Home / Daerah / Penggunaan Dana Tambahan Untuk APD Perlu Dikonsultasikan dengan BPK

Penggunaan Dana Tambahan Untuk APD Perlu Dikonsultasikan dengan BPK

Anggota Komisi I DPRD Kalsel Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Hasanuddin Murad, SH (Foto/Mzr)

Banjarmasin, mediaprospek.com–Dana tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Desember tahun 2020 ini, untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dan lain sebagainya, karena harus mengikuti protokol kesehatan.

Oleh karena itu implikasinya, dananya akan cukup besar tambahannya, di satu sisi bahwa semua pemerintah daerah baik provinsi maupun Kab/Kota, yang menyelenggarakan Pilkada, juga sudah melakukan realokasi anggaran untuk sepenuhnya dalam rangka kita menghadapi wabah Covid 19 ini. Tetapi solusinya telah disampaikan apakah boleh kalau terkait Pilkada ini menyangkut dengan APD menggunakan dana Covid.

Hal itu boleh saja, sepanjang ada kesepakatan antara Dewan dan Badan Anggaran, sehingga Pemda nantinya boleh menggunakan dana dalam rangka  penanggulangan Covid tadi. Karena dana tersebut digunakan untuk pembelian APD juga, yang ada kaitannya dengan ini, tapi konsultasikanlah dulu dengan BPK, BPKP, dibicarakan supaya sama satu persepsi. Anggota Komisi I DPRD Kalsel H. Hasanuddin Murad, SH, mengatakan hal itu kepada para wartawan, usai rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel bersama Jajaran Forkopimda membahas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) jelang persiapan Pilkada, Senin (8/06/2020), siang.

“Inikan soal persepsi, karena kalau persepsi beda-beda bisa timbul implikasi secara hukum, kasian kan orang yang menyelenggarakan Pilkada ini,” katanya.

“Dana yang akan dikeluarkan akan sangat besar. Jadi anggarannya dulu yang harus disiapkan, karena kalau anggarannya tidak dipenuhi, kan bahaya juga yang berimplikasi dengan masalah keamanannya dan lain sebagainya. Buktinya saja banyak orang yang mundur, karena honor KPPS itu tidak sesuai dengan resikonya, jadi mereka pikir lebih baik mundur,” ujarnya.

H. Hasanuddin juga menyampaikan, hal ini perlu diantisipasi, karena sebenarnya secara jujur saja, apa yang disampaikan oleh KPU sebagian secara kelembagaan mereka menyatakan siap, karena Perpu sudah mengatur KPU bersama dengan pemerintah dan DPR, sudah sepakat sesuai dengan Perpu itu, untuk menyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember pada tanggal 9,” tandasnya.

“Kalau secara pribadi, KPUD banyak juga yang tidak siap, karena kekhawatiran di masa pandemi ini. Cuma secara institusi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melaksanakannya. Karena dalam Undang-Undang yang terkait dengan komitmen komisioner kan kalau mereka tidak menyelenggarakan, ya ada implikasi hukum juga, ada sanksinya,” terangnya. (Ais/Mzr).

 

 46 total views,  1 views today