Home / Ekonomi & Bisnis / Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda LPPA TA 2019

Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda LPPA TA 2019

Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, H. Abdul Haris Makkie menyampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda LPPA Prov Kalsel  Tahun Anggaran 2019. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com— – DPRD Prov. Kalsel melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2019. Rapat terbuka untuk umum ini dipimpin sekaligus dibuka oleh Ketua DPRD Prov.Kalsel, DR. (HC). H. Supian HK, S.H., M.H., yang juga dihadiri oleh Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Kalsel.  Senin, (13/7/2020).

Gubernur yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, H. Abdul Haris Makkie menyampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda LPPA Prov Kalsel  Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyampaian tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Raperda yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui fraksi-fraksi merupakan sebuah dukungan dalam menjalankan pembangunan dan Pemerintahan daerah. Gubernur sangat mengapresiasi harapan yang disampaikan fraksi-fraksi dewan yang diyakini harapan itu merupakan cerminan dari harapan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

SekdaProv H. Abdul Haris Makkie mengatakan, tanggapan dan harapan tersebut akan diupayakan untuk memaksimalkan dan mengalokasikan anggaran, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketersediaan infrastruktur dasar, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut Haris, sapaan akrab Sekdaprov ini, tanggapan atas tidak tercapainya target PAD disebabkan melambatnya kinerja perekonomian, baik secara nasional maupun perekonomian di daerah kita.

“Sumbangan PAD merupakan komponen penting dalam postur APBD untuk menjaga kapasitas fiskal daerah. Terhadap tanggapan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2019 yang masih cukup besar, karena di dalam sisa lebih pembiayaan anggaran, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran BLUD ditiga RSUD, serta terdapat juga kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota,” kata Haris.

“Terhadap penatausahaan aset tetap, baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pengelolaan dan pengawasan yang masih dianggap belum tertib. Ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, khususnya  Pemprov. Kalsel. Tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan instrumen yang tepat dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pendistribusian dan penggunaan, pengawasan dan pengendalian, serta penertibannya,” ujar Haris.

“Dengan demikian, output dari pengelolaan aset tetap daerah tersebut diharapkan  dapat mewujudkan tertib administrasi kekayaan daerah dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai barang milik daerah Pemprov. Kalsel,” Imbuh Haris. (Humas DPRD Kalsel/Mzr)

 39 total views,  1 views today