Mahasiswa Kalsel Tolak UU Omnibus Law, Inginkan Perpu

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK (foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com -Ribuan Mahasiswa Kalimantan Selatan melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) di Rumah Wakil Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam Orasinya Mahasiswa menginginkan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

Mahasiswa memulai aksinya dengan berkumpul dari halaman Mesjid Raya Sabilai Muhtadin dari jam 08.00 pagi dan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel dengan berjalan kaki, sembari membawa atribut.

Di hadapan Mahasiswa, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK bersama anggota dewan lainnya, mengatakan, penyampaian aspirasi mahasiswa maupun buruh terkait penolakan UU Omnibus Law sudah berjalan dari awal tahun 2020 tadi.

“Hal ini sudah kita jembatani, namun tugas dan fungsi kami hanyalah menyampaikan, berkaitan dengan Undang-undang,” ujarnya sesaat setelah duduk di jalan raya Lambung Mangkurat bersama dengan mahasiswa, Kamis (8/10/2020).

Ia menjelaskan berkenaan dengan perpanjangan tangan aspirasi masyarakat Bumi Lambung Mangkurat, pihaknya menyampaikan langsung kepada DPR RI.

“Pertemuan yang kami lakukan sudah ada enam kali, khususnya dengan mahasiswa dan buruh,” ucapnya.

Lanjutnya, setelah melakukan pertemuan dengan mahasiswa dan buruh, aspirasi yang diterima langsung disampaikan kepada DPR RI.

“Ada tiga perwakilan yang kami bawa langsung untuk menghadap Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan,” katanya.

Tidak tanggung-tanggung, ketiga perwakilan tersebut didampingi langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel bersama Ketua Komisi IV yang menyerahkan.

Berhubung kesepakatan UU Omnibus Law telah disepakati, pihaknya akan terus berusaha menemukan jalan keluar demi kebaikan bersama.

“Hari ini kami menyampaikan ke Sekretariat Presiden,” tegasnya.

Selain itu, terkait item-item UU Omnibus Law yang merugikan masyarakat, pihaknya berharap adanya pembatalan Undangan-undang.

“Silahkan nanti di Jakarta, tugas kami menyampaikan sesuai dengan tahapan-tahapan,” pungkasnya. (Yud/Mzr)

 

 786 total views,  4 views today

Check Also

Di setiap Kunker Dewan Wartawan Diikutsertakan, Forum Diskusi Difasilitasi Sekwan

Dari kiri R. Dwi Suyono Jurnalis Yogya, Sekwan DIY Haryanta (tengah) dan Kabag TU Sekwan …