Home / Daerah / Ketua PWI Pusat : Pers ke Depannya, Tidak Bisa Dibayangkan Seperti Apa

Ketua PWI Pusat : Pers ke Depannya, Tidak Bisa Dibayangkan Seperti Apa

Foto Bersama pada saat acara silaturahim Hari Pers Nasional tahun 2020 di gedung Mahligai Banjarmasin, Kalsel, dari paling kanan Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari, Ketua Dewan Pers M Nuh, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor (tengah), Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Theo L Sambuaga dan Ilham Bintang. (Foto Istimewa)

Banjarmasin, mediaprospek.com—Setelah zaman era digital 10 tahun terakhir, bagaimana Pers ke depan, kita tidak punya bayangan, karena memang zaman digital itu seperti itu. Seperti ketika sekarang ini, tidak pernah terbayangkan 20 tahun lalu akan ada Online, akan ada Youtube dan kita tidak bisa membayangkan Pers ke depannya. Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari menjawab pertanyaan para awak media usai acara silaturahim bagi insan Pers pada peringatan ke 74 hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Kalsel. Minggu (9/2/2020).

Hari Pers Nasional merupakan hari intropeksi diri bagi insan Pers, katanya, tapi disini ada dimensi lain kalau kita datang pada Hari Pers Nasional (HPN) di daerah. Dimensinya adalah apa yang bisa kita support daerah, untuk membangun daerah itu. Karena sebenarnya wartawan-wartawan itu datang kesini supaya mereka untuk saling mengenal, supaya ada silaturrahmi. Dia mengenal daerah ini, dia merasa kebudayaannya apa, dia kenal. “Jadi pembauran budaya akan terjadi melalui HPN,” kata Atal sapaan akrab Ketua Pusat PWI ini.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pidato Presiden Jokowi mengenai regulasi, Ketua PWI Pusat Atal, mengatakan bahwa Pemerintah harus turun meregulasi, karena keadaan sekarang ini, mainstream media, katakanlah koran, TV, Radio Online adalah satu tujuan, dimana media itu harus membuat produk jurnalistiknya sesuai dengan Undang-Undang, harus sesuai dengan kode etik dan mendapat iklanpun harus bayar pajak,” katanya.

“Kemudian medsos yang mengambil berita seenaknya dan dia tidak menggajih wartawan, padahal kita gajih. Dimana juga iklan 75 persen sudah dikuasai oleh  medsos. Iklan-iklan sekarang itu tidak membayar pajak. Itulah yang saya minta supaya harusnya ada dibuat aturan Undang-Undangnya,” ujarnya.

“Seperti di negara maju yang tidak terlalu direpotkan dengan hoaks, hoaks itu bukan urusan kita dan itu adalah urusan pembuat hoaks. Kalau misalnya sudah ada UU medsos, memperlakukan setiap perusahaan media sosial itu adalah perusahaan seperti kita. Misalnya kalau isinya adalah hoaks, maka dialah yang harus bertanggung jawab, bukan siapa-siapa. Dia harus dibuang, dikeluarkan, dibersihkan dari hoaks dan contoh ini sudah ada di Jerman,” tandasnya.

“Kita ingin paling tidak dicontoh juga seperti itu, supaya juga tidak selalu direpotkan dengan hoaks, yang seakan-akan bertanggung jawab terhadap hoaks ini,’ katanya.

“Seperti apa yang dikatakan oleh ketua Dewan Pers M. Nuh dan kita bersama komunitas pers di bawah payungnya Dewan Pers, akan mempersiapkan regulasinya seperti apa, tapi kalau pun tidak, ada keinginan saya untuk membuat  tim yang akan membahas bagaimana bentuk regulasinya,” ujarnya.

“Maka tantangan terberat Pers Indonesia di era digital sekarang ini adalah dimana semuanya harus ada membuat terobosan/inovasi, kuncinya adalah inovatif, tidak boleh tidak. Dimana juga kita harus memainkan teknologi,” ucapnya. (Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin).

50 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini