Hj. Dewi Damayanti Said Sampaikan Penjelasan Pimpinan Komisi II atas Usulan Raperda tentang Pengelolaan Hutan

Hj. Dewi Damayanti Said saat menyampaikan Penjelasan Pimpinan Komisi II DPRD Kalsel atas Inisiatif Raperda tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Penjelasan Komisi II atas Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh  Hj. Dewi Damayanti Said pada rapat Rapat Paripurna DPRD Kalsel Banjarmasin, Senin (3/08/2020), di hadapan segenap anggota Dewan dan para undangan, mengatakan, Raperda inisiatif tersebut adalah merupakan sebuah hasil pemikiran dari rekan-rekan di Komisi II mengenai pentingnya suatu kebijakan hukum daerah sebagai pedoman dan payung hukum bagi pemangku kebijakan untuk menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hj. Dewi Damayanti Said mengatakan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah berinisiatif untuk menyusun sebuah Raperda yang akan menjadi payung hukum bagi pengelolaan hutan, untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal khas Kalimantan Selatan sebagai upaya mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial serta menjamin distribusi manfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Hj. Dewi Damayanti Said menandaskan, usulan Raperda Komisi II ini dilatarbelakangi bahwa Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaannya harus sejalan dengan konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,” kata Hj. Dewi Damayanti Said.

“Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Menjaga kelestarian hutan merupakan sebuah keharusan karena hutan memiliki fungsi sebagai sistem untuk menyangga kehidupan. Sejarah menunjukkan begitu besar peran sektor kehutanan bagi umat manusia dimuka bumi,” ujar Hj. Dewi Damayanti Said.

Hj. Dewi Damayanti Said menjelaskan, kondisi hutan di Provinsi Kalimantan Selatan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan tahun 2019 lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 286. 041,00 Hektar dan lahan sangat kritis tercatat 225. 552,80 Hektar. Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara ekstensif dan intensif, namun pertambahan luas lahan kritis tetap berlangsung.

“Dalam konteks pemantapan kawasan hutan, Permasalahan yang dihadapi adalah penggunaan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang semakin meningkat, yang mengakibatkan perubahan tata ruang wilayah yang berimplikasi pada berubahnya kawasan hutan, terdapat perbedaan peta dasar yang digunakan oleh sektor-sektor terkait serta intensitas perambahan hutan masih relatif tinggi,” sebut Hj. Dewi Damayanti Said.

“Permasalahan lain yang terjadi adalah Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan hutan, sehingga berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah  yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan,” tambah Hj. Dewi Damayanti Said.

“Pada dimensi penyelenggaraan pengelolaan kehutanan di Kalimantan Selatan permasalahan yang muncul dari beberapa aspek, di antaranya dari segi pengurusan hutan, hubungan pusat dan daerah dan masyarakat hukum adat. Dalam hal pengurusan hutan, permasalahan yang muncul terkait dengan perencanaan kawasan hutan,” imbuh Hj. Dewi Damayanti Said.

Adanya perbedaan perencanaan kawasan hutan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya dengan permasalahan hubungan pusat dan daerah muncul akibat adanya implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan pengurusan hutan yang sebelumnya berada di Pemerintahah Daerah kabupaten/kota diangkat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. Selanjutnya terkait dengan masyarakat hukum adat, permasalahan yang muncul terkait dengan pengakuan hak atas masyarakat hukum adat serta keberadaan hutan adat pasca lahirnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012.

“Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan di Kalimantan Selatan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dijaga keseimbangannya secara berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Hj. Dewi Damayanti Said.

“Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pengelolaan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal khas Kalimantan Selatan sebagai upaya mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan Kalimantan selatan menjadi provinsi yang terdepan, berdikari, dan berdaya saing,” tandas Hj. Dewi Damayanti Said.

“Untuk itu, penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan kehutanan. Keberadaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yuridis-operatif dalam upaya pengelolaan hutan dan Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan  sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Hj. Dewi Damayanti Said. (Ais/mzr/tabloid prospek banjarmasin)

 

 225 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.