DPRD Kalsel Setuju dua Raperda menjadi Perda

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor pada penyampaian pendapat akhir terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 20 juli 2020. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor pada penyampaian pendapat akhir terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 20 juli 2020, di ruang rapat DPRD Kalsel Banjarmasin, di hadapan Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kalsel dan  Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Prov Kalsel yang hadir, mengatakan  setelah dari hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada prinsipnya, DPRD Kalsel menyatakan dapat menyetujui kedua rancangan peraturan daerah tersebut untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Gubernur H. Sahbirin Noor menandaskan, pembahasan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda), tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun Anggaran 2019 dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keamanan pangan, telah diselesaikan dengan baik dan demokratis.

“Oleh karena itu, sebelum menyampaikan pendapat akhir, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh anggota dewan, yang telah berkenan membahas dua rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan,” ujar H. Sahbirin.

“Berdasarkan persetujuan bersama pada hari ini, kata, dua rancangan peraturan daerah dimaksud, akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” kata H. Sahbirin.

“Khusus rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang telah disetujui bersama ini, selanjutnya akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada Menteri dalam Negeri untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda),” tandas H. Sahbirin.

“Dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keamanan pangan, aturan ini nantinya kita harapkan menjadi pedoman, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni masalah pangan,” sebut H. Sahbirin.

Sedangkan rancangan peraturan daerah, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dapat menjadi landasan yuridis produk kebijakan daerah, sekaligus memiliki urgensi yang cukup luas untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya dan stressing point untuk memperhatikan  pelaksanaan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

“Meski langkah konstitusional untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 sudah kami  laksanakan, dengan disetujuinya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, namun itu bukan berarti akhir dari tugas dan kewajiban kami dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD,”cetus H. Sahbirin.

“Apa saja catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan Keamanan Pangan, yang disampaikan oleh saudara-saudara kami di lembaga legislatif, baik dalam bentuk saran, koreksi dan rekomendasi, akan sangat kami perhatikan,” imbuh H. Sahbirin

Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh  para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan para undangan. (Ais/Mzr/ tabloid prospek Banjarmasin).

 223 total views,  2 views today

Check Also

Aliansi Pekerja Buruh se-Kalsel Desak Presiden Keluarkan Perppu

Banjarmasin, mediaprospek.com – Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) se-Kalsel menggelar aksi di depan Gedung Dewan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.