Home / Daerah / Mahasiswa Pinta DPRD Kalsel Fasilitasi Tolak RUU Omnibuslaw

Mahasiswa Pinta DPRD Kalsel Fasilitasi Tolak RUU Omnibuslaw

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK ketika menhadapi aksi demo damai dan mendengarkan tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam LSISK . (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) gelar aksi demo damai meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibuslaw.

Kordinator Aksi LSISK, Iqbal Hambali mengatakan  mahasiswa meminta Dewan Provinsi Kalsel beserta Kabupaten Kota untuk menolak RUU Omnibuslaw.

“Mahasiswa meminta ketegasan Dewan Kabupatan kota untuk menolak Omnibuslaw dengan pernyataan resmi,” ujarnya sesaat konsulidasi dengan DPRD Kalsel, Senin (13/7/2020).

Pihaknya meminta dewan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengawal penolakan Omnibuslaw melalui diskusi virtual dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beserta Pemerintah Kalsel.

“Kami sudah menyusun rencana akan melakukan aksi susulan pada tanggal 16 mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menuturkan Dewan Kalsel sudah melaksanakan tuntutan yang direncanakan oleh peserta aksi demo.

“Ini kan ranahnya pusat, silahkan pusat yang menentukan kedepannya,” ujarnya.

Lanjutnya, seperti yang terdahulu pihaknya sudah menyetujui apa yang sudah menjadi tuntutan mahasiswa dan sudah memfasilitasinya.

“Kalsel seperti jarum dan benang yang senantiasa menyatukan, kami tidak berharap seperti gunting yang memisahkan, ini adalah suatu keharmonisan yang harus dipertahankan,” pungkasnya.

Menyangkut masalah fungsi tugas kami di DPRD, apa yang adik-adik kemukakan, yang pertama menyangkut masalah penolakan Omnibus law, itu kami sudah datang ke Sekretariat Presiden, ke Kementerian termasuk Komisi IX DPR RI, waktu itu beserta Komisi IV dan ada lagi yang lainnya, sudah ada tanda terimanya dan ada surat-suratnya,” kata H. Supian.

“Yang intinya sikap kami jelas menolak Omnibus law, kami tetap mengontrol sampai di mana pembahasan DPRD Prov Kalsel yang masing-masing menolak menyangkut Omnibuslaw, kalau ada tambahan untuk menolak RUU tersebut, kami akan fasilitasi lagi. Tuntutan mahasiswa kami baca, sehingga harus menolak apalagi?”  dan ini kan belum disahkan oleh pusat, tetapi kami sudah menolak, jelas adik-adik ?”, tanya H. Supian

“Sudah menjadi komitmen dan kami berkoordinasi di Komisi IV, waktu itu sudah membahas menyangkut  ada beberapa hal, silahkan Komisi IV menjelaskan”, tambah H. Supian

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi Syaifuddin menyambung daripada penjelasan Ketua DPRD Kalsel, yang menjadi perhatian kami Omnibuslaw Cipta Kerja, adalah tentu kita sadari ini akan merugikan para pekerja kita terkait penggajian, jaminan sosial, jaminan kesehatan, itu akan dihilangkan, terutama mungkin yang sifatnya seperti tunjangan-tunjangan.

“Tunjangan misalnya cuti hamil, itu tidak akan dibayar lagi, beberapa hal pasti banyak lagi mungkin Tunjangan Hari Raya (THR) dan sebagainya, tenaga  pekerja tidak ada lagi gaji pokok, pekerja hanya dibayar per jam”, kata H. Lutfi.

“Jadi praktisnya berapa jam mereka bekerja, berapa jam itu yang dibayar, tidak ada lagi gaji pokok. Nah ini salah satu yang bakal merugikan para pekerja kita, ini yang kita soalkan. Juga terkait masalah tambang adanya kewajiban bagi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) apabila sudah melakukan instusi di hulu, maka mereka tidak diwajibkan lagi membayar royalti,” jelas H. Lutfi.

“Ini tetap akan merugikan Kalimantan Selatan (Kalsel) karena Kalsel produksi paling besar yang produksi batu baranya memenuhi listrik secara nasional. Bayangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan hilang mungkin akan lebih separuh,” ungkap H. Lutfi.

“Wajar adik-adik mahasiswa sekalian, kita sama-sama semua elemen bukan hanya mahasiswa, kami semua yang ada di rumah Banjar pasti akan menolak. Apapun yang terjadi kita akan menolak yang akan merugikan milik rakyat dan secara keseluruhan di banua kita,” tegas H. Lutfi.

“Jadi adik-adik mahasiswa harus paham bahwa sikap kami jelas, kami juga menolak, seperti itu. Salah satunya mungkin juga yang kami tahu terkait akan hilangnya kewajiban mencantumkan Halal di produk makanan. Ini sudah merugikan dalam kehidupan beragama kita, seperti itu contoh-contohnya,” ungkap H. Lutfi. (Yud/Mzr)

 154 total views,  1 views today