Kemajuan BUMDes Tergantung Masyarakatnya (Pengurusnya)

Kepala Balilatfo Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Ir. Eko Sri Haryanto, MM

Pelatihan Pengelolaan BUMDes Angkatan Ke XII dan XIII Tahun 2019

Banjarmasin, mediaprospek.com– Kepala Balilatfo Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Ir. Eko Sri Haryanto, MM, pada saat membuka pelatihan Pengelolaan BUMDes Angkatan XII dan XII yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari dari tanggal 1-6 Nopember 2019 lalu di Balai Latihan Masyarakat (Balatmas Banjarmasin), di hadapan para peserta pelatihan, mengatakan bahwa, sekarang keberadaan BUMDes Bersama jumlahnya ada 45 ribu BUMDes, baik itu yang hitam di atas putih, ada pengurusnya. Tapi masalah hidup atau tidak, setengah nafas atau kadang mati suri, juga ada. Artinya kunci kemajuan Bumdes itu ada di tangan masyarakat atau pengurusnya itu sendiri untuk mengembangkannya, Jumat (1/11) pagi.
Diingatkan Eko, bahwa tidak menjadi jaminan kalau sudah ikut pelatihan sudah menjadi hebat di lapangan. Karena sejatinya hakikatnya belajar itu ada di masyarakat bukan di sini (di Pelatihan_red). Di sini hanya dasar-dasar, tapi bagaimana mengembangkan ke depan itu adalah di masyarakat, di sini hanya mencari pengetahuan, keterampilannya nanti diasah di lapangan, “ujar Eko.


BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, harapannya bisa membantu menggerakkan ekonomi yang ada di desa, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi keduanya bisa bermanfaat melayani masyarakat tetapi juga menguntungkan bagi desa.
“Kita punya harapan yang besar bahwa semua yang dari desa itu bisa membangun Indonesia, karena itu penting untuk kita semua. Desa adalah menjadi tonggak dan bukan lagi halaman belakang tapi sekarang menjadi halaman paling depan, “katanya.
Sejak tahun 2014 Undang-Undang Desa, Desa sudah menjadi perhatian utama. Diakuilah desa itu sebagai pemerintahan yang hybrid. Hybrid itu adalah kombinasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dan masyarakatnya atau masyarakat yang berpemerintahan. Itulah desa, sehingga diberikan kewenangan yang cukup tinggi kepada pemerintah desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa.
“Ada 5 (lima) prioritas kerja kita tahun 2020-2024, tapi dua hal penting yang perlu dicamkan, karena Bapa/Ibu tidak bisa bergerak sendiri tanpa dengan pemerintah desa. Yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul dan mampu terhadap daya saing. Jadi tidak hanya unggul, tapi daya saing, desa dengan desa yang lain akan bersaing. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap itu pasti akan bersaing. Tetapi bersainglah yang sehat, bersaing yang positif, sehingga kita bisa saling menikmati, bisa saling menguntungkan,” kata Eko.


Di dalam UUD, di dalam PP Peraturan Pemerintah, di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal juga sudah ada, bagaimana membangun supaya tidak terjadi kanibal antara desa, tidak bersaing antar desa, Itu ada di Pengembangan BUMDes Bersama. BUMDes Bersama hadir tidak untuk mematikan BUMDes yang ada, tetapi memperkuat daya saing, memperkuat di dalam nanti kalau misalnya bekerjasama dengan pihak lain, karena akan menjadi skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih besar.
Ada juga desa yang tidak membuat BUMDes tetapi langsung membuat BUMDes Bersama, itu di UU di PP Peraturan Pemerintah juga bisa.
“Yang kedua adalah Sumber Daya Alam (SDM). Kadang membuat BUMDes itu tidak tahu punya potensi apa di desa yang bisa dikembangkan, yang penting BUMDes. Akhirnya uangnya hanya untuk modal BUMDes, terus tidak tahu akan menggarap potensi apa supaya punya nilai lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya tidak ada BUMDes,” ujar Eko.
“Memang yang gampang itu adalah simpan pinjam, di mana-mana simpan pinjam. Tapi kalau yang ditagih itu adalah masyarakatnya, dia mutar aja, akhirnya banyak yang bangkrut. Kalau sudah selesai paling pelaporan kepada musyawarah desa bahwa BUMDes ini failit, tapi apa pertanggungjawabannya. Makanya penting untuk menganalisis sosial, menganalisis tentang menggali SDA nya yang masing-masing berbeda di setiap desa,” ungkap Eko.


“Pemerintah daerah menjadi kunci ketika berhasil tidaknya membantu di dalam proses fasilitasi. Jangan nanti mentang-mentang desa sudah diberikan kewenangan, sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan apapun tentang itu, uang juga ada. Mungkin sekarang rata-rata kalau nasional itu 893 juta/desa, tahun depan pasti naik lagi. Saya tidak tahu di desa Bapak/Ibu berapa, mungkin lebih dari itu. Jadi lebih dari 1 Milyar lah. Uang itu kan besar, jadi jangan sampai membangun BUMDes itu di kalangan sendiri, karena yang lain juga akan membuat BUMDes. Itulah perannya nanti pemerintah daerah,” jelas Eko.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai urusan di pemerintahan dan kepentingan masyarakat dan yang paling akhirnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (RI).
“Jadi, Desa tidak bisa dipisahkan walaupun diberikan kewenangan tinggi terhadap Undang-Undang itu, tetap di dalam Negara kesatuan RI, ini salah satu contoh,” tandas Eko.

Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), Ir. Eko Sri Haryanto dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan serta DPMD Kabupaten Kotabaru.
Kepala Balai Latihan Masyarakat (Balatmas) Banjarmasin, Pepen Ependi dalam sambutannya pada saat pembukaan Pelatihan Pengelolaan BUMDes angkatan XII dan XII mengatakan, bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap bagi masyarakat desa dalam mengembangkan asset dan potensi desa baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya buatan yang memiliki peluang ekonomi yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu tersedianya SDM yang mampu menggerakkan dan menjalankan unit Badan usaha milik desa (BUMDes), serta memotivasi timbulnya kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membangun desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Peserta pelatihan merupakan tokoh masyarakat dan para pengelola BUMDes. Untuk angkatan XII berasal dari 10 desa di wilayah Kabupaten Kotabaru, Prov. Kalsel, dengan jumlah peserta 40 orang. Untuk angkatan XIII berasal dari 10 Desa di wilayah Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng, dengan jumlah peserta 40 orang, sehingga total semua peserta ada 80 orang.
Pelatih berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov Kalsel sebanyak 2 (dua) orang, dari Konsultan pemdamping wilayah 3 (tiga) P3MD Provinsi Kalimantan sebanyak 2 (dua) orang dan dari Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin sebanyak 4 (empat) orang dengan kompotensi sesuai dengan bidangnya. Untuk metode pelaksanaan pembelajaraan dan pelatihan ini menggunakan metode untuk orang dewasa atau androgogi, partisipatif melalui penyampaian diskusi, tanya jawab, proflay, serta praktek. Di akhir sambutannya, Pepen mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam mendukung kelancaran pelatihan ini.  (Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin)

 148 total views,  2 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.