menyusun rencana PSR tahun 2021. Ini sedang kita surati Kab/Kota,” pungkas Hj. Suparmi.

H. Ahmad Rozanie Himawan Nugraha selaku ketua Pansus Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan DPRD Kalsel, mengatakan,  terkait usulan pembahasan Raperda dari Dinas Perkebunan untuk perubahan atau penyempurnaan, karena Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2013 merupakan Perda yang lama, sehingga tidak selaras dengan perkembangan yang ada dan peraturan yang baru. Ke depannya supaya ada penyempurnaan Raperda, sehingga pembangunan perkebunan berkelanjutan betul-betul bisa dirasakan bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk pembahasan Raperda, seperti di Balikpapan, mereka di tahun 2019 tadi baru saja menyelesaikan perdanya, mungkin nanti kita akan ke Balikpapan untuk melihat itu. Ibaratnya dicocokkan lebih dulu dan belajar di sana. Setelah dari Balikpapan, kelihatan hasilnya, apa yang  lemah dari kita, karena kita harus melihat dulu dari mereka, seperti apa yang sudah selesai. Kalau di Kalteng, ternyata masih memakai Perda yang lama, sehingga belum ada penyumbangan,” kata Rozanie kepada Prospek, Senin, (16/11/2020) di Banjarmasin.

“Jadi yang baru selesai itu adalah Balikpapan (Kaltim) dan Prov. Riau, mungkin rencananya kita ke Balikpapan saja dulu pada tanggal 19-21 nanti. Dan Kita targetkan Perda ini cepat selesai,” pungkas Rozanie.

Menurut Rozanie, karena Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan merupakan usulan dari eksekutif atau dari dinasnya sendiri, dari Pansus DPRD Kalsel, berupaya memfasilitasi dengan melihat apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa yang perlu kita benahi, untuk disempurnakan.

“Ada banyak perubahan sebenarnya yang perlu dipelajari dan dibenahi, tentang perkebunan sawit. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ibu Kepala Dinas tadi, kita di sini cuma memfasilitasi usulan mereka. Karena pembahasan baru rapat pertama, dimana baru dapat naskahnya, nanti sama-sama kita pelajari,” ungkap Rozanie. (Ais/Mzr)

 468 total views,  2 views today

Check Also

Wakil Rakyat Himbau Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak

(Ist) Banjarmasin, mediaprospek.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau kepada masyarakat …