Aset Selalu Menjadi Ganjalan Dibalik Prestasi WTP

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Kalsel dengan prestasi telah mendapat tujuh (7) kali berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPP) Kalimantan Selatan Tahun 2019. Namun dibalik itu yang selalu menjadi ganjalan adalah  yang mengacu kepada aset. Seharusnya aset tidak lagi menjadi permasalahan sehingga tertib administrasinya. Tetapi mulai dari WTP pertama sampai sekarang, selalu menjadi kendala. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan hal itu usai rapat paripurna DPRD Kalsel, kamis (9/07/2020) siang.

Imam mengharapkan agar Pemprov Kalsel lebih serius lagi, karena memang pada saat ini, misalnya di Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Batulicin, yang tanahnya banyak dikuasai oleh pihak ke tiga.  Begitu juga yang ada di Kotabaru, banyak juga yang sudah dikuasai oleh pihak ke tiga. “Ini penyelesaiannya bagaimana, terus rumah-rumah Dinas bagaimana. Ada rumah-rumah Dinas menurut informasi, masih ada dipakai oleh ASN yang pensiun. Demikian juga dengan mobil dinas masih dipinjam pakaikan kepada orang yang sudah pensiun. Ini kan bukan pada tempatnya,” kata Imam.

“Inilah yang kita minta ke depan supaya ada penutupan aset, karena jangan sampai  kita ini WTP, tapi sejak awal WTP aset itu selalu muncul jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Imam.

Menurut Imam, Pemprov mungkin sudah melakukan upaya, cuma kendalanya di mana, tanya Imam. Misalnya untuk aset itu harus bersertifikat  yang mungkin terkendala oleh biaya. “Kalau terkendala biaya ya harus segera kita anggarkan, jangan sampai aset ini lepas ke tangan orang lain, seperti yang ada di Kapet itu. Kapet itu kan ditunjuk sebagai lahan miliknya Pemprov, cuma tidak ada surat-suratnya, setelah dikuasai oleh pihak ke tiga, inikan bagaimana,” kata Imam.

“Akan segera kita panggil untuk kita mintai penjelasan, apalagi ini ranahnya di Komisi II. Ini juga meupakan pandangan fraksi, bahwa Pemprov Kalsel harus segera menyelesaikan persoalan aset, jangan sampai aset ini selalu ada catatan pada setiap LHP,” jelas Imam.

“Jika ini tidak ditangani secara serius kita kehilangan aset tersebut, kalau memang itu mau dihapus ya dihapus, kalau memang sudah tidak memungkinkan, karena itu sudah dikuasai oleh pihak ke tiga dan mungkin sudah ada sertifikat, ya kita harus ikhlas,” imbuh Imam.

“Namun kita akan masih mendalami dan segera akan memerintahkan anggota fraksi yang ada di Komisi II, untuk segera memanggil bidang aset ini. Saya tidak mengatakan ini suatu kelalaian ya, mungkin ada kendala-kendala tertentu, seperti yang kita dengar-dengar belum punya data. Misalnya rumah dinas yang belum dikembalikan, mungkin karena dia dulu atasan dia atau lain sebagainya, ya ada personal intereslah di sini,” jelas Imam. (Ais/Mzr/tabloid prospek banjarmasin).

 244 total views,  1 views today

Check Also

Aliansi Pekerja Buruh se-Kalsel Desak Presiden Keluarkan Perppu

Banjarmasin, mediaprospek.com – Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) se-Kalsel menggelar aksi di depan Gedung Dewan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.