Home / Daerah / Pilkada Berpedoman pada Protokol Kesehatan, Dana Covid untuk APD Jadi Pembahasan

Pilkada Berpedoman pada Protokol Kesehatan, Dana Covid untuk APD Jadi Pembahasan

Sekdaprov Kalsel, Drs. H. Abdul Haris, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalsel, (08/06/2020). (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalsel bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Kalsel dan stakeholder terkait, RDP yang diketuai dan dipimpin oleh H. Supian HK, adalah dalam rangka membahas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020,  Senin (08/06/2020).

Sekdaprov Kalsel H. Abdul Haris, Mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020 harus tetap berpedoman dalam protokol kesehatan guna memutus penyebaran covid-19 agar tidak ada klaster-klaster covid-19 lainnya, “Kita berharap semoga Agustus data persebaran Covid-19 di Kalsel sudah melandai,” ungkap Haris sapaan akrab Sekdaprov ini.

Kemudian terkait dengan APD, Haris mengatakan, APD untuk Kabupaten/Kota bagi yang melaksanakan Pilkada, itu karena ada Pilkada Provinsi di Kabupaten itu, tentu ada APD I dan APD II. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad, untuk yang tidak melaksanakan, “Saya kira itu adalah menjadi tanggung jawab Provinsi. Cuma persoalannya, bagaimana anggaran besar ini yang sudah kita fokuskan pada penanganan Covid. Itu barangkali ini yang perlu kita bicarakan,” katanya.

“Saya sepakat, tadi dengan Pa Hasan, hanya barangkali juga kami akan mencoba untuk memformulasi apakah karena ini terkait Covid, apakah kita bisa menggunakan dana yang ada di gugus tugas yang anggarannya ada di BPBD untuk APD tersebut. Ini apakah dibolehkan, karena juga terkait Covid. Anggaran yang difokuskan di situ adalah untuk kegiatan penanganan Covid, tetapi Pilkada yang terkait dengan Covid ini apakah bisa ?, nanti akan kami koordinasikan,”ujar Haris.

Haris menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan pengadaannya, pihaknya sudah sejak awal melakukan kegiatan anggaran yang sudah dikawal oleh Inspektorat dan BPKP.

“Kemudian secara pengadaannya memang ada pelonggaran-pelonggaran, kita sudah tiga item dengan peraturan LKPP lembaga pelelangan yang ada di Jakarta. Nah, ini sudah ada tata aturan cara pelelangan, cara pengadaan barang yang tidak melalui lelang normal seperti biasa,” tandas Haris.

“Namun demikian, pada saat itu juga ada Ketua KPK, Kapolri, Kepala BPKP Pusat, Kepala BPK pada saat virtual diskusi kita yang mengingatkan, meskipun ada pelonggaran-pelonggaran. Tetapi seperti yang diingatkan Pa Hasan tadi, saya rasa itu juga menjadi perhatian para penyelenggara. Karena kita tidak ingin  kita sudah uyuh-uyuh (lelah_red) seperti ini, masalah muncul. Nah oleh karena itu, ini juga akan menjadi perhatian kami,” pungkas Haris.

“Kami kira Pa Gubernur sangat memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota DPRD baik yang langsung kunjungan ke daerah ke konstituennya, tetapi terkait dengan partisipasi masyarakat yang dikhawatirkan tadi akan terjadi penurunan. Sementara tidak ada Covid itu saja sekitar 70 sekian persen, kemungkinan ada penurunan, jadi perlu upaya-upaya kita semua,” ucap Haris..

“Khusus untuk APD itu kita perlu berbicara khusus antar tim anggaran dengan tim anggaran DPRD setelah nanti kami mengkomunikasikan apakah dapat dilakukan dengan   menggunakan dana yang ada penanganan Covid di BPBD itu. Kalau tidak bisa berati kita harus mencari anggaran lain lagi, saat ini juga sudah sangat terbatas,” Imbuh Haris.

Haris menambahkan, Pertama, ujarnya, APD yang KPU itu kemarin sudah dibahas dan sudah diajukan permintaannya. Ini nanti akan kami bebankan, masih ada dua (2) kalau tidak di Gugus Tugas atau kita anggarkan ke anggarannya di Dinas Kesehatan.

“Untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu sudah kita naikkan sesuai kesepakatan dengan KPU sore kemarin. Nanti tambahan anggaran itu akan kita bahas, kita siapkan pada waktu pembahasan perubahan nanti dan sekarang kita masih dapat membayarkan dengan anggaran yang ada saat ini, saya kira itu,” beber Haris.

Dalam rapat kali ini pula, Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Isdiyono, SH, memaparkan situasi aktual kesiapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan kesiapan-kesiapan yang tidak hanya terkait covid-19, namun juga terkait Pilkada dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalsel.

Isdiyono juga menjelaskan, di dalam pelaksanaan proses sidang di Pengadilan khususnya kepada Bupati Balangan sudah dilaksanakan 3 kali dan hingga saat ini masih dalam proses sidang dan mengingat karena ada Covid sehingga tertunda.

“Namun secara formil dan materil bukti-bukti korban dan materil  sudah tidak ada masalah di tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dan perkaranya sudah diserahkan di Pengadilan,” katanya.

Dalam proses dari awal sampai dengan penyidikan dan diserahkan ke penuntut umum sudah memenuhi unsur-unsur formil dan materil. Hingga saat ini masih menunggu proses putusan pengadilan.

“Kemudian, berkenaan dengan bantuan masker, terimakasih kepada Pa Ketua kemarin sudah diberikan bantuan masker kepada Polri, saya merasa terharu karena anggota kami ada sekitar 20 orang sudah positif. Jadi moga-moga bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada kami dan khususnya juga kepada masyarakat yang nanti akan dilaksanakan proses pencegahan dan pemanfaatan sarana alat itu. Tapi karena sarana alat itu tidak dimanfaatkan berarti bagus, yang terpapar covid tinggal sedikit, itu yang saya maksud,” ujar Isdiyono.

Isdiyono juga menyampaikan apresiasi atas nama Bapak Kapolda kepada Bapak Ketua DPRD Kalsel atas bantuan tersebut. Dan terimakasih anggota kami memang menjadi korban dari pada tindak pidana dan waktu itu sempat dirawat beberapa menit di Rumah sakit, tetapi sesungguhnya pengabdian dan tantangan tugas.

“Hidup dan mati itu tergantung pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi jalan hidup memang untuk menjadi polisi begitu mudahnya dan sulitnya di dalam kenyataan di lapangan, tantangan yang dihadapi kadang-kadang tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi, tetapi adalah bagian daripada tantangan tugas kepolisisan dan Bapak Kapolri langsung memberikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu Aiptu Anumerta karena yang bersangkutan begitu gigih melakukan perlawanan, kebetulan tidak membawa senjata. Bacokannya mungkin ada sekitar 15 bacokan waktu itu,” tandas Isdiyono.

“Kemudian berkenaan dengan bagaimana nanti pada saat Pilkada pada umumnya mereka diharapkan menggunakan masker. Nah ini regulasinya mohon barangkali kami diberikan kesempatan kepada Ketua KPU Bawaslu, sehingga regulasi ini menembus keputusan dari KPU Pusat untuk bisa  dibendongi   SOP nya seperti apa, apakah tetap menggunakan jaga jarak atau mungkin menggunakan media sosial atau regulasinya seperti apa,” ujar Isdiyono.

“Dan kalau jaga jarak akan membutuhkan waktu yang agak lama, perlakuan terhadap pemilih-pemilih termasuk yang difabel dan seterusnya,” ucap Isdiyono.

“Terakhir kami berharap sinergitas TNI-Polri yang selama ini berjalan sudah baik, apakah pelaksanaan Pilkada, penanganan Covid termasuk Karhutla. Mari kita pertahankan, TNI, Polri, baik darat, laut dan udara dan pemerintah daerah, kita pertahankan dan saya tidak memuji di depan bapak anggota dewan dan memang selama ini sudah berjalan dengan baik,” cetusnya.

Di Akhir acara, pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, SE, juga menyampaikan hal yang cukup mencengangkan, Ia mengatakan bahwa tingkat kerawanan Pilkada di Kalsel mencapai angka 69,70%, Ia mengusulkan agar para petugas pemilu di Rapid test dahulu, “Kerja kita ini kerja gotong royong bersama agar terciptanya keamanan bersama,” pungkasnya. (Ais/Mzr/tabloid prospek banjarmasin)

 46 total views,  1 views today