PT Pelindo III Tidak Keberatan PT. Ambapers Setor PNPB ke Pemda

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kalsel ke PT Pelindo III Surabaya, nampak tengah Waket DPRD Kalsel M. Syarifuddin didampingi Ketua Komisi II Imam Suprastowo. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Surabaya, mediaprospek.com–Direktur Operasional PT. Pelindo III (Persero) Surabaya, Putut Sri Mulyono, didampingi Direktur Keuangan Endod Endrardono dan CEO Pelindo III Regional Kalimantan Daru Wicaksono, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kalsel, mengatakan, terkait dengan pembagian hasil kepada Pemerintah Daerah, PT. Pelindo III sama sekali tidak keberatan apabila PT. Ambapers tetap berkontribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selasa (11/08/2020).

Putut Sri Mulyono menjelaskan, walaupun dengan status PT Ambapers  sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berkewajiban menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun apabila dasar hukumnya jelas dan tidak menjadi permasalahan hukum dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah, maka PT. Pelindo III sangat terbuka untuk  hal tersebut.

Menurut Putut Sri Mulyono, kerjasama yang berjalan baik di Provinsi Kalimantan Selatan antara BUMD dan BUMN yaitu PT. Bangun Banua dan PT. Pelindo III  dalam suatu anak perusahaannya (PT. Ambapers) merupakan hal yang sangat perlu diapresiasi. Karena hal tersebut  jarang terjadi di daerah lain. PT. Ambapers merupakan perusahaan patungan yang mampu memberikan kontribusinya baik kepada negara maupun daerah melalui bidang usahanya.

Putut Sri Mulyono menandaskan, terbitnya UU  No 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyebabkan PT. Ambapers didorong untuk menjadi BUP apabila ingin memperoleh konsesi dari Kementerian Perhubungan.

“PT. Pelindo III akan segera menggandeng pihak konsultan untuk mempelajari lebih lanjut pola dan mekanisme yang tepat dalam pembagian keuntungan PT. Ambapers, agar tidak menyalahi dari sisi regulasi perusahaan maupun aturan-aturan terkait lainnya. Konsultan nantinya juga bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap opsi terbaik yang dapat dijalankan oleh PT. Ambapers,” ujar Putut Sri Mulyono.

“Saat ini yang menjadi konsentrasi dari PT. Pelindo III yaitu bagaimana PT. Ambapers dapat terus bertahan/survive dalam perubahan bentuk badan usahanya akibat terbitnya regulasi-regulasi terbaru dari pemerintah sehingga keberlangsungannya dalam memberikan kontribusi  kepada negara dan daerah dapat tetap berjalan sesuai harapan,” kata Putut Sri Mulyono.

Sebelumya,Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin selaku pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kalsel, menyampaikan maksud dan tujuan yaitu rangka bersilaturahmi dan sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan rencana dan upaya pengembangan bisnis anak perusahaan patungan dari PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dengan  PT. Pelindo III yakni PT. Ambapers yang sudah menjadi suatu Badan Usaha Pelabuhan.

M. Syaripuddin menjelaskan, berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PP.20/3/2/DP-18 tanggal 25 April 2018 perihal Pemeliharaan Alur Ambang Sungai Barito, saat ini PT. Ambapers sudah menjadi Badan Usaha pelabuhan (BUP)

Selanjutnya sedang diupayakan untuk memperoleh konsesi dari Kementerian Perhubungan dan saat ini sudah dalam tahapan mengajukan pra studi sebelum nantinya setelah selesai akan diajukan kembali terkait dengan studi kelayakan.

“Kontribusi dari PT. Ambapers kepada pemprov Kalsel dari pertama di tahun 2008 sebesar 9,1 Miliar, di tahun 2019  telah menyampaikan setoran (fee) royalti sejumlah 49,795 miliar”, kata M. Syaripuddin

“Pada saat nantinya PT. Ambapers mendapatkan ijin konsesi maka ada kewajiban untuk menyetorkan PNBP sebesar 2,5 %. Sehingga yang menjadi permasalahan nantinya apakah masih ada kewajiban dari PT. Ambapers untuk menyetorkan hasil labanya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas M. Syaripuddin.

M. Syaripuddin memaparkan, dengan adanya perubahan regulasi ini maka, PT Ambapers akan mengikuti sebagaimana undang-undang yang berlaku dengan membuat BUP, Konsesi dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara.

Dampak jika tidak memiliki ijin BUP dan konsesi, akan menjadikan PT Ambapers tidak mengikuti dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Legalitas PT. Ambapers akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak akan mengalami kesulitan dalam hal melakukan proses perizinan antara lain surat ijin kerja keruk, tidak diberikannya rekomendasi keselamatan dan teknis baik dari ksop, maupun distrik navigasi.

PT Ambapers berpotensi tidak beroperasi, dikarenakan dihentikannya kegiatan pengelolaan alur dan pungutan jasa penggunaan alur oleh pemerintah pusat dalam hal ini dirjen perhubungan laut kementerian perhubungan sehingga dapat mengganggu stabilitas perekonomian kalimantan selatan.

“Sehingga nantinya pendapatan daerah di tahun 2021 diprediksi akan anjlok bahkan diperkirakan sama besar pada tahun 2019. Berkaca dari hal tersebut keinginan dari Komisi II bahwa walaupun nantinya PT. Ambapers telah berstatus (BUP), namun akan tetap memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga tentunya ada solusi dan jalan keluar bersama untuk bagaimana harapan tersebut dapat terwujud dengan aturan dan regulasi yang sesuai,” ungkap M. Syaripuddin.

“Komisi II DPRD Kalsel akan terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahannya dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah. Baik dari deviden yang disampaikan maupun yang berasal dari pos-pos pendapatan daerah lainnya berupa sumbangan pihak ketiga yang nantinya digunakan sebegai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkas M. Syarifuddin. (Mzr/Jal/ Tabloid Prospek Banjarmasin)

 

 300 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.