Home / Daerah / Kekhawatiran Pelaksanaan Pilkada dalam Masa Pandemi, Pengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Kekhawatiran Pelaksanaan Pilkada dalam Masa Pandemi, Pengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Anggota Komisi I DPRD Kalsel H. Hasanuddin Murad SH, (Foto/Rizal)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19, maka pelaksanaannya harus mengikuti standar protokol kesehatan. Dalam konteks itu tentu saja berimplikasi kepada penambahan anggaran, kemudian juga persiapan para penyelenggara seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan aparat penyelenggara KPU.

Dalam konteks anggaran, adalah merupakan sebuah kebutuhan yang riil. Pada prinsipnya Komisi I akan setuju untuk penambahan anggaran terkait Alat Pelindung Diri (APD). Diharapkan kepada KPU termasuk Bawaslu, APDnya harus memenuhi standar kesehatan. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada tahun ini berjalan lancar namun secara bersamaan ada kekhawatiran pada tingkat partisipasi. Anggota Komisi I DPRD Kalsel H. Hasanuddin Murad SH,  mengatakan hal itu kepada para wartawan, di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalsel bersama KPU dan Bawaslu, dalam persiapan Pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020, Selasa (9/06/2020), siang.

Hasanuddin Murad mengatakan, KPU dan Bawaslu, APD tersebut mengharapkan dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang, karena jika dalam bentuk uang, waktunya tidak ada lagi untuk proses lelang. Yang menjadi problem adalah dengan pelaksanaannya dengan protokol kesehatan, dimana penyelenggaraan dalam suasana Covid, semua pemilih, yang datang ke TPS itu harus menggunakan masker, inilah yang harus disediakan.

Hasanuddin Murad menjelaskan, kalau pemilih itu ada dua juta lebih, maka dua juta lebih juga masker yang harus disediakan. Anggap saja 100 persen pemilih yang hadir ditambah dengan penyelenggara, maka banyak sekali masker yang harus disediakan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Supaya tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi dalam pelaksanaan Pilkada ini.

Hasanuddin Murad juga menambahkan, dalam konteks tingkat partisipasi, di Indonesia biasanya yang menjadi ukuran berhasil, termasuk dianggap berkualitas tidaknya Pemilu, adalah salah satu indikatornya partisipasi masyarakat.

“Nah dalam konteks ini ya tentu saja harus kita pahami bersama, apakah kalau kemarin katanya, pada tahun 2019 sampai 80 persen, itu mungkin dalam Pemilu legislatif. Karena banyak orang yang bekerja dan banyak caleg-calegnya. Kalau di Kalsel apalagi di Provinsi, kita melihat calon Gubernur berkisar lebih dari satu, artinya mungkin bisa dua atau tiga, tapi kecenderungannya dua calon,” Kata H. Hasanuddin Murad.

Padahal di pasangan calon (paslon) sangat menentukan juga di tingkat partisipasi masyarakat. Yang menggerakkan  masyarakat adalah para Paslon, karena mereka yang berkepentingan dengan Pilkada ini.

“Oleh karena itu, kita menghimbau kepada KPU agar mensosialisasikannya, padahal di satu sisi ada keraguan penyelenggara terhadap  resiko yang akan dihadapi. Inilah hasil dari monitoring Komisi I ke daerah-daerah. Mereka ragu dan khawatir kalau dalam penyelenggaraan Pilkada, mereka akan terpapar,” beber H. Hasanuddin Murad.

Di tengah keraguan, mentalitas atau secara psikologis, dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan secara institusi siap menyelenggarakan Pilkada. Tetapi secara individu, masing-masing banyak juga yang khawatir. Sebenarnya kalau bisa di tunda, ditunda saja dulu, kata mereka. Namun secara kelembagaan, mereka siap melaksanakannya. Nah ini kan menunjukkan secara psikologis semangatnya menurun,” ungkap H. Hasanuddin Murad.

Terkait kekurangan anggaran di KPU dengan dana Rp. 5, 5 milyar saja,  itu di luar APD. Kalau Bawaslu anggarannya dinilai sudah mencukupi, yaitu sebesar Rp. 60 milyar. Dimana ada pergeseran-pergeseran anggaran yang tadinya misalnya, kegiatan dilaksanakan di Hotel dan lainnya, di masa pandemi ini pertemuannya dilakukan melalui virtual. Berarti biaya berkurang, sehingga ada penghematan anggaran, yang digunakan untuk penambahan TPS.

Terkait dengan APD, hasil rapat Dewan Kalsel bersama dengan Sekdaprov kemaren, bahwa APD untuk Bawaslu disiapkan oleh Pemerintah Pusat, namun ternyata hasil rapat dengan koordinasi Sekjen dan menteri Keuangan, dinyatakan bahwa tidak ada anggarannya di Pusat, oleh karenanya, selanjutnya dimintakan kepada daerah.

“Saya berharap secepatnya segera dilakukan koordiniasi dengan Pemprov, supaya jangan sampai APD untuk Bawaslu ini tidak teranggarkan. Saya rasa lebih bagus melalui Pemprov, dalam hal ini melalui Satgas Covid, karena pelaksanaan Pilkada terkait dengan kepentingan Covid ini juga. Artinya jika melalui proses lelang dan sebagainya, akan memakan waktu lebih lama,” jelas H. Hasanuddin Murad.

“Kalau dananya ke KPU kan proses lelangnya, kapan lagi penyelenggaraannya. Tetapi kalau penyelenggara, kan APD nya disediakan oleh Kabupaten, yang dituju pelaksana artinya tidak ada pemilihan, sedangkan untuk pemilihan Gubernur itu disiapkan oleh Provinsi,” tambah H. Hasanuddin Murad.

“Mengenai dana tambahan, menyangkut kepada honor yang disesuaikan dengan Kemenkeu. Sementara persoalan honor ini, waktu kita monitoring ke daerah-daerah, ada kesenjangan antar BPK dengan Sekretaris. Oleh karenanya, mereka sudah menyusunnya untuk menyesuaikannya. (Ais/Mzr/tabloid prospek banjarmasin).

 212 total views,  1 views today