Komisi IV Pertanyakan Sejauh Mana Keberpihakan Pemprov Terhadap Dunia Pendidikan di Kalsel

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi Syaifuddin (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp.400 Milyar bahkan bisa lebih untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang menyasar pada bidang kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi, tanpa mencantumkan upaya penyelamatan  pada sektor pendidikan. Padahal anggaran dunia pendidikan juga termasuk yang direalokasikan dengan jumlah sebesar Rp.88 Milyar.

Menyikapi hal ini maka Komisi IV DPRD Kalsel mempertanyakan sejauh mana keberpihakan Pemprov terhadap Dunia Pendidikan di Kalsel, mengingat dalam visi misinya Pemprov menempatkan Prioritas Program Kalsel Cerdas di urutan pertama. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi Syaifuddin mengatakan hal itu kepada mediaprospek.com, Kamis, (9/07/2020) siang.

Komisi IV DPRD Kalsel saat RDP dengan pihak Gugus Tugas Covid 19 Kalsel dan Dinas Pendidikan Prov. Kalsel, Rabu (1/07/2020). (Foto/Mzr)

H. Lutfi mengatakan, adalah menjadi Keprihatinan, bahwa pada awal bulan Juni 2020 secara resmi Komisi IV telah menyampaikan Rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan yang merupakan rangkuman aspirasi dari masyarakat yang diterima. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi, dengan alasan masih dalam pertimbangan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prov. Kalsel.

H. Lutfi menandaskan, rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor Pendidikan ini diusulkan dengan anggaran senilai Rp.33 Milyar, yang meliputi, Pertama, Bantuan Jaringan Internet Pendidikan Gratis dan Kedua, Bantuan Alat Tulis.

“Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB yang terdampak jumlahnya sekitar 20.000 orang, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar penyalurannya tepat sasaran,” Jelas H. Lutfi.

“Selanjutnya bantuan sektor pendidikan ini diharapkan dapat meliputi seluruh tingkatan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan Madrasah dan Pondok Pesantren di seluruh Kalimatan Selatan,” tambah H. Lutfi.

“Tentu upaya mewujudkan ini memerlukan kerjasama antara Pemprov dan 13 Pemkab/Kota mengingat biaya yang diperlukan pasti sangat besar. Namun bila dikembalikan pada kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, tentu tidak akan melebihi Anggaran Pendidikan. Yang sudah ter-realokasi untuk Biaya Percepatan Penanganan Covid-19, bila dijumlah secara keseluruhan Anggaran baik Pemprov maupun 13 Pemkab/Kota bisa mencapai Rp.2 Trilyun,” Pungkas H. Lutfi. (Rilis Komisi IV DPRD Kalsel/Mzr).

 

 359 total views,  2 views today

Check Also

Besok, Komisi IV Gelar Musyawarah Bersama DPD KNPI, Pemda dan Seluruh Stakeholder

Ketua Komisi IV H. Lutfi Saifuddin (Nomor lima dari kiri, Baju Hitam) dan anggota lainnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.