Fraksi Partai Nasdem Apresiasi dan Dukung Tiga Raperda Inisiatif

H. Iberahim Noor, saat menyampaikan Pemandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) pada sidang rapat paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin, (3/08/2020), (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan  Komisi I, Komisi II dan Komisi IV, terhadap usul rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang desa wisata, pengelolaan hutan, penanganan wabah penyakit di Kalsel, yang disampaikan oleh       H. Iberahim Noor, pada sidang rapat paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin, (3/08/2020), di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan, Fraksi Partai NasDem setelah menyimak atas penjelasan Pimpinan Komisi I, Komisi II, Dan Komisi IV terhadap usul Raperda tentang desa wisata, pengelolaan hutan, penanganan wabah penyakit di Kalsel.

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi dan mendukung terhadap penjelasan Pimpinan Komisi I, Komisi II, Komisi IV, mengingat Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sebagai berikut, Pertama,  Desa Wisata,  “Kita semua mengetahui, Kalimantan Selatan sangat lengkap dalam semua aspek, sebab itu tidak heran jika usul adanya Desa Wisata menjadi bagian terpenting untuk memajukan pariwisata di Bumi Lambung Mangkurat,” ujar H. Iberahim.

Hal ini menurut Fraksi Nasdem, ujar H. Iberahim Noor, berdasarkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan secara eksplisit mengatur dalam Pasal 29 Pemerintah provinsi diberikan kewenangan tentang ,  a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi, e. menetapkan daya tarik wisata provinsi, f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi, dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

“Kami berharap usul Raperda tersebut, bisa menjadi sebuah Perda, sehingga mampu menjadikan ekonomi lokal lebih terkelola dengan baik. Kehadiran Desa Wisata juga bisa memastikan bahwa masyarakat terlibat, dan menjadi subyek dalam aktivitas pariwisata khususnya di lokasi Desa Wisata, sehingga dampak dan manfaatnya jelas bagi kesejahteraan masyarakat lokal.  Melalui Desa Wisata muncullah transformasi ekonomi desa, sehingga produk unggulan desa, termasuk pengembangan desa wisata menjadi lebih terarah,” imbuh H. Iberahim Noor.

PENGELOLAAN HUTAN

Kebutuhan pengelolaan hutan sangat lah banyak, karena itu partisipasi dan kesadaran masyarakat menjaga hutan, bagian pendorong dalam pelestarian hutan. Pengelolaan hutan pun tidak hanya pada hasil hutan yang produktif, artinya untuk menunjang ekonomi masyarakat tidak sekedar hasil hutan produktif, namun pada pengelolaan hutan juga dapat menghasilkan jenis tanaman pilihan lain seperti pinang, petai, damar, gaharu dan lainnya.

Banyak kawasan hutan masyarakat oleh warga ditanami secara tumpang sari berbagai jenis tanaman produktif pilihan, sehingga ketika musim tanam tiba, hasilnya bisa memuaskan.  Satu sisi pengelolaan hutan dengan tanaman hutan produktif tetap jalan, dan sisi lain hasil tanaman pilihan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kami mendorong usul Raperda tersebut, bisa terealisasi menjadi sebuah Perda yang kompreshensif, yang menguntungkan daerah dan masyarakat,” kata H. Iberahim Noor.

PENANGANAN WABAH PENYAKIT DI KALSEL

Wabah penyakit di Bumi Lambung Mangkurat harus secepat mungkin ditangani agar tidak menular, karenanya dibutuhkan payung hukum berupa Perda, yang memudahkan semua kompoten bertindak dan bergerak. Kesehatan modal dasar masyarakat untuk bergerak, berkarya, dan melakukan inovasi serta perubahan dalam diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, tetangga, dan lingkup wilayahnya.

H. Iberahim menandaskan, usul Raperda yang merupakan inisiatif legislative, dapat kita rumuskan secara bersama-sama untuk menjadi sebuah peraturan daerah, terutama skala prioritas, tujuan, dan target penanganan wabah penyakit untuk kepentingan warga Kalimantan Selatan.

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 152, juga menjelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

“Kami berkeyakinan, apa yang disampaikan pimpinan Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV atas penjelasan usul Raperda terhadap Desa Wisata, Pengelolaan Hutan, Penanganan Wabah Penyakit di Kalsel, adalah sebuah keseriusan lembaga legislative untuk kemaslahatan warga dan kemajuan banua,” pungkas H. Iberahim Noor. (Ais/Mzr/ tabloid prospek banjarmasin)

 

 224 total views,  2 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.