Home / Daerah / Dewan Kalsel Studi Komparasi Raperda Perlindungan Budaya dan Tanah Adat ke Kalteng  

Dewan Kalsel Studi Komparasi Raperda Perlindungan Budaya dan Tanah Adat ke Kalteng  

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Lingkungan  Hidup Kalimantan Provinsi Kalimantan Tengah. Selasa (28/07/2020). (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Palangkaraya, mediaprospek.com– Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2019 terdapat 171 komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Selama ini kelompok masyarakat masih rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan Hak Asasi Manusia).

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan perlu untuk memberikan payung hukum, perlindungan budaya dan tanah adat sebagai bagian kesatuan masyarakat adat dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap hak atas budaya dan tanah adat Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalsel H. Lutfi Saifuddin, mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Lingkungan  Hidup Kalimantan Provinsi Kalimantan Tengah. Selasa (28/07/2020).

Lutfi menandaskan, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan  Budaya dan Tanah Adat ini ditujukan untuk memberikan pedoman yuridis dalam upaya perlindungan budaya dan tanah adat di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lutfi  menambahkan, dengan adanya kunjungan kerja ini, tentunya banyak sekali masukan dan informasi serta pengayaan bahan menyusun Raperda. “Kami juga memberi apresiasi buat teman-teman di Kalimantan Tengah, yang mana sudah lebih dulu melakukan dan menyusun Perda. Kami berharap apa yang didapat hari ini bisa menjadi bekal untuk  menyempurnakan Raperda. Dan Perda yang kami hasilkan nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” Ungkapnya.

Sebelumnya,  rombongan Pansus III ini diterima oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan  Hidup Kalimantan Tengah Esau, S. beserta jajarannya bertempat di Aula kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan Tengah atau YPPMMA-KT  Simpun Sampurna (Dadut), mengatakan,  untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas budaya dan tanah adat masyarakat maka perlu diperhatikan dua hal yaitu, Pertama, adanya Perda dan yang kedua dengan Pergub.

“Saran saya untuk hati-hati dalam penyusunan Perda sehingga Perda bisa diakui, maka Perda Penetapan Masyarakat Hukum Adat judulnya. Kerena judul memegang peranan penting dalam Perda dan juga  karena merupakan subjeknya”, Tegas Dadut.

Kunker Pansus III DPRD Prov Kalsel kali ini disertai Wakil Pimpinan DPRD Prov Kalsel Hj. Mariana, S.AB dan Hj. Karmila dan anggota Pansus lainnya, selain itu juga diikuti dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan I Gede Arya Subakti, selaku Kabid PMPPS dan Dinas Lingkungan  Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Abu Hanafie, selaku Kabid TPKLH. Dengan tujuan sebagai bahan untuk menambah referensi dan bahan acuan perbandingan dalam membentuk Raperda nantinya. (Sar/Mzr/ tabloid prospek banjarmasin).

 399 total views,  5 views today