Komisi II DPRD Kalsel Harapkan Kabupaten Serap Dana BPDPKS  

Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo menjelaskan seputar dana BPDPKS kepada wartawan, Selasa, (9/06/2020). (Foto/Ist)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Capaian di sektor perkebunan kelapa sawit di tahun 2020 dalam kondisi Covid telah terpangkas menjadi 50 persen. Selain itu, realokasi juga tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat kondisi yang ada, karena Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) adalah di sektor pangan. Sektor pangan ini harus tetap bertahan karena bagaimanapun juga yang namanya pangan ini adalah urusan perut.

Kalau sampai terjadi pengurangan yang sangat besar dan tidak ada pengembaliannya nanti, sektor pangan akan tergerus dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan pangan yang ada di Kalsel. Termasuk di antaranya adalah untuk program replanting sapi. Karena dana untuk perkebunan sawit bukan dari APBD dan APBN tetapi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ternyata, di tahun 2019 kemarin dari 4.700 Ha turun menjadi 4.500 Ha, itu pun tidak tercapai. Di tahun 2020 ini ada 2.500 Ha, ternyata ada beberapa Kabupaten yang memang betul-betul bergerak. Termasuk di antaranya Kabupaten Banjar bergerak dan bersedia untuk memberikan dana pendampingan dari APBD Kabupaten. Tetapi sangat disayangkan ada Kabupaten yang kemarin dengan jatah 1.600 di tahun 2019 tidak bisa terlaksana, karena tidak ada recontek dari Dinas Perkebunan Kabupaten.

Di tahun 2020 ini dari 600 Ha yang sudah ditargetkan belum ada recontek juga, alasannya kita belum tahu karena ini urusannya di Kabupaten. Namun segera akan kita komunikasikan, jangan sampai dana ini tidak masuk ke Kalsel, karena kalau dananya tidak masuk ke Kalsel, nantinya akan diambil oleh Provinsi lain. Ini sangat saya sayangkan sekali karena di tahun 2019 kemarin, per hektarnya itu Rp. 25 juta dan di tahun 2020 naik menjadi Rp. 30 juta. Ketua Komisi II Imam Suprastowo mengungkapkan hal itu di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kalsel dengan Disbunak Prov Kalsel, Selasa, (9/06/2020).

Imam mengharapkan, ke depan semua dana-dana itu bisa terserap ke Kalsel, begitu juga UPT Balai Sertifikasi dan Mutu Benih agar bisa menjadi penangkar benih sawit, sehingga nantinya ada UPT yang menghasilkan duit juga. Karena selama ini terus terang saja yang menjadi fokus bagi Komisi II adalah keadaan kemurnian dari benih sawit  itu sendiri, karena kita sudah beberapa kali menangkap bibit sawit yang tidak sesuai dengan ketentuan,” beber Imam.

Dana BPDPKS yang dikelola petani itu turun langsung ke kelompok tani, dari kelompok tani ke petani, tidak melalui Dinas. “Dinas hanya mengajukan dan membuat reconteknya saja, yang melaksanakan murni petani itu sendiri, seperti dengan Serasi. Program Serasi yang melaksanakan adalah petani,” pungkas Imam.

Sedangkan replanting ini tidak hanya berdasarkan umur tetapi, “Saya sampaikan tadi bahwa bibit sawit yang ada ini sangat memprihatinkan Komisi II, karena banyak sekali penangkar-penangkar yang tidak jujur. Jadi kecambahnya tidak murni dari Balai Benih,” ungkap Imam.

“Bibit ini asli tapi palsu, karena kalau palsu bibitnya mungkin dari plastik ya, tapi kalau aspal ini memang benar-benar tanaman tapi kecambahnya tidak dikeluarkan dari Balai Benih,” ucap Imam.

“Kemarin yang kita tangkap beredar di Kalsel, pertama ada 12 ribu dan yang terakhir 20 ribu. Itu yang ketangkap dan saya rasa lebih dari sepuluh kalinya yang beredar dan ini sangat merugikan petani karena produksinya jelas-jelas jelek”, tandas Imam.

“Kalau kita lihat misalnya di Google di situ Lazada pun ada dengan harga Rp. 250 ribu per plastik isinya 100. Berarti harga itu cuma Rp. 2.500, padahal harga di BPDPKS sampai sini ke penangkar di Kalsel termasuk dengan biaya transport dan sebagainya itu mencapai Rp.8.500,” tambah Imam.

Di tahun 2020 ini Kalsel tetap mendapatkan dana BPDPKS dengan jatah kita 2.500 Ha, diharapkan itu kita harapkanbisa naik, “Nanti kita akan komunikasikan lagi dengan Kepala Dinas di Kabupaten supaya lebih giat melaksanakan reconteknya. Kalau bibit itu nanti per hektarnya sekitar 150/Ha. 2.500 Ha itu ada di Kabupaten Tanah Laut, Kab. Banjar, Batola, Tanbu dan Kotabaru. (Ais/Mzr).

 108 total views,  1 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.