Home / Daerah / PLN Ikut Terdampak Covid-19, Pertumbuhan Minus 17 Persen

PLN Ikut Terdampak Covid-19, Pertumbuhan Minus 17 Persen

GM PLN wilayah Kalselteng, Sudirman, saat menyampaikan beberapa permasalahan PLN saat situasi pandemi covid-19 kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel, DR. (HC). H. Supian, HK, SH., MH. didampingi Wakil Ketua, M. Syaripuddin, SE. Rabu (3/6/2020), Pagi. (Foto/Humas DPRD Kalsel/Ist)

Banjarmasin, mediaprospek.com– Dampak Covid-19 yang  menghantam semua Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyebabkan pertumbuhannya mengalami penurunan sampai minus 17 persen. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan dan menimbulkan permasalahan keuangan, terutama di daerah pulau Jawa. Hal tersebut diungkapkan General Manager (GM) PLN wilayah Kalselteng, Sudirman, saat menyampaikan beberapa permasalahan PLN saat situasi pandemi covid-19 kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel, DR. (HC). H. Supian, HK, SH., MH. didampingi Wakil Ketua, M. Syaripuddin, SE. Rabu (3/6/2020), Pagi.

GM PLN Kalselteng, Sudirman mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah terkait dengan sistem pembayaran, pelanggan yang di luar subsidi berkewajiban untuk membayar tepat waktu. Selain itu, PLN juga tengah menggalakan pembayaran listrik dengan sistem prabayar.

“Sistem prabayar ini dinilai lebih membantu menghemat pengeluaran masyarakat dibanding dengan sistem  pascabayar yang digunakan sebelumnya,” kata Sudirman.

Peralihan sistem pascabayar ke prabayar ini didukung oleh H. Supian, HK., yang juga diaminkan M. Syaripuddin, SE. “Dewan mendukung seperti itu,” ujarnya.

Menanggapi masalah penunggakan oleh pihak pelanggan, H. Supian HK, mengatakan, hampir 40 % biasanya sering terjadi oleh orang yang menyewa rumah. “Penghuni rumahnya yang sudah keluar, namun listrik masih tetap jalan,” kata H. Supian.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, SE, menambahkan, untuk masyarakat yang masih menggunakan sistem pascabayar, pihak PLN hendaknya langsung bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat terkait pembayaran yang sudah jatuh tempo, “Tidak hanya melalui surat pemberitahuan saja,” katanya. (Dnr/Mzr).

 

 47 total views,  1 views today