Home / Ekonomi & Bisnis / Gubernur : “Dewan Berhasil Respon Kebutuhan Hukum Daerah”

Gubernur : “Dewan Berhasil Respon Kebutuhan Hukum Daerah”

Gubernur H.Sahbirin

Tanggapan Gubernur mengenai Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda Penanggulangan Pemadam Kebakaran

Banjarmasin, mediaprospek.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Kalsel, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dinilai telah berhasil merespon dengan baik kebutuhan hukum di daerah, dengan mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengatakan hal itu pada rapat sidang paripurna DPRD Kalsel dengan agenda Pendapat Gubernur Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Prov Kalsel, pada Rabu, 20 Nopember 2019, lalu.
Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengapresiasi perhatian DPRD Kalsel dan mendukung sepenuhnya mekanisme prosedur dan tertib regulasi pembentukan kedua rancangan peraturan daerah dimaksud.
Sebagaimana dikemukakan oleh Komisi II selaku pemrakarsa, latar belakang pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai salah satu bentuk perhatian dan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam konteks ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan serta mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
“Sehubungan dengan itu, adalah sangat tepat kiranya, upaya pemenuhan tersebut diberikan pengaturan yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi semua pihak, terutama satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya membidangi urusan pemerintahan tersebut, dalam melaksanakan pelayanan publik dimaksud,” kata Gubernur.

Raperda Pemadam Kebakaran

Gubernur mengatakan bahwa dalam derap pembangunan kota, salah satu yang seringkali terabaikan adalah sektor penanganan bahaya kebakaran. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai proteksi kebakaran, bahkan ditopang dengan hambatan kultural yang memandang bencana kebakaran sebagai musibah, bukan risiko.
“Kondisi psikologis warga masyarakat tersebut berjalan beriringan dengan kurangnya kemampuan pemadam kebakaran dalam mengimbangi perkembangan masyarakat. Kecenderungan yang terjadi dari kondisi ini adalah meningkatnya volume dan intensitas kebakaran, yang beberapa di antaranya berakibat fatal yang menimbulkan kerugian harta benda hingga menelan korban jiwa.
Tantangan dari perkembangan masyarakat perkotaan dengan berbagai tingkatan bahaya kebakaran sesuai tipologinya, belum dapat dilayani secara sistematis dan menyeluruh. Oleh karena hal tersebut perlunya regulasi di daerah yang mengatur mengenai penanggulangan pemadam kebakaran,” ujar Gubernur.
“Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan pemadam kebakaran, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh komisi I, kami menyarankan agar ruang lingkup pengaturan di dalamnya meliputi, pertama, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tandas Gubernur.
Kedua, mengatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
Terhadap hal-hal yang lebih khusus dan terperinci atas subtansi kedua rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan dalam rapat pembahasan panitia khusus.
Komisi I dan komisi II, selaku pemrakarsa kedua rancangan peraturan daerah dimaksud. Pada dasarnya pengajuan kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat yang menjadi perhatian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Berkenaan dengan hal tersebut, sangat selaras dengan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi rakyat, yaitu menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Sebelumnya Gubernur H. Sahbirin dalam rapat paripurna tersebut mengatakan, Pertama, bahwa sangat perlunya dilakukan identifikasi urusan-urusan pemerintahan terkait dengan masalah perlindungan dan pemberdayaan petani, serta masalah penanggulangan kebakaran, sehingga betul-betul sebagai pemenuhan kebutuhan hukum di daerah,” ujar Gubernur.
Kedua, bahwa perlunya untuk dikaji dan dicermati kembali mengenai locus atau yurisdiksi berlakunya suatu peraturan daerah. Apakah mencakup kewenangan wilayah provinsi, atau wilayah cakupannya menyangkut kabupaten kota di kalimantan selatan.
Ketiga, bahwa jika menyangkut yurisdiksi kabupaten/kota, maka seyogyanya tanggapan dan masukan, serta dukungan kabupaten/kota amat diperlukan, agar pada saat kedua Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah, benar-benar bersifat implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dinamika ketatanegaraan yang begitu cepat menuntut kita untuk bersikap responsif terhadap setiap perubahan, terutama berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan,” ucap Gubernur.
“Perlu dipahami bersama, bahwa pada prinsipnya dinamika ketatanegaraan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,” jelas Gubernur. (Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin)

 66 total views,  1 views today