Gubernur : APBD P 2020 Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat dan Kesejahteraan Rakyat Kalsel

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor saat menyerahkan Raperda  tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor pada rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 dan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021, senin, (24/08/2020), mengatakan dengan adanya Perubahan APBD tahun anggaran 2020, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Gubernur H. Sahbirin Noor mengharapkan Perubahan APBD tahun 2020, dapat meningkatkan kualitas, serta efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Dengan perubahan APBD ini, kita menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan, setelah terpengaruh cukup besar oleh pandemi covid 19. Seperti kita ketahui, dampak dari covid-19 memberikan pengaruh yang cukup besar di sektor kesehatan, perekonomian dan kehidupan sosial,” jelas Gubernur.

Gubernur H. Sahbirin Noor, menandaskan, dengan komposisi perubahan APBD tahun anggaran 2020, permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi kiranya bisa ditangani dengan baik, layanan kesehatan dapat ditingkatkan, dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan semaksimal mungkin dan sekaligus juga berupaya untuk memulihkan sektor perekonomian.

Gubernur mengungkapkan, dalam menyusun APBD masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai nantinya menjadi Perda tentang APBD tahun anggaran 2021. Tahapan akhirnya adalah menyusun  DPA-SKPD APBD tahun anggaran 2021, agar anggaran dimaksud dapat dilaksanakan.

“Kami berharap, kiranya rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021, yang sudah disepakati bersama ini, dapat diproses lebih lanjut dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021,” pungkas Gubernur

Sebelumnya, pada tanggal 13 Agustus yang lalu, telah ditandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Penggunaan Anggaran (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020.

Dengan adanya kesepakatan KUPA –PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2020, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Hal Ini merupakan dasar bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran  (RKA), yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Adapun Gambaran umum rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2020,  sebagaimana     berikut, Pertama, Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.656.475.428.911,00 turun sebesar Rp. 574.429.735.089,00 atau 7,94% dari anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp. 7.230.905.164.000,00

Kedua, Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.047.518.382.972,00 turun sebesar Rp. 533.386.781.028,00 atau 7,04% dari anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp. 7.580.905.164.000,00

Ketiga, Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat defisit, yang ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 391.042.954.061,00 naik sebesar Rp. 41.042.954.061,00 atau 11,73%, dari anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp. 350.000.000.000,00.  (Ais/mzr)

 376 total views,  1 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …