Home / Ekonomi & Bisnis / F PND : Keberadaan Kebun Raya Banua di Kawasan Perkantoran Gubernur Sudah Sesuai

F PND : Keberadaan Kebun Raya Banua di Kawasan Perkantoran Gubernur Sudah Sesuai

Banjarmasin, mediarospek– Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Nurani Demokrat (PND) DPRD Prov Kalsel Terhadap Raperda Pengelolaan Kebun Raya Banua dan Raperda Tentang Keamanan Pangan
yang disampaikan oleh Rizki Niraz Anggraini, pada rapat sidang paripurna, Rabu, 20 Nopember 2019 lalu, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan yang hadir, mengatakan bahwa Keberadaan Kebun Raya Banua di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel dinilai sudah sesuai dengan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2011 tentang kebun raya yang berbunyi, pembangunan kebun raya harus memperhatikan karakteristik kebun raya, sebagai berikut ; a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan; b. dapat diakses oleh masyarakat; c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi, dan d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Anggraini mengatakan bahwa pembangunan Kebun Raya Banua, yang telah diresmikan keberadaannya pada tahun 2016, yang hingga kini terus dikembangkan oleh pemprov kalsel sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2011 tentang kebun raya.
“Oleh sebab itu pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan Kebun Raya Banua ini tentunya harus kita sambut dengan baik, karena merupakan ikhtiar konkrit agar upaya pengembangannya semakin terarah dan punya payung hukum yang jelas,” katanya.
“Fraksi Persatuan Nurani Demokrat berharap dengan lahirnya peraturan daerah tentang Kebun Raya Banua nantinya, pengembangan kebun raya ini akan semakin memberikan dampak yang positif untuk pelestarian tanaman langka khas Kalimantan Selatan contoh ulin, dalam bentuk balok atau papan ulin memang masih mudah ditemukan, tetapi bagaimana bentuk pohonnya, bisa jadi banyak yang tidak tahu,” ujarnya.

 

Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keamanan Pangan

“Selama ini boleh jadi kita lebih fokus pada persoalan ketahanan pangan, sementara soal keamanan pangan boleh jadi sedikit terabaikan, padahal keamanan pangan adalah sesuatu yang sangat penting. Meskipun pangan tersedia dengan cukup, namun keamanannya tidak terjamin, justru sangat merugikan bagi upaya kita untuk bisa mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas,” tandasnya.
Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal taat beragama, jelas keamanan pangan ini sangat penting, karena menyangkut antara lain soal halal atau tidak halal pangan yang tersedia dan ternyata ini memang sudah disadari betul oleh pemerintah, sehingga ada rumusan keamanan pangan dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan : “keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”. “Kami tekankan : “serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”,” katanya. (Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin)

 75 total views,  1 views today