Home / Daerah / Raperda Peternakan Berkelanjutan Hendaknya Utamakan Pelayanan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Pakan dan Obat-Obatan

Raperda Peternakan Berkelanjutan Hendaknya Utamakan Pelayanan Kesehatan Hewan, Ketersediaan Pakan dan Obat-Obatan

Kepala Sub Direktorat Ruminansia pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI,  Ir. Cisilia Esti Sariasih (Kiri) dan Ketua Pansus Raperda Peternakan Berkelanjutan DPRD Kalsel, Imam Suprastowo (Kanan). (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Jakarta, mediaprospek.com–Kepala Sub Direktorat Ruminansia pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI,  Ir. Cisilia Esti Sariasih saat menerima Kunker Komisi II DPRD Prov Kalsel membahas Raperda Peternakan Berkelanjutan, mengatakan, secara umum menyampaikan, kendala terbesar yang menyebabkan bidang peternakan belum berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan pelayanan terhadap kesehatan hewan belum memadai.

Hal tersebut dapat terlihat dari keberadaan pusat pelayanan kesehatan hewan maupun pos cek hewan yang sangat minim serta pendidikan sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan yang juga sangat terbatas. Padahal apabila Pemerintah Daerah ingin mengembangkan bidang peternakan, hal yang paling utama untuk dibenahi adalah pelayanan terhadap para peternak yaitu bagaimana ketersediaan pakan dan obat-obatan bagi ternak.

Cisilia Esti Sariasih, mengatakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sangat mengapresiasi upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) untuk membentuk suatu regulasi di bidang peternakan. Yang menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan keberlangsungan peternakan serta dalam hal memberikan kepastian hukum.  Baik bagi masyarakat dan para pelaku usaha sektor peternakan dalam menjalankan usahanya agar memperoleh kesejahteraan yang sesuai dengan harapan.

“Di dalam Peraturan Daerah tersebut nantinya diharapkan dapat diformulasikan terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM peternakan sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Hal lain yang perlu juga di atur di dalam Perda yaitu pengaturan mengenai Rumah Potong Hewan yang memiliki NKV ataupun adanya tenaga dokter hewan. Serta perlunya seorang Pejabat Otoritas Vetereiner sebagai pengambil kebijakan dan penanggungjawab terhadap keputusan di bidang teknis peternakan yang perannya tidak overlap dengan Kepala Dinas Peternakan,” kata Cisilia Esti Sariasih, di Jakarta, Selasa (28/07/2020).

“Peraturan Daerah tentang Peternakan berkelanjutan tersebut nantinya juga diharapkan diatur mengenai pelaksanaan kegiatan  jasa pelayanan inseminasi selaku inseminator agar hak dan kewajibannya dapat dipayungi secara hukum. Sehingga ada semangat dan harapan dari tenaga-tenaga di bidang peternakan untuk dihargai secara profesional. Selain itu pula perlu diatur mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga-tenaga peternakan, ada sertifikasi yang dapat menjamin kualitas dari jasa yang diberikan sebagai profesional di bidang peternakan,” ujar Cisilia Esti Sariasih.

“Oleh karenanya, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat menyambut peluang dari ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara, sehingga sebagai Provinsi tetangga dapat menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan konsumsi daging bagi warga ibukota,” imbuh Cisilia Esti Sariasih.

Cisilia Esti Sariasih juga menjelaskan,  pada Tahun 2020 ini, Ditjen PKH Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan melaksanakan program 100 desa sapi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi, dengan strategi melalui Sistem Korporasi, Integrasi Sapi, Sawit, Padi, Tebu, Jagung, Shorgum dan Padang Penggembalaan, Pemberdayaan Peternak, Penguatan Logistik, Regulasi dan Deregulasi. Sedangkan kegiatan yang dijalankan yaitu berupa pengembangan sapi unggul produksi daging dan susu berbasis korporasi, infrastruktur berbasis teknologi, pakan, reproduksi, kesehatan hewan, pengolahan hasil, air, kandang, pasca panen (RPH dan coldstorage) dan pemasaran.

“Disamping itu, Pihak Ditjen PKH Kementan RI juga mengharapkan, dengan adanya regulasi yang akan dibuat mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan berjanji untuk dapat lebih mendalami draft raperda yang telah disampaikan dan selanjutnya dapat diberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Raperda,’ ucap Cisilia Esti Sariasih.

Konsultasi Peternakan Berkelanjutan, oleh Komisi II DPRD Kalsel, merupakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Prov Kalsel dalam membuat Raperda Tentang Peternakan Berkelanjutan ke Pihak Ditjen PKH Kementan RI. Adapun kegiatan konsultasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020, besok.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pansus Raperda Peternakan Berkelanjutan Imam Suprastowo, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan pihaknya,  adalah dalam rangka kunjungan lanjutan setelah di bulan Maret yang lalu, Pansus telah melakukan konsultasi awal ke Ditjen PKH  guna memperoleh masukan dan arahan dalam penyempurnaan draft raperda.

“Adapun latar belakang disusunnya Raperda Tentang Peternakan Berkelanjutan adalah keinginan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memiliki suatu pengaturan ataupun regulasi yang berkaitan dengan sub sektor peternakan di daerah. Yang mampu memberikan kesimbangan antara harapan dari masyarakat dalam mendapatkan harga bahan pangan yang murah dengan keinginan dari para peternak untuk menjalankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan tanpa terdampak dari fluktuasi harga,” kata Imam sapaan akrab Ketua Komisi II DPRD Kalsel ini.

“Bersamaan dengan hal tersebut tentunya perlu dalam rangka mengantisipasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga ibukota negara, yang tentunya kebutuhan akan pangan asal hewani semakin besar. Sehingga perlu diatur mengenai keberlanjutan terhadap keberadaan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan melalui suatu regulasi yang mencakup seluruh kebutuhan daerah,” jelas Imam.

“Baik dalam mengakomodasi keinginan dari masyarakat maupun pengaturan secara komprehensip dari sektor hulu sampai dengan hilirnya agar ketersediaan terhadap pangan hewani dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Berdasarkan gambaran tersebut maka Panitia Khusus memerlukan arahan dan masukan dari Pihak Kementerian agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat tersusun secara baik serta pengimplementasiannya tepat sasaran,” pungkas Imam. (Ais/Mzr/Jali)

 

 

 322 total views,  2 views today