Home / Ekonomi & Bisnis / Ketua DPRD Kalsel Tandatangani Nota Kesepahaman Tolak RUU Omnibus Law

Ketua DPRD Kalsel Tandatangani Nota Kesepahaman Tolak RUU Omnibus Law

 Ketua DPRD Kalsel H. Supian, H. M. Lutfi Saifuddin, dan M. Iqbal Hambali selaku koordinator aksi menandatangani nota kesepahaman  tolak RUU Omnibus Law. (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Ketua DPRD Prov Kalsel, Dr. (H.C) H. Supian, HK, S.H., M.H., menerima dialog aksi demonstrasi Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Senin, (13/07/2020). Aksi demonstrasi yang dikordinatori oleh M. Iqbal Hambali adalah dalam rangka menuntut DPRD Kalsel untuk menolak dan menggagalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, karena, menurutnya dianggap merugikan masyarakat terlebih lagi para buruh.

H. Supian HK, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. M. Lutfi Saifuddin, mengatakan bahwa DPRD Kalsel sudah menyerahkan berkas atau dokumen surat pernyataan DPRD Kalsel, yang menolak secara penuh RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Komisi IX DPR RI pada Senin, (02/03/2020) di Gedung DPR RI sebagai wujud perjuangan bersama, “Kita juga sudah berupaya menyampaikan berkas penolakan kepada DPR RI,” ujarnya.

Dialog diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalsel H. Supian, H. M. Lutfi Saifuddin, dan M. Iqbal Hambali selaku koordinator aksi.

Ada pun isi dari nota kesepahaman tersebut antara lain, (1) Meminta DPRD Kalsel secara tegas memberikan tekanan kepada pemerintah mau pun DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan sikap menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara pamflet.

(2) Meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memberi tekanan kepada DPR RI dapil Kalsel untuk menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi.

(3) Meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memfasilitasi masyarakat sipil dalam hal ini Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan dalam dialog virtual resmi dengan DPR RI dapil Kalsel, DPD RI, Gubernur Kalsel serta meminta sikap resmi terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja paling lambat 15 Juli 2020.

(4) Meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memberikan tekanan kepada Eksekutif Daerah untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi. (Rilis Humas DPRD Kalsel/Mzr).

 

 100 total views,  1 views today