Tiru Jabar, Komisi II Harapkan PT Jamkrida Kalsel Terus Fokus Dorong UMKM

Komisi II DPRD Kalsel bersama PT. Jamkrida Kalsel usai pembahasan UMKM dan unit usaha syariah di PT Jamkrida Jawa Barat, (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Jawa Barat, mediaprospek.com—Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Dewi Damayanti Said mengatakan PT. Jamkrida Kalsel diharapkan terus fokus dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dalam menggerakan roda usahanya lewat kemudahan pembiayaan dari perbankan dengan penjaminan yang diberikan.

Hj. Dewi Damayanti Said menandaskan, ragam bentuk dari produk yang diterbitkan oleh PT. Jamkrida Jawa Barat dapat menjadi contoh dan kajian lebih lanjut bagi PT. Jamkrida Kalsel apabila ingin mengimplementasikannya, dengan harapan bahwa jangan sampai diversifikasi produk nantinya tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun harus mampu mewujudkan amanah pendirian PT. Jamkrida itu sendiri yaitu mampu mendorong perekonomian masyarakat terutama pada sektor UMKM.

Dewi Damayanti Said menegaskan, Komisi II akan terus mendorong sinergitas antar BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan untuk saling membesarkan, sehingga harapannya portofolio penjaminan dari Bank Kalsel pada PT. Jamkrida Kalsel memiliki porsi yang besar.

“Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai peran sentral PT. Jamkrida  sangatlah besar, namun tentunya hal-hal tersebut harus terus dipupuk oleh PT. Jamkrida dalam membangunan kepercayaan dari para stake holder khususnya untuk menunjang program-program dari Pemerintah Daerah dalam menggerakan sektor perekonomian masyarakat,” kata Dewi Damayanti Said saat pihaknya bersama PT Jamkrida Kalsel melakukan kunjungan kerja (Kukner) ke PT. Jamkrida Jawa Barat membahsa mengenai pelaksanaan kegiatan penjaminan kredit daerah dan pendirian unit usaha syariah di Provinsi Jawa Barat. Jumat, (11/09/2020).

Pada pembahasan, Direktur Keuangan PT. Jamkrida Jabar, Budi Setianto, menjawab beberapa pertanyaan dari Komisi II DPRD Kalsel, mengatakan,  kelesuan perekonomian dan covid-19 yang melanda tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi penjaminan perkreditan di Provinsi Jawa Barat karena mengalami penurunan likuiditas, namun tentunya hal-hal yang harus terus dipupuk oleh PT. Jamkrida adalah bagaimana membangunan kepercayaan dari para stake holder dalam menggunakan produk-produk yang diterbitkan PT. Jamkrida sebagai mitra kerja.

“Secara umum pelaksanaan penjaminan terhadap para pengusaha yang membutuhkan permodaan dari bank berjalan sebagaimana biasanya. Namun tentunya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank pemberi kredit harus dipenuhi dahulu sebelum mengajukan penjaminan kepada PT. Jamkrida untuk menghindari resiko seminimal mungkin, dan saat ini terbukti hanya PT. Jamkrida Jabar yang mampu melakukan kegiatan operasionalnya di tingkat nasional,” jelas Budi Setianto.

“Secara akuntansi belum ada akun terhadap uraian penjaminan sehingga pengakuannya masih berbeda-beda. Ketidakseimbangan antara besaran premi yang ditagihkan kepada pengguna jasa dengan besaran porsi penjaminan yang diberikan kepada UMKM  menjadi kendala bagi tersendiri bagi PT. Jamkrida Jabar,” imbuh Budi Setianto.

Selain itu PT. Jamkrida Jabar juga tidak pernah terhubung secara langsung dengan Bank Kalsel dalam kegiatan penjaminannya, namun hanya melalui broker yang telah bekerjasama dengan Bank Kalsel,” ujar Budi Setianto.

“PT. Jamkrida Jabar hanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh broker untuk memperoleh bagian penjaminan dari suatu daerah karena merekalah yang menentukan sesuai dengan kondisi kecukupan modal dari PT. Jamkrida.  Pihak Bank hanya melihat besaran kemampuan dari lembaga penjamin yang akan melaksanakan kerjasama dengan pihak perbankan, perhitungan tersebut didasarkan dari outstanding kredit yang dihubungkan dengan persentase dari gearing ratio yakni minimal 1/80 dari outstanding kreditnya,” jelas Budi Setianto.

“Adapun kerjasama PT. Jamkrida dengan Perusahaan broker GRM merupakan ketidaksengajaan, namun dari ketidaksengajaan tersebut terus berjalan dengan baik sehingga banyak diberikan porsi-porsi penjaminan dari beberapa daerah lainnya. PT. Jamkrida merupakan lembaga yang harus berada di belakang layar, jangan sampai para debitur merasa aman walaupun tidak membayar kewajibannya akibat adanya PT. Jamkrida sebagai lembaga penjaminnya,” pungkas Budi Setianto.

Menanggapi pertanyaan Komisi II DPRD Kalsel, mengenai penyertaan modal yang belum disetor oleh pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Jabar, Budi Setianto, mengatakan, hal tersebut tertunda disebabkan pada saat akan dilakukan pembahasan. Namun saat itu masih dalam masa-masa Pilkada, sehingga harus disusun ulang untuk mempresentasikan rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT. Jamkridanya.

Adapun produk-produk penjaminan yang dijalankan pada unit usaha syariah PT. Jamkrida Jabar yaitu Pertama, Pembiayaan Umum, Kedua, Pembiayaan Mikro, Ketiga, Pembiayaan Koperasi, Keempat, Pembiayaan Konstruksi, Kelima, Kontra Bank Garansi, Keenam, Surety Bond dan Ketujuh,  Pembiayaan Multiguna.

Pada unit usaha syariah (UUS),  Budi Setianto, mengatakan, PT. Jamkrida Jawa Barat pada tahun 2015 membentuk unit usaha syariah yang berasal dari dorongan pihak-pihak perbankan yang memiliki unit unit syariah sehingga memerlukan penjaminan yang juga  berazas syariah. Pada saat dibentuk modal awal sebesar Rp. 15 Miliar dan saat sekarang sudah berkembang menjadi Rp. 25 miliar.

Budi Setianto menandaskan Unit usaha Syariah pada PT. Jamkrida Jabar dapat memberikan kontribusi positif pada kinerja secara keseluruhan walaupun volume penjaminannya yang masih sangat kecil, hal itu disebabkan mitra-mitra perbankan yang semula mendorong berdirinya unit usaha syariah justru tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya karena tidak signifikan dalam menggunakan jasa dari unit syariah pada PT. Jamkrida Jabar.

“Saat ini unit usaha syariah PT. Jamkrida Jabar belum dapat memenuhi 20 % porsi penjaminan pada sektor produktif yang diprasyaratkan oleh OJK sehingga masih diperlukan upaya-upaya maksimal untuk pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya, “ kata Budi Setianto, Jumat, (11/09/2020).

Budi Setianto memaparkan, adapun pada saat pendirian unit usaha syariah terbagi ke dalam 2 (dua) jenis persyaratan, yakni persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain, Pertama, Anggaran Dasar, Kedua, Ketiga, Rencana Bisnis, Keempat, SOP Penjaminan Syariah dan Kelima,  Kesisteman.

“Persyaratan teknis antara lain Calon Kepala UUS (Berpengalaman /memiliki pengetahuan di bidang ekonomi / lembaga keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Modal Awal,” tambah Budi Setianto.

Hasil daripada pemenuhan terhadap syarat administrasi dan syarat teknis menjadikan izin operasional untuk pembentukan unit usaha syariah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Adapun legalitas dalam hal pendirian unit usaha syariah pada PT. Jamkrida Jabar yakni, Pertama, UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Kedua, Ketiga, POJK No. 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, Keempat, Kelima,  POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Keenam, POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, Ketujuj, POJK No. 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 2/POJK.05/2017. Kedelapan, SEOJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin. Kesembilan, SEOJK No. 20/SEOJK.05/2018 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan dan Pelaporan Bagi Lembaga Penjamin dan Pendaftaran Bagi Lembaga Penunjang Penjaminan Secara Elektronik,” papar Budi Setianto. (Mzr/Jal)

 158 total views,  2 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …