Dewan Tabalong Konsultasi Terkait Proses Pembelajaran di Masa Pandemi

Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H. Supriani (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran yang efektif pada masa pandemi Covid 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Kalsel.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H. Supriani, mengatakan kedatangan pihaknya guna memperoleh informasi mengenai pembelajaran pada saat pandemi Covid 19 yang sedang melanda.

“Kami ingin memperoleh informasi pembelajaran melalui metode daring,” ujarnya sesaat setelah pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (6/8/2020) di Banjarmasin.

Ia mengatakan proses pembelajaran melalui daring bukan satu-satunya cara yang baik, pihaknya juga mengusahakan untuk melalui tatap muka.

Kendati demikian pihaknya juga memperhatikan protokol kesehatan yang harus dikedepankan agar tidak terjadi penyebaran Covid 19.

“Daring sebagian masih terapkan, akan tetapi untuk daerah lain ada juga yang menerapkan tatap muka,” katanya.

Mengingat beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan juga keterbatasan kouta internet yang dirasakan oleh orang tua siswa.

Selain itu, dalam proses pembelajaran tatap muka pihak sekolah menerapkan hanya beberapa jam saja dan membatasi siswa yang datang.

“Kami juga akan mengajukan penyediaan kouta gratis kepada siswa dalam proses pembelajaran daring kepada Pemerintah Daerah,” bebernya.

Dirinya mengakui pasien Covid-19 angka pertambahan sempat mengalami lonjakan, hingga saat ini dengan penanganan yang serius sudah mengalami pengurangan dan kesembuhan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi (Foto/Mzr)

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan, konsultasi komisi I DPRD Tabalong pada intinya menyampaikan kegelisahan masyarakat soal pembelajaran jarak jauh. Kegelisahan itu pertama, kalau soal jaringan ternyata bukan masalah besar, soal kuota juga bukan masalah besar, tapi ternyata yang menjadi masalah besar itu adalah kemampuan orang tua  mendampingi anak belajar.

Firman Yusi menjelaskan, tidak semua orang tua punya kemampuan mendampingi anak belajar. Jangankan orang tua yang hanya lulusan SD misalnya yang harus mendampingi anak, yang masih SMP, itu sudah mulai berat.

Firman Yusi menandaskan, sekarang ini orang tua lulusan SMA saja belum tentu baik mendampingi anak yang belum lulus SD.

“Sehingga kawan-kawan tadi menyampaikan pesan bahwa kalau bisa dibuat sebuah SOP di mana pembelajaran dengan pertemuan itu tetap bisa dilakukan, meskipun tidak harus setip hari dan tidak harus jam belajar normal,” kata Firman Yusi.

“Tapi kesulitan kita kan karena keputusan Menteri Pendidikan masih menyatakan bahwa ada syarat untuk pertemuan tatap muka itu hanya boleh dilakukan di Zona Hijau. Sementara kita untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai Zona Hijau. Maka sebenarnya kita kesulitan. Kalau kita membuat konsep sendiri, aturan sendiri pasti itu bertentangan dengan keputusan Menteri Pendidikan,” jelas Firman Yusi.

“Kabupaten Tabalong mungkin hanya sebagian di daerah-daerah yang sudah nol, yang sudah hijau itu sudah bisa, bagi yang sudah memang ditetapkan hijau. Tapi sekarang kan yang jadi perdebatan di Tabalong itu yang menetapkan Hijau itu siapa. Yang menetapkan hijau itu saat ini mestinya BNPB Pusat, yang menentukan sebuah daerah itu sudah hijau, kuning, oranye dan merah atau malah hitam, BNPB Pusat lah yang menetapkan sebenarnya,” tambah Firman Yusi. (Yud/Mzr)

 201 total views,  2 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.