Home / Daerah / Terkait Infrastruktur dan Program Penataan Permukiman Kawasan Perkotaan Dewan Kalteng Konsultasi ke Dewan Kalsel

Terkait Infrastruktur dan Program Penataan Permukiman Kawasan Perkotaan Dewan Kalteng Konsultasi ke Dewan Kalsel

 

 

Banjarmasin, mediaprospek.com–Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan konsultasi ke Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait infrastruktur dan meninjau program penataan permukiman kawasan perkotaan. Abdul Razak, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memaparkan tujuan konsultasi yakni terkait dengan pengawasan pekerjaan yang sudah dijalankan, pernyataan kawasan perkotaan, serta pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Rabu, (19/3/2020).

Teddy Hidayat, Kepala Bidang Penataan Kawasan Dinas Perkim menjelaskan, ada program dari pusat yang bernama Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Dinas Perkim Prov Kalsel menangani kabupaten, sedangkan kota wewenang berada di pusat. “Kita memang ada wewenang dalam penataan kawasan kumuh luasannya 10 sampai 15 hektar, sedangkan di bawah 10 Ha itu wewenang kota dan di atas 15 hektar wewenangnya dari pusat,” jelasnya.

Balai yang menangani program Kotaku menjelaskan bahwa Pemko harus memiliki dulu konsep desain perencanaan. Pemerintah kota/kabupaten di Kalsel membuat perencanaan yang disebut perencanaan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan).

Beberapa daerah di Kalsel telah mengeluarkan Perda mengenai permukiman kumuh seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Tengah, dan Kotabaru. Di tingkat kabupaten ada kelompok kerja penanganan kawasan permukiman yang beranggotakan dari para SKPD, swasta, perguruan tinggi, serta komunitas-komunitas peduli lingkungan.

“Di Banjarbaru ada kampung pelangi. Rumah-rumah itu dilukis oleh komunitas seniman-seniman di Banjarbaru, mahasiswa khususnya. Rumah-rumah dibantaran sungai juga dikelola ditata oleh Pemda. Yang tadinya membelakangi sungai, dipindah menjadi menghadap sungai,” tuturnya.

Agus Mawardi, anggota Komisi III mengenai pengawasan pekerjaan menjelaskan, “DPRD mengawasi Perdanya. Dinas Perkim sampai sejauh mana tupoksinya melakukan itu, sebagai pembanding di Kalteng. APBN dari dulu banyak sekali masuk ke Kalsel, baik kawasan kumuhnya, salah satunya untuk rumah, ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang juga salah satu komponen daripada kumuhnya,” ujarnya.

Agus juga mengharapkan ada semacam keputusan walikota/bupati tentang berapa kawasan kumuh yang ada di setiap kota/kabupaten. “Mungkin selama 5 tahun, bupati yang pada saat itu punya target juga, akhirnya kaitannya dengan pendanaan. Keputusan bupati/walikota tadi harus betul-betul membenahi kawasan kumuh tadi sesuai dengan indikator yang ada.”, ujar Agus

Terkait pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Karlie Hanafi Kalianda, menjelaskan bahwa pokok pikiran (pokir) bersumber dari reses. “Reses itu ada 2, yaitu direct, ialah langsung setelah reses, ke SKPD. Kalau ada yang darurat, kita bisa direct langsung, kalau ada dana cadangan dari SKPD.

“Indirect yang tidak langsung, hasil kita itu melalui lembaga. Jadi lembaga kedewanan, mengenai pembangunan apakah sekolah, jalan, keperluan hasil reses kita kami masukkan ke lembaga. Nanti ada form, menjadi pokir, dimasukkan ke TAPD dan diseleksi apakah ini masuk kabupaten atau provinsi, diverifikasi, baru di bahas di Musrenbang. Tapi untuk 2021 murni, yang Desember tadi tidak bisa masuk lagi. Hasil reses 2019 pokir kita yang bisa masuk,” jelas politisi Golkar tersebut. (Yzp/Mzr)

 103 total views,  1 views today