Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemprov untuk Sejahterakan Masyarakat Kalsel

Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov. Kalsel Roy Rizali Anwar, (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov. Kalsel Roy Rizali Anwar, pada rapat Paripurna DPRD Kalsel menyampaikan penjelasan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni, Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (5/11/2020).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang diajukan oleh Pemprov Kalsel adalah merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di bidang perkebunan.

Roy Rizali Anwar mengungkapkan Raperda tentang pembangunan Perkebunan Berkelanjutan tersebut dilakukan sebagai penyempurnaan dan penyusunan kembali dari Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 tahun 2013 tentang pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

“Berdasarkan penilaian dari aspek implementasinya, Perda ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan terutama pada kesejahteraan masyarakat, sosial dan budaya serta lingkungan hidup,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 39 tahun 2015 tentang perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

“Dari alasan dan pertimbangan tersebut, maka Pemda memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan penyusunan kembali atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan dimaksud,” urainya.

Disamping itu terkait penyusunan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalsel sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan tindak lanjut dari amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya perlu dilakukan perubahan atas Perda ini, karena adanya beberapa amanat yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3, PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 dan Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah dalam ketentuan pasal 1, pasal 2 dan pasal 5.

“Disamping itu juga mencermati dinamika perkembangan dan memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah,” jelasnya. (Mzr/Ril)

 836 total views,  1 views today

Check Also

BPBD Kalsel Harus Punya Sistem yang Tepat Tangani Banjir

Firman Yusi (Foto/Yud/Ist) Banjarmasin, mediaprospek.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menyarankan …