Pembahasan Raperda Desa Wisata Kalsel Capai 70 Persen

Fahrani
Banjarmasin, mediaprospek.com Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mencapai di tahap 70 persen.

Ketercapaian tersebut diperoleh setelah Tim Pansus Desa Wisata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan Kerja (Kunker) ke beberapa wilayah diantaranya Dinas Pemberdayaan Desa Jawa Tengah, Semarang.

Menurut Ketua Pansus Desa Wisata DPRD Kalsel, Fahrani, setelah melakukan kunjungan desa wisata, diperoleh hasil yang positif, Dinas Pemberdayaan Desa Jawa Tengah Semarang menggerakkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan secara penuh.

“Peran BUMDes dilibatkan secara penuh dalam pemberdayaan ekonomi kreatif tingkat desa,” ucap Fahrani, Kamis (1/10/2020).

Fahrani mengatakan salah satu pemberdayaan ekonomi kreatif adalah desa wisata yang memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Menurut Fahrani, saat melakukan kunjungan ke Desa Pujon, Batu Malang, desa tersebut menghasilkan pendapatan senilai Rp 1,8 milyar perbulan, dengan jumlah kunjungan mencapai 11 ribu orang.

“Bayangkan sebuah desa bisa menghasilkan Rp. 1,8 milyar perbulan, itu merupakan hal yang sangat luar biasa,” ujar Fahrani.

Berdasarkan kunker yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan sinkronisasi dengan produk hukum, sehingga menjadi sebuah Perda.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan uji publik, dari dinas terkait, asosiasi Kepala Desa, asosiasi BUMDes,” Kata Fahrani.

Fahrani menjelaskan ketika desa wisata memiliki Perda, maka akan ada payung hukum yang dapat melindungi desa dalam penggunaan dana desa.

Seperti diketahui saat ini dana desa digunakan hanya untuk pembangunan infrastruktur, padahal Pemerintah Pusat menginginkan di ranah pemberdayaan desa.

“Pemerintah Pusat menginginkan pemberdayaan, salah satunya desa wisata,” ungkap Fahrani.

Selain itu, Pemprov Kalsel sudah menganggarkan dana senilai Rp.50 Juta perdesa, akan tetapi dengan merebaknya wadah Covid-19 mengakibatkan pelaksanaannya mengalami penundaan.

“Rencananya dana itu lah yang akan dilakukan untuk pemberdayaan desa,” beber Fahrani.

Sementara, kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata, terletak pada infrastruktur yang belum terkoneksi dengan baik antara Kabupaten dan desa, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berjalan searah. (Yud/Mzr)

 3,541 total views,  75 views today

Check Also

Di setiap Kunker Dewan Wartawan Diikutsertakan, Forum Diskusi Difasilitasi Sekwan

Dari kiri R. Dwi Suyono Jurnalis Yogya, Sekwan DIY Haryanta (tengah) dan Kabag TU Sekwan …