Home / Ekonomi & Bisnis / Komisi II : Diperlukan Upaya untuk Melindungi dan Memberdayakan Petani

Komisi II : Diperlukan Upaya untuk Melindungi dan Memberdayakan Petani

Banjarmasin, mediaprospek.com– Penjelasan Komisi II Atas Inisiatif Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Prov Kalsel, Senin, 11 Nopember 2019, yang disampaikan oleh Imam Suprastowo, pada rapat sidang paripurna DPRD Kalsel, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan mengatakan bahwa petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.
Imam mengatakan bahwa Usulan Raperda inisiatif Komisi II ini dilatarbelakangi bahwa Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
“Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembangunan Pertanian, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani,” kata Imam.
“Peran sektor pertanian di Kalimantan Selatan dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk,” ujar Imam.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Perlindungan Petani segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
Sedangkan, Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.(Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin)

 74 total views,  1 views today