Jihan : “Di saat Pandemi, Ekonomi Masyarakat Sedang Sulit, PLN Seharusnya Berikan Keringanan”  

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Jihan Hanifha (foto/Mzr)

 

Banjarmasin, mediaprospek.com—Salah satu anggota Komisi III DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, ketika diminta komentarnya oleh para wartawan mengenai melonjaknya tagihan PLN pada bulan Juni ini, disela-sela rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan pihak PT. PLN KalselTeng, Selasa. (09/06/2020), mengatakan, seperti kita ketahui bersama, bahwa PLN itu adalah BUMN artinya dia menguasai hajat hidup orang banyak. Yang mana kondisi saat ini terjadi pandemi Covid-19, di mana ada seruan pemerintah untuk stay at home (di rumah saja_red). Salah satu alasan PLN mengatakan bahwa iuran membengkak itu adalah karena kita terlalu lama stay at home. Otomatis, menurut PLN, hal ini adalah penyebab penggunaan listrik membengkak. Namun di saat pandemi ini, dampaknya masyarakat banyak kehilangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat sedang sulit, seharusnya Pihak PLN memberikan keringanan-keringanan, bukan dengan adanya melonjaknya iuran.

Jihan mengatakan, kita bisa menerima itu dalam artian kalau memang menggunakan pada saat di rumah, namun ini kan atas himbauan pemerintah. “Kita disuruh berada di rumah ini atas himbauan pemerintah. Seharusnya antar lini BUMN maupun Pemerintah Pusat berkoordinasi, apakah ada keringanan-keringanan, karena di salah satu sisi kita disuruh stay at home, ini kan artinya untuk memutus tali rantai Covid,” katanya.

“Keadaan menjadi serba salah, di rumah mati di luar mati, ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit dan tidak diketahui apakah sampai enam bulan ke depan atau sampai tahun depan,” pungkas Jihan.

Jihan menjelaskan, sepertinya Pihak PLN tidak ada transparansi dan apabila ada memang hal-hal yang menjadi kelonjakan kenaikan, katanya pertama, adanya kekurangan hitung. Jadi dia pukul rata-rata tiga bulan ke belakang, dengan menggunakan sistem penghitungan rata-rata, yang mana kemudian di bulan ini menggunakan hitungan biasa meter, otomatis ada kenaikan. Biasa sebelumnya pukul rata-rata  50 persen.

“Nah sekarang ini kita bingung kan, itu di 50 kemudian ada lagi tambahan 40 persen, seperti apa dan kalau mengacu pada Undang-Undang Konsumen, kita sebagai masyarakat publik berhak untuk tahu. Benar pihak PLN sudah melakukan sosialisasi, tapi sosialisasinya harus gencar dan terus-menerus. Saat ini sangat berbeda dengan saat satu tahun atau empat bulan ke belakang itu, sangat berbeda. Uang lima ribu itu sangat berarti,” kata Jihan.

“Mereka mengakui kurang catat itu kesalahan PLN dan sudah ditanyakan, apakah kurang catat itu merupakan kesalahan kita sebagai konsumen atau kesalahan memang dari pihak PLN dan mereka mengakui bahwa memang itu kesalahan PLN,” jelas Jihan.

“Kalau kita hitung-hitung, mereka mencatat tidak pernah ketemu kita di rumah, mereka mencatat dari luar, mereka tidak bersentuhan dengan kita dan juga tidak ada saling sapa, mencatat sebentar lalu pulang. Yang kita bingung alasannya itu lo yang tidak rasional,” tambah Jihan.

“Jadi tidak balance, PLN mengatakan ini akibat efek kita berada di rumah, sementara kan kita mematuhi himbauan pemerintah untuk stay at home. Harusnya aturan ini sesuai dengan seperti itu, BUMN itu seharusnya selaraslah,” imbuh Jihan.

“Ditanyakan mengenai solusinya, “Jadi untuk RDP ini, kebetulan inisiator pertama memang saya dan Alhamdulillah langsung diamini Ketua pimpinan dan langsung ditindak lanjuti. Ternyata pada kenyataannya, juga tidak menemukan solusi yang pas dan kita meminta tetap untuk merekomendasikan,” kata Jihan.

“Pertama, yaitu tadi untuk adanya kejelasan dulu dari PLN Kalselteng ke Pemerintah Pusat, paling tidak ada diskonlah buat kita, untuk singkronlah. Dan kenyataannya kita kan sudah bayar. Satu lagi, kita meminta untuk direkomendasikan, agar tidak ada pemutusan hubungan listrik apabila ada keterlambatan bayar,” tandas Jihan. (Ais/Mzr/tabloid prospek banjarmasin)

 

 143 total views,  1 views today

Check Also

Korban Terorisme Mendapat Kompensasi dan Santunan Negara  

Juru bicara Presiden RI Fadjroel Rachman Jakarta, mediaprospek.com–Negara telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.