Home / Ekonomi & Bisnis / Komisi II Studi Komparasi ke PT Jamkrida DKI Jakarta

Komisi II Studi Komparasi ke PT Jamkrida DKI Jakarta

Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Supratowo (Foto/Humas DPRD Kalsel)

Banjarmasin, mediaprospek.com— Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Supratowo mengatakan, tujuan hari ini senin (6/7/2020) Komisi II bertolak ke PT Penjaminan Kredit Daerah  (Jamkrida)  DKI adalah untuk studi komparasi tentang kondisi Jamkrida  di masa Pandemi. Dimana ada permasalahan baru yaitu mengenai relaksasi kredit yang berdampak pada faktor penjaminan. Walaupun Kalsel tidak sekelas dengan Jamkrida DKI, cuma bagaimana untuk menyikapinya. Karena Jamkrida ini tentunya mempunyai kolerasi yang sama antara satu Jamkrida dengan Jamkrida lain.

Imam mengatakan, alasannya mengapa kita ke DKI yang tidak sepadan dengan Jamkrida kita, karena kita melihat kondisi Bank Kalsel yang ada di DKI ini sangat terpengaruh dengan adanya relaksasi ini, terutama masalah NPL (Non Performing Loan) dan lain sebagainya melonjak sangat tinggi. Jadi tidak seimbang dengan keberadaan Bank Kalsel yang ada di cabang-cabang yang ada di Kalsel. “Inilah kita akan membandingkan kondisi yang ada di DKI, supaya nanti ada persamaan persepsi. Jangan sampai kita menilai Bank Kalsel DKI itu hanya pada satu sisi, tetapi lihat Bank-Bank yang ada di DKI sendiri,” katanya.

Di masa pandemi Jamkrida mengalami penurunan 60 persen, sehingga pada posisi limit. Batas limit pembiayaan kemarin ada mengajukan untuk penambahan penyertaan modal, yang sampai sekarang pun belum bisa diselesaikan. Hal ini dikarenakan pada saat mengajukan Raperda ada salah satu kelemahan, di mana tidak mencantumkan tahun dari penyertaan itu  sendiri.

“Beberapa waktu yang lalu hanya gelondongan di Rp.130 Milyar dan ini terlalu besar bagi Dewan Kalsel untuk menyetujui, karena kita melihat bahwa Perda Pendirian dari Jamkrida sendiri yang menjadi kewajiban murni dari Pemprov adalah 51 persen, otomatis hanya Rp.102 Milyar. Kalau kita menambahkan sampai Rp. 130 ini terlalu berat bagi Pemprov,” jelas Imam.

“Kita sudah menerima laporan kegiatan di tahun 2019 maupun program kerja PT Jamkrida di tahun 2020. Yang akan segera kita komunikasikan lagi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri supaya Perda ini bisa dilaksanakan,” kata Imam. (Ais/Mzr)

 123 total views,  1 views today